Jumat, 09 November 2018

02181310218 ( PERIODE KEMERDEKAAN INDONESIA)

                                       PERIODE KEMERDEKAAN INDONESIA

                                                            ( 1945-1949 )

DESKRIPSI

A. Makna proklamasi kemerdekaan indonesia

       1. Kelahiran PGRI ( Persatuan Guru Republik INDONESIA )

Sejarah mencatat munculnya pergolakan politik akibat kehadiran belanda yang membonceng sekutu.Dalam situasi perjuangan melawan sekutu itulah, di langsungkan kongres pendidik bangsa kongres l yang berlangsung tepat 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan.

     Lahirnya PGRI telah menghapus segala bentuk perpecahan di antara kelompok guru akibat perbedaan ijazah di lingkungan pekerjaan dan lingkungan daerah. aliran politik atau perbedaan agama dan suku .hal itu selaras dengan azas,tujuan dan cita cita PGRI yang juga selaras dengan proklamasi kemerdekaan.

          Kongres PGRI I telah merumuskan 4 tujuan mulia PGRI, yaitu :

1. mempertahankan dan menyempurnakan republik indonesia

2. mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran dengan dasar kerakyatan

3. membela hak dan nasib buruh umumnya, serta dan nasib guru khususnya

4. PGRI merupakan orgnisasi pelapor oerjuangan

       2. Perjalanan sejrah kelahiran PGRI

Lahirnya PGRI bukanlah hal yang mendadak lahirnya PGRI merupakan kelanjutan dari perjuangan para guru sejak masa penjajahan belanda.

apalagi setelah proklamasi kemerdekaan untuk lebih jelas berikut ini lintasan sejarah bangsa yang mempengaruhi kelahiran PGRI:

1. Masa pergerakan nasional 1900-1942

2. perang dunia ll 1939-1945

3.perang dunia di asia pasifik berakhir

4.tentara pendudukan sekutu

B.  Peran PGRI di masa kemerdekaan

     1. kongres PGRI l ,tanggal 24-25 November 1945

kongres PGRI l ini di hadiri oleh lebih kurang300 orang guru,wakil' seluruh dari seluruh pulau jawa  sedang wakil' dari luar pualu jawa tidak dapat hadir karena sulitnya transportasi dan komunikasi saat itu.

kongres yang melahirkan satu satunya organisasi profesi bagi guru, yaitu PGRI yang membawa tugas:

1. Memoersatukan para guru dalam tugas mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional.

2. Mempersatukan para guru gar tidak terpecah-pecah dan ikut serta dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan.

 

02181310218 judul ( PERIODE KEMERDEKAAN INDONESIA )

                                       PERIODE KEMERDEKAAN INDONESIA
                                                            ( 1945-1949 )
DESKRIPSI
A. Makna proklamasi kemerdekaan indonesia
       1. Kelahiran PGRI ( Persatuan Guru Republik INDONESIA )
Sejarah mencatat munculnya pergolakan politik akibat kehadiran belanda yang membonceng sekutu.Dalam situasi perjuangan melawan sekutu itulah, di langsungkan kongres pendidik bangsa kongres l yang berlangsung tepat 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan.
     Lahirnya PGRI telah menghapus segala bentuk perpecahan di antara kelompok guru akibat perbedaan ijazah di lingkungan pekerjaan dan lingkungan daerah. aliran politik atau perbedaan agama dan suku .hal itu selaras dengan azas,tujuan dan cita cita PGRI yang juga selaras dengan proklamasi kemerdekaan.
          Kongres PGRI I telah merumuskan 4 tujuan mulia PGRI, yaitu :
1. mempertahankan dan menyempurnakan republik indonesia
2. mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran dengan dasar kerakyatan
3. membela hak dan nasib buruh umumnya, serta dan nasib guru khususnya
4. PGRI merupakan orgnisasi pelapor oerjuangan
       2. Perjalanan sejrah kelahiran PGRI
Lahirnya PGRI bukanlah hal yang mendadak lahirnya PGRI merupakan kelanjutan dari perjuangan para guru sejak masa penjajahan belanda.
apalagi setelah proklamasi kemerdekaan untuk lebih jelas berikut ini lintasan sejarah bangsa yang mempengaruhi kelahiran PGRI:
1. Masa pergerakan nasional 1900-1942
2. perang dunia ll 1939-1945
3.perang dunia di asia pasifik berakhir
4.tentara pendudukan sekutu

