Konsep Ketenagakerjaan ( perburuhan ) Negara Kanada dan Perbandingannya dengan Indonesia
PENGUPAHAN DI KANADA
Masalah ketenagakerjaan di Kanada merupakan kewenangan pemerintah propinsi yang diatur dalam Employment Standard Act 2000 (ESA). Sedangkan mengenai tenaga kerja yang bekerja di bawah wilayah yurisdiksi Pemerintah Federal diatur oleh Canada Labour Code (CLC). Adapun jumlah tenaga kerja yang diatur oleh CLC berjumlah 8% dari keseluruhan tenaga kerja yang ada di Kanada, yang terdiri dari sektor ekonomi utama berikut : transportasi darat, laut dan udara, jasa pos, perbankan, BUMN, telekomunikasi dan pipa. Meskipun hanya mengatur 8% tenaga kerja di Kanada (sekitar 1,3 juta orang dan 40%dari
jumlah tersebut tergabung dalam serikat pekerja) akan tetapi berbagai aturan yang ada dalam CLC memiliki pengaruh yang kuat pada ketentuan ketenagakerjaan yang ada di berbagai propinsi dan wilayah diKanada.
Secara umum CLC mengatur 3 bagian penting dari ketenagakerjaan yaitu :
(1). Hubungan industry kerja antara majikan/pengusaha dengan pekerja ,
(2).keselamatan dan kesehatan kerja,
(3). standar tenaga kerja yang meliputi :
(a) hari libur,
(b)cuti,
(c)Jam kerja,
(d)Pemutusan hubungan kerja,
(e)upah dan
(f) hak asasi manusia dilingkungan kerja.
Standar tenaga kerja memberikan keuntungan bagi pekerja dengan menjamin adanya hak mendapatkan kondisi kerja yang adil dan setara. Di sisi lain, standar tenaga kerja juga menguntungkan para majikan/perusahaan dengan adanya jaminan terhadap persaingan yang sehat.
Pada tahun 2004, Pemerintah Kanada membentuk satu Komisi yang bertugas untuk mengevaluasi standar tenaga kerja yang berlaku untuk pegawai Federal. Komisi ini diketuai oleh seorang ahli yang bukan pegawai pemerintah dan dibantu oleh 3 orang penasihat ahli. Selain itu komisi ini juga diperkuat oleh wakil dari pekerja dan pengusaha. Hasil kerja dari komisi ini kemudian dilaporkan kepada pemerintah.
Dalam CLC juga diatur mengenai prosedur pembentukan Serikat Pekerja yang dibentuk melalui proses yang demokratis dengan ketentuan 50% + 1. Sedangkan masalah pemogokan/demo hanya bisa dilakukan dengan catatan memenuhi sejumlah persyaratan antara lain :
(1)Serikat Pekerja memperoleh dukungan dari anggotanya,
(2) harus diberitahukan 72 jam sebelumnya kepada Kementerian Tenaga Kerja dan pihak terkait,
(3) pihak yang akan melakukan pemogokan harus menjamin usaha yang terkait dengan pelayanan public seperti kesehatan tetap berjalan meskipun ada pemogokan.
Selain peraturan di atas, masih ada sejumlah peraturan ketenagakerjaan lain yang mengatur pegawai/tenaga kerja di bawah wilayah yurisdiksi Pemerintah Federal antara lain, the Public Servise Labour Relations (mengatur hubungan antara Pemerintah Federal dengan pegawainya) dan the Parliamentary Employment and Staff Relations Act (mengatur tenaga kerja di Parlemen).
Kanada adalah negara yang kaya. Negara kanada memiliki (adangan minyak terbesar kedua di duniasetelah Arab Saudi yang membuat Anda bertanya-tanya mengapa Amerika mengimpor begitu banyakminyak dari Arab Saudi3'. Selain itu juga memiliki sumber daya tambang berupa seng, uranium, emas,nikel, aluminium, serta kekayaan pertanian yang luas. endapatan tahunan rata-rata pekerja di negara tersebut sekitar S/ &!.%%% atau sekitar )p *% juta pertahun atau setara )p &* juta per bulan dengan pajak sekitar !" persen. Tapi, tentu saja, pajak itudigunakan untuk membayar biaya perawatan kesehatan uni:ersal dan pendidikan publik. kanada memilikirata-rata waktu kerja dalam seminggu selama "! jam. Pekerja berhak atas batas upah minimum sebagai berikut:
1 Februari 2004 1 Februari 2005 1 Februari 2006 1 Februari 2007
C$7.15/ jam C$7.45/jam C$7.75/jam C$8.00/jam
PEMBERIAN GAJI
Pekerja berhak atas gaji yang diberikan secara berkala dan atas tanda bukti pemberian gaji yang menunjukan jumlah gaji serta pengurangan yang mungkin diberlakukan bagi periode gaji tersebut.