B.Peran PGRI di masa kemerdekaan
     1. kongres PGRI l ,tanggal 24-25 November 1945
kongres PGRI l ini di hadiri oleh lebih kurang300 orang guru,wakil' seluruh dari seluruh pulau jawa  sedang wakil' dari luar pualu jawa tidak dapat hadir karena sulitnya transportasi dan komunikasi saat itu.
kongres yang melahirkan satu satunya organisasi profesi bagi guru, yaitu PGRI yang membawa tugas:
1. Memoersatukan para guru dalam tugas mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional.
2. Mempersatukan para guru gar tidak terpecah-pecah dan ikut serta dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan.

02181310023 ( PERISTIWA PENTING PEMBENTUKAN BPUPKI PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA)

DESKRIPSI

      Adapun tujuan artikel ini adalah agar kita dapat mengetahui tentang sejarah-sejarah dan peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia. Salah satunya pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningratdengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) dan R.P. Soeroso. Pada awal perang Dunia ke II, jepang selalu mendapat kemenangan melawan sekutu, tetapi pada tahun 1942 jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu, seperti pertempuran di Laut karang (Mei 1942), pertempuran Midway (Juni 1942). Jepang yang semula Berjaya menguasai Asia Selatan dan Asia Tenggara mulai terdesak oleh pasukan Sekutu. (Tahun 1942 merupakan titik balik jalannya Perang Asia Timur Raya).

     Pada tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Kekalahan jepang di Asia Pasifik tinggal menunggu waktu. Pada situasi demikian, perlawanan rakyat semakin menyala. Keadaan tersebuk diperburuk oleh turunnya mobil prajurit, krisis ekonomi, dan politik dalam negeri Jepang sendiri. Demikian halnya dengan pasukan Jepang di Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall, dipukul mundur oleh pasukan Sekutu. Selanjutnya Jepang mengalami serangan udara di kota Ambon, Makasar, Menado dan Surabaya. Bahkan pasukan Sekutu telah mendarat di daerah-daerah minyak seperti Tarakan dan Balikpapan.

 

    Pada tanggal 17 Juli 1944, Jendral Hideki Tojo meletakkan Jabatan sebagai perdana menteri. Ia digantikan pleh Jendral Kuaniaki Koiso. Koiso mempunyai berat memulihkan kewibawaan Jepang di mata bangsa-bangsa Asia. Karena itu ia menjanjikan kemerdekaan kepada sejumlah Negara, termasuk Indonesia.

 

    Pada tanggal 7 September 1944 Jendral Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia di kelak kemudian hari. Janji itu disampaikan di depan sidang Teikoko Qinkai (perlemen Jepang). Tujuannya agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang.

 

    Sejak diikrarkan janji kemerdekaan, di kantor-kantor boleh dikibarkan sang Merah Putih yang berdampingan dengan bendera jepang (Hinomaru) dan diiperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia di kantor, di sekolah, dan di media massa. Maka sebenarnya, kebijaksanaan Pemerintah Jepang dengan membentuk BPUPKI bukan merupakan kebaikan hati yang murni tetapi Jepang hanya ingin mementingkan dirinya sendiri, yaitu pertama; Jepang ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan cara memikat hati rakyat Indonesia,dan yang kedua; untuk melaksanakan politik kolonialnya.


PENDAHULUAN

 

    Di Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaitu Kebangkitan Nasional (1908) dipelopori oleh dr. Wahidin Sodirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri.

 

     Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 inilah yang merupakan pelopor pergerakan nasional, sehingga setelah itu munculah organisasi-organisasi pergerakan lainnya, sepert Sarekat Dagang Islam (SDI) (1909), yang kemudian dengan cepat mengubah bentuknya menjadi gerakan politik dengan mengganti namanya menjadi Sarekat Islam (SI) tahun (1911) dibawah H.O.S Cokroaminoto, Indische Partij (1913), yang dipimpin oleh Tiga Serangkai yaitu : Douwes Dakker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Surya diningrat ( yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hajardewantoro). Sejak semula partai ini menunjukkan keradikalannya, sehingga tidak berumur panjang karena pimpinannya dibuang keluarnegeri (1913).

 

     Dalam situasi yang menggoncangkan itu munculah Partai Nasional Indonesia (PNI) (1927) yang dipelopori oleh Soekarno, Ciptomangunkusumo, Sartono dan tokoh lainnya.Mulailah kini perjuangan Indonesia dititik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Tujuan itu diekspesikannya dengan tujuan yang jelas, kemudian diikuti dengan tampilnya golongan pemuda yang tokoh-tokohnya antara lain : M. Yamin, Wongsonegoro, Kuncoro Purbapranoto, serta tokoh-tokoh pemuda lainnya. Perjuangan rintisan Kesatuan Nasional kemudian Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928,  yang isinya satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air Indonesia. Lagu Indonesia Raya pada saat ini pertama kali dikumandangkan dan sekaligus sebagai penggerak kebangkitan kesadaran berbangsa.

 

    Pada masa ini perjuangan juga dilakukun secara kooperasi, antara lain munculnya patindo dan parinda. Pada saat ini muncul pula fraksibaru dalamVolksraad yang diketuai oleh M. Husni Thamrin, yaitu Fraksi Nasional yang menurut jaminan kemerdekaan nasional, selain itu juga menuru tadanya pelarangan sekolah swasta. Untuk nanti muncul Petisi Sutarjo yang menuntut perbaikan Indonesia serta wakil Indonesia di volksraad. Tetapi tuntutan ini ditolak oleh pemerintah Belanda sehingga melahirkan GAPI yang tidak mendapat tanggapan dari Belanda sehingga Jepang datang di Indonesia.


PEMBAHASAN

    BPUPKI atau badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Cosakai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak jepang pada tanggal 29 april 1945. Badan ini dibentuk dengan alasan mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia supaya mau membantu bangsa jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia. Badan ini diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T) Radjiman Wedyodiningrat serta wakilnya yaitu Ichibangase Yoshio (orang jepang) dan Raden Pandji Soeroso.

 

    Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh R.P.Soeroso, dengan wakil Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda (orang Jepang).

Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang  melalui Jendral Kumakici Harada mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Tujuan dibentuknya BPUPKI untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berkaitan dengan persiapan pembentukan Negara Indonesia merdeka.

Tugas utama BPUPKI mempelajari dan menyusun rencana pembangunan pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI beranggotakan 64 orang,sebagai ketua Dr. Rajiman Wediodiningrat. Dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, di gedung Cuo Sangi In (sekarang gedung Departemen Luar Negeri)  Jalan Pejambon, Jakarta. Pada pelantikan dikibarkan bendera Hinomaru oleh Mr. AR Pringgodigdo, dan Merah Putih oleh Toyohiko Masuda. Upacara peresmian itu dihadiri pula oleh dua pejabat jepang yaitu jendral Itagaki (panglima tentara ke tujuh yang bermarkas di singapura) dan letnan jendral nagano (panglima tentara Keenam belas yang baru ).

Pada hari itu juga di umumkan nama-nama ketua, wakil ketua serta sebagian para anggota sebagai berikut :

Ketua (kaicoo) : Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat

Ketua Muda (Fuku Kaicoo Tokubetsu Iin) : Hibangse Yosio (Orang Jepang)

Ketua Muda ( Fuku kaico): R.P. Soeroso ( Merangkap Kepala atau Zimokyoku Kucoo)

Anggota 60 orang :

            Ir. Sukarno.