Adapun batas upah minimum ini tidak berlaku bagi pelajar, pramusaji miras, pekerja rumah tangga, pemandu mancing dan berburu.
WAKTU CUTI
Pekerja berhak atas waktu cuti paling kurang 2 minggu per tahun kerja. Pekerja berhak atas upah cuti sebesar kurang lebih 4% dari jumlah total gaji pokok yang seharusnya diterima pekerja pada saat mengambil cuti.
HARI LIBUR NASIONAL
Ontario memiliki 8 hari libur nasional per tahun. Kebanyakan pekerja tidak bekerja pada hari tersebut, dan berhak atas upah hari libur nasional.
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN
Pekerja berhak atas waktu cuti di luar tanggungan sebagai berikut :
• Waktu cuti bersalin selama 17 minggu
• Waktu cuti parental selama 35 sampai dengan 37 minggu
• 10 hari kerja per tahun untuk cuti mendadak yang diakibatkan
sakit atau keperluan medis lainnya, atau cuti untuk alasan penting apabila keluarga sakit keras atau meninggal dunia.
LAPANGAN PEKERJAAN
Pemerintah Kanada tidak memberikan larangan kepada TKA untuk bekerja pada berbagai lapangan kerja yang ada. Kehadiran TKA disambut baik sepanjang dibutuhkan oleh pengguna (employers) dan sepanjang pekerjaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja asal Kanada.
Bidang pekerjaan di Kanada sendiri secara umum dibagi dalam 2 kategori yaitu :
J.PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( PHK )
Jika pekerja telah bekerja lebih dari 3 bulan secara berturut-turut maka pengusaha wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu sebelum dilakukan PHK, atau dapat memberikan kompensasi berupa upah PHK atau keduanya sekaligus.
Di Negara maju ini, besarnya upah ditentukan berdasarkan lamanya kerja. Dan berdasarkan kelompok profesi. Kepada pekerja , di samping menerima upah bulanan , juga memperoleh bantuan ( subsidi ) pemilikan rumh dan asuransin pensiun. Sedangkan mengenal jaminan kesehatan . semua warga negara memperoleh pelayanan gigi kenaikan upah, didasarkan atas 2 hal yaitu :
1. Kemampuan dan kinerja yang dinilai setiap tahun.
2. Kenaikan biaya hidup.
Tinggi rendahnya upah di Kanada, pada dasarnya berlaku hukum penawaran dan permintaan terhadap tersedianya tenaga kerja yang dibutuhkan.
PENGUPAHAN DI INDONESIA
Di Indonesia dikenal beberapa sistem pemberian upah, yaitu : 1. Upah menurut waktu Sistem upah dimana besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Misalnya pekerja bangunan dibayar per hari / minggu. 2. Upah menurut satuan hasil Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat. Misal upah pemetik daun teh dihitung per kilo. 3. Upah borongan 4. Sistem bonus Sistem bonus adalah pembayaran tambahan diluar upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang (memberi insentif) agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggungjawab, dengan harapan keuntungan lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh makin besar bonus yang diberikan pada pekerja. 5. Sistem mitra usaha Dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja. Bagi Perusahaan, sistem gaji yang telah ada bukan semata-mata hanya untuk memenuhi Peraturan Pemerintah dalam kaitannya dengan Upah Minimum Regional (UMR), tetapi yang lebih penting lagi yaitu untuk menciptakan "keseimbangan/ fairnesses" antara apa yang diberikan Karyawan pada Perusahaan diimbangi oleh apa yang diberikan Perusahaan untuk Karyawannya. Hal ini tampaknya sederhana, tetapi dalam prakteknya sangatlah sulit, terlebih lagi bila Perusahaan belum memiliki Sistem Gaji yang mengacu pada "obyektivitas" beban kerja (work load) bagi para karyawannya. Apabila Perusahaan telah memiliki Sistem Gaji melalui pendekatan metode tertentu yang bersifat kwantitatif, akan sangat membantu bagi peyelenggaraan pemeliharaan SDM. Dengan demikian, Kemanfaatan sistem penggajian pada umumnya merupakan gabungan antara Tujuan Manajemen Perusahaan dan harapan para Karyawan seperti antara lain : Sebagai daya tarik bagi tenaga kerja yang diperlukan oleh Perusahaan. Memelihara keberadaan Karyawan untuk tetap bergabung dengan Perusahaan. Merupakan "imbalan/kompensasi" yang setimpal atas prestasi yang telah diberikan Karyawan. Mencerminkan adanya keadilan yang mendasari perhitungan pembayaran imbalan untuk setiap pekerjaan sesuai dengan perbedaan masing-masing kontribusinya pada Perusahaan. Tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah. Tidak melebihi kemampuan keuangan Perusahaan, tetapi juga cukup atraktif bagi perusahaan sejenis Terukur bagi setiap pekerjaan; karena masing-masing memiliki nilai/skor yang ditentukan atau disepakati secara bersama-sama. Mudah dilakukan penyesuaian terhadap keadaan/perkembangan ekonomi terutama atas terjadinya laju inflasi tahunan. Fair; karena sebanding dengan karya individu yang disumbangkan untuk tempat kerjanya.Sementara di Indonesia sistem gaji yang dicantumkan, akan sangat kecil dan bisa saja kalau mereka pensiun, akan sangat kesulitan dengan jumlah gaji tersebut, namun dari gaji itu, ada dan tambahan segala macam yang sudah pasti merupakan bagian dari gaji yang harus di dapatkan tiap bulannya, dan jumlahnnya luar biasa besar, sampe suami saya terperanjat kaget, dan tak percaya dengan jumlah gaji yang diterima oleh para pejabat di Indonesia tersebut. Upah Buruh sampai dengan Pejabat Dari hasil riset World Socialist, mengenai gaji di beberapa Negara dunia menunjukkan fakta sebagai berikut : Buruh di Kamboja dihargai US$ 2,03 atau setara Rp 18.270 per hari. Dalam sebulan jika dihitung 30 maka buruh di Kamboja dapat upah Rp 548.000. Kamboja menempati urutan terbawah untuk upah buruh minimum. Vietnam punya batasan upah minimum terendah dan tertinggi yang berbeda tiap wilayahnya. Yang termurah mulai dari US$ 2.27 (Rp 20.430) per hari sampai yang tertinggi US$ 3,17 (Rp 28.530) per hari. Buruh Vietnam di akhir bulan, jika dihitung secara kasar 30 hari, maka bisa pulang membawa uang antara Rp 612.900 hingga Rp 855.900. Indonesia memberi upah buruh minimal sebesar US$ 3.03 (Rp 27.270) per hari, sampai maksimal US$ 5,54 (Rp 49.860) per hari. Data ini disusun sebelum adanya perubahan yang dilakukan oleh Jokowi. Jika mengacu kepada hitungan tersebut, maka buruh di Indonesia tiap bulannya mendapat bayaran minimal Rp 818.100 sampai maksimal Rp 1,49 juta. Negeri yang terkenal dengan jumlah buruhnya ini sebelumnya berada di urutan paling atas untuk urusan upah minimum.Namun, kini tersalip oleh beberapa negara tetangga kita.
Aspek-aspek Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
Aspek hukum ketenagakerjaan indonesia dapat di bagi menjadi tiga yaitu;
a). Aspek hukum sebelum hubungan kerja
Ø Penempatan kerja dalam negeri
Ø Penempatan kerja di luar negeri
Ø Laporan lowonga pekerjaan
Ø Laporan ketenagakerjaan di perusahaan
Ø Pelatihan kerja
b). Aspek hukum dalam hubungan kerja
Ø Perjanjian kerja
Ø Perlindungan norma kerja
Ø Perngawasan perburuhan
Ø Hubungan industrial
Ø Keselamatan dan kesehatan kerja
Ø Perlindungan upah
Ø Jamsostek
Ø Mogok kerja dan penutupan perusahaan
c). Aspek hukum setelah hubungan ketenagakerjaan
Ø pemutusan hubungan kerja
Ø hak-hak tenaga kerja yang di PHK
Ø Jamsostek khusunya untuk progam kematian dan hari tua.