2          Drs. Muhammad Hatta

3          Ki Hajar Dewantara

4          Dr. Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja

5          Dr. Samsi Sastrawidagda

6          Dr. Sukiman Wiryosanjoyo

7          Drs. Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat

8          K. H. A Ahmad Sanusi

9          Haji Abdul Wahid Hasyim

10        Haji Agus Salim

11        Ir. Pangeran Muhammad Nur

12        Ir. Raden Ashar Sutejo Munandar

13        Abdul Kahar Muzakir

14        Ir. Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo

15        Ir. Raden Ruseno Suryohadikusumo

16        Abdul Kaffar

17        K.H. Abdul Halim Majalengka (Muhammad Syatari)

18        Kanjeng Raden Mas Tumenggung Ario Wuryaningrat.

19        Ki Bagus Hadikusumo

20        Kiai Haji Abdul Fatah Hasan

21        Kiai Haji Mas Mansoer.

22        Kiai Haji Masjkur.

23        Agus Muhsin Dasaad

24        Liem Koen Hian

25        Mas Aris.

26        Mas Sutarjo Kartohadikusumo

27        Mr. A.A. Maramis

28        Mr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro.

29        Mr. Mas Besar Martokusumo.

30        Mr. Mas Susanto Tirtoprojo

31        Mr. Muhammad Yamin

32        Mr. Raden Ahmad Subarjo

33        Mr. Raden Hindromartono,

34        AR Baswedan

35        Mr. Raden Mas Sartono.

36        Mr. Raden Panji Singgih.

37        Mr. Raden Syamsudin

38        Mr. Raden Suwandi.

39        Mr. Raden, Sastromulyono.

40        Mr. Yohanes Latuharhary

41        Ny. Mr. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso

42        Ny. Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito

43        Oey Tiang Tjoei

44        Oey Tjong Hauw

45        Bandoro Pangeran Hario Purubojo

46        P.F. Dahler

47        Parada Harahap

48        Prof. Dr. Mr. Raden Supomo.

49        Prof. Dr. Pangeran Ario Husein Jayadiningrat

50        Prof. Dr. Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma

51        Raden Abdul Kadir

52        Raden Abdulrahim Pratalykrama

53        Raden Abikusno Cokrosuyoso

54        Raden Adipati Ario Purbonegoro Sumitro Kolopaking

55        Raden Adipati Wiranatakoesoema V.

56        Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo.

57        Raden Asikin Natanegara

58        Raden Mas Margono Joyohadikusumo

59        Raden Mas Tumenggung Ario Suryo

60        Raden Oto Iskandardinata

61        Raden Panji Suroso

62        Raden Ruslan Wongsokusumo

63        Raden Sudirman

64        Raden Sukarjo Wiryopranoto

 

BPUPKI mengadakan siding dua kali, yaitu

a.       Sidang pertama, 29 Mei – 1 Juni 1945,membahas dasar Negara Indonesia
.
b.      Sidang kedua, 10 – 17 Juli 1945, membahas Rancangan Undang-undang Dasar.

Disamping itu, pada tanggal 29 april 1945 jepang memperbolehkan berkibarnya bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang.

1.      Sidang BPUPKI Pertama

Rapat pertama diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, lembaga DPR pada jaman kolonial Belanda.

Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Sidang ini membahas dan merancang calon dasar Negara R.I. yang akan merdeka. Pada rapat pertama ini terdapat 3 orang yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan lima asas asar Negara kebangsaan Republik Indonesia,yaitu :

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat (keadilan sosial)

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo menyampaikan lima prinsip dasar Negara yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu:

1. Persatuan

2. Kekeluargaan

3. Keseimbangan lahir batin

4. Musyawarah

5. Keadilan rakyat

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan lima asas dasar Negara Indonesia yang diberi nama Pancasila, yaitu :

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan

3. Mufakat atau Demokrasi

4. Kesejahteraan Sosial

5. Ketuhanan yang Maha Esa

Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila yaitu :

1. Sosionasionalisme

2. Sosiodemokrasi

3. Ketuhanan dan Kebudayaan

 

Bahkan masih menurut Soekarno, Trisila tersebut di atas bila diperas kembali disebutnya sebagai Ekasila yaitu merupakan sila gotong royong merupakan upaya Soekarno dalam menjelaskan bahwa konsep tersebut adalah dalam satu-kesatuan. Selanjutnya lima asas tersebut kini dikenal dengan istilah Pancasila, namun konsep bersikap kesatuan tersebut pada akhirnya disetujui dengan urutan serta redaksi yang sedikit berbeda. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam dalam Indonesia yang baru.

 

.      Masa antara Rapat Pertama dan Kedua

Setelah berakhir masa sidang BPUPKI yang pertama, belum nampak hasil kesepakatan Dasar Negara Indonesia. Maka dibentuk panitia delapan (panitia kecil) yang tugasnya untuk memeriksa usul-usul yang masuk untuk ditampung dan dilaporkan pada sidang BPUPKI yang kedua. Beranggotakan 8 orang :

1. Ir. Soekarno (ketua merangkap anggota)

2. Ki Bagoes Hadikoesoemo

3. Kyai haji wachid hasyim

4. Mr. Muhammad yamin

5. M. soetardjo kartohadikoesoemo

6. Mr. A.A. maramis

7. R. Oto iskandar dinata

8. Drs. Mohammad hatta

Hasil rapat panitia kecil (panitia Delapan) :

1. Supaya selekas-lekasnya Indonesia Merdeka.

2. Supaya hukum dasar yang akan dirancangkan itu diberi semacam preambule (Mukaddimah).

3. Menerima anjuran Ir. Soekarno supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar.

4. Membentuk satu panitia kecil penyelidik usu-usul/perumusan dasar negara yang dituangkan dalam mukaddimah hukum dasar.

Segera selesai sidang Panitia Kecil, dibentuk Panitia Sembilan sebagai penyidik usul-usul/perumus Dasar Negara yang dituangkan dalam Mukaddimah Hukum Dasar yang beranggotakan 9 orang yang besidang di kediaman Ir. Soekarno,di Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta.

1. Ir. Soekarno (ketua merangkap anggota)

2. Drs. Mohammad hatta

3. Mr. A.A. maramis

4. Kyai haji wachid hasyim

5. Abdul kahar muzakir

6. Abikusno tjokrosujoso

7. H. Agus salim

8. Mr. Achmad soebardjo

9. Mr. Muhammad yamin

Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan:

a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

c. Persatuan Indonesia

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

3. Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945), membahas rancangan UUD

Rapat kedua berlangsung 10-16 Juli 1945 dengan tema bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Dalam rapat ini dikenalkan 5 anggota baru : abdul fatah hasan, asikin natanegara, P. Surio Hamidjojo, Mr. Muhammad Besar, dan Abdul Kaffar. Dalam rapat ini pula dibentuk "Panitia Perancang Undang-Undang Dasar" beranggotakan 19 orang dengan ketua Ir. Soekarno, "Panitia Pembelaan Tanah Air" dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso beranggotakan 23 orang dan "Panitia Ekonomi dan Keuangan" diketuai Mohamad Hatta beranggotakan 23 orang. Dengan pemungutan suara, akhirnya ditentukan wilayah Indonesia merdeka yakni wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya.

Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yaitu:

1. Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota)

2. Mr. Wongsonegoro

3. Mr. Achmad Soebardjo

4. Mr. A.A. Maramis

5. Mr. R.P. Singgih

6. H. Agus Salim

7. Dr. Soekiman

t.Pada tanggal 14 Juli 1945, rapat pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu:

1. Pernyataan indonesia merdeka

2. Pembukaan UUD 1945

3. Batang tubuh UUD

Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertamaPiagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.

a.      Perumusan Dasar Negara Indonesia

untuk merumuskan UUD diawali dengan pembahasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka .

a.       Rumusan Mr. Muh. Yamin

Tokoh yang pertama kali mendapatkan kesempatan untuk penyampaian rumusan Dasar Negara Indonesia Merdeka adalah Mr Muh . Yamin mengemukakan lima" Ajas Dasar Negara Republik Indonesia "sebagai berikut :

1.      Peri kebangsaan

2.      Peri kemusiaan

3.      Peri ke-tuhanan

4.      PeriKerakyataan

5.      Kesejahteraan rakyat

b.      Rumusan prof. Dr .Mr. Soepomo

Pada tanggal 31 mei 1945 prof. Dr.Mr Soepomo mengajukanDasar Negara Indonesia Merdeka yaitu sebagai berikut :

1.      Persatuan

2.      Kekeluargaan

3.      Keseimbangan

4.      Musyawarah

5.      Keadilan sosial

c.       Rumusan Ir. Soekarno

Pada tanggal 1juni 1945 berlangsunglah rapat terakhir dalam persidangan pertama , itu .pada kesempatan itulah Ir Soekarno mengemukakan pidatonya yang kemudian dikenal sebagai "Lahirnya pancasila ".selain berisi pandangan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka ,keistimewaan pidato Ir Soekarno juga berisi usulan mengenai nama bagi dasar negara ,yaitu pancasila ,Trisiia ,atau Ekasila .

Selanjutnya ,sidang memilih nama pancasila sebagai nama dasar negara .Lima dasar negara yang diusulkan oleh Ir Soekarno adalah sebagai berikut :

1.      Kebangsaan Indonesia

2.      Internasionalisme atau Perikemanusiaan

3.      Mufakat atau demokrasi

4.      Kesejahteraan sosial

5.      Ketuhanan Yang Maha Esa

b.      Piagam Jakarta

Pada tanggal 22 juni 1945 BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan dengan 9orang . oleh karna itu, panitia ini di sebut juga sebagai panitia sembilan. Anggotanya berjumlah 9orang , yaitu sebagai berikut:

1.        Soekarno

2.        Drs.Moh. Hatta

3.        Mr. Muh. Yamin

4.        Mr. Ahmad soebardjo

5.        Mr. A.A . Maramis

6.        Abdul kadir Muzakir

7.        K. H. Wachid Hasjim

8.        H. Agus Salim

9.        Abikusno Tjokrosjos

Mr. Muh. Yamin menamakan rumusan tersebut piagam Jakarta atau Jakarta Charter. rumusan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka itu adalah sebagai berikut :

1.      Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari'at islam sebagai pemeluk –pemeluknya.

2.      (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

3.      Kesatuan Indonesia

4.      (dan) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan

5.      (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi kerakyatan Indonesia

c.       Rancangan UUD

Pada tanggal 10 juli 1945 dibahas Rencana UUD, termasuk soal pembukaan atau preambule-nya oleh sebuah panitia perancang UUD dangan suara bulat menyetujui isi prembule (pembukaan) yang di ambil dari piagam jakarta. Hasil perumusan panitia kecil ini kemudian di sempurnakan bahasanya oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Husein Djaja diningrat , H. Agus salaim, dan Prof . Dr. Mr . Soetomo

Persidangan ke2 BPUPKI di laksanakan pada tanggal 14 juli 1945 dalam rangka menerima laporan panitia perancang UUD. Ir. Soekarno selaku ketua penitia melaporkan 3 hasil yaitu :

1.      Pernyataan indonesia merdeka

2.      Pembukaan UUD

3.      UUD (batang tubuh ) .



SIMPULAN

 Tanggal 17 agustus 1945 Indonesia memperoleh kemerdekaan, namun kemerdekaan itu tidak diperoleh dengan mudah atau pun kemerdekaan itu pemberian bangsa lain. Semua itu ditempuh dengan perjuangan yang sangat panjang dan melelah. Tidak sedikit jiwa yang berjatuh bermandikan darah dan keringat, istri yang menjadi janda ditinggal kepala rumah tangga yang berselimutkan baju berbau darah dananak-anak yang menjadi yatim kerena tubuh sang ayah dipenuhi peluru-peluru penjajah. Kemerdekaan di negeri ini tidak instan, tapi melalui tahap demi tahap. Tidak lelahnya para pejuang kita bertempur, baik melalui peperangan maupun diplomatik.

BPUPKI adalah salah satu pintu pembuka dari beberapa pintu pembuka jalan harus dilewati para pejuang kita untuk memperoleh kemerdekaan. Walaupun BPUPKI ada ikut campur Jepang, namun semua keputusan murni dari pejuang kita semata dengan tujuan yang satu yaitu kemerdekaan Indonesia. BPUPKI suatu sejarah yang perlu di tulis dengan tinta emas dalam sejarah negeri ini.


DAFTAR PUSTAKA

 

http://mustaqimzone.files.wordpress.com/2010/02/sidang-bpupki.jpg?w=300&h=194

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Naskah_Asli_Piagam_Jakarta.jpg/300px-Naskah_Asli_Piagam_Jakarta.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Sidang_BPUPKI_-_1.jpg/300px-Sidang_BPUPKI_-_1.jpg

Buku IPS Terpadu SMP kelas /VIII/2010/pembentukan-bpupki

 


02181310240(Konferensi Meja Bundar adalah sebuah kegagalan Belanda untuk meredam kemerdekaan) Revisi Tulisan

DESKRIPSI

Pada dasarnya diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) ini ialah untuk diadakannya sebuah pertemuan dan perjanjian yang dilaksanakan antara pihak Indonesia dan Belanda. KMB diadakan mulai tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Tujuan Konferensi Meja Bundar ini adalah untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan jalan diplomasi.Sebelum konferensi ini, sudah berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948) dan Perjanjian Roem-Royen (1949). konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Konferensi Meja Bundar yang melibatkan pihak Indonesia dan Belanda, mulai dari latar belakang, waktu dan tempat pelaksanaan, tujuan, tokoh penting yang terlibat, hasil dan isi perjanjian serta dampak dan akibat yang ditimbulkannya. Tidak hanya itu ada tiga pihak pula yang terlibat dalam Konferensi Meja Bundar, yakni pihak Indonesia, pihak Belanda yang diwakili BFO(Bijeenkomst voor Federaal Overlag) dan pihak UNCI (United Nations Comissioner for Indonesia) selaku penengah.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara berkembang sebuah konferensi atau perundingan sudah sangat tidak asing lagi didengar terlebih jika negara tersebut merupakan negara yang baru saja mencapai kemerdekaannya, untuk menstabilisasikan keadaan banyak hal yang ditempuh suatu negara salah satunya dengan perundingan itu sendiri. Adapun salah satu konferensi yang terjadi di Indonesia ialah, Konferensi Meja Bundar(KMB). Tujuan dari konferensi antara lain untuk memperjuangkan kedaulatan penuh atas Indonesia yang sebelumnya sangatlah ditentang pihak Belanda, selain itu juga untuk menyelesaikan beberapa sengketa antara kedua belah pihak.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Konferensi Meja Bundar
Hal yang melatarbelakangi terjadinya KMB adalah kegagalan Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan karena adanya kecaman dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk melakukan penyelesaian secara diplomasi. Sebelumnya telah terjadi beberapa perundingan antara pihak Belanda dan Indonesia lewat perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville.
Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda terhadap tentara Indonesia. Dewan Keamanan PBB juga menyerukan diadakannya perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara dua pihak.
Usai perjanjian Roem Royen pada tanggal 6 Juli, rencananya akan diadakan lagi konferensi yang akan diikuti oleh para tokoh yang masih diasingkan di Bangka. Sebelumnya diadakan terlebih dahulu Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta antara tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949.
Konferensi Inter-Indonesia dihadiri semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan setuju mengenai prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya. Pada tanggal 11 Agustus 1949, dibentuk perwakilan Republik Indonesia untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.
Waktu dan Tempat Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di kota Den Haag, Belanda. Waktu pelaksanaannya diadakan mulai tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949.


Tujuan Konferensi Meja Bundar
Ada beberapa tujuan diadakannya Konferensi Meja Bundar ini antara lain adalah :
Mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan cara melaksanakan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat antara Republik Indonesia dengan Belanda, khususnya mengenai pembentukan Negara Indonesia Serikat (RIS).
Dengan tercapainya kesepakatan Meja Bundar, maka Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh oleh Belanda, walaupun tanpa Irian Barat.

Tokoh Konferensi Meja Bundar
Ada tiga pihak yang terlibat dalam konferensi Meja Bundar, yakni pihak Indonesia, pihak Belanda yang diwakili BFO dan pihak UNCI (United Nations Comissioner for Indonesia) selaku penengah.
1. Pihak Indonesia
Pihak Indonesia diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta dan terdiri dari 12 delegasi secara keseluruhan.
Drs. Mohammad Hatta
Nir. Moh. Roem
Prof Dr. Mr. Supomo
Dr. J. Leitnena
Mr. Ali Sastroamicijojo
Ir. Djuanda
Dr. Sukiman
Mr. Suyono Hadinoto
Dr. Sumitro Djojohadikusumo
Mr. Abdul Karim Pringgodigdo
Kolonel T.B. Simatupang
Mr. Muwardi

2. Pihak Belanda
Dalam KMB, pihak Belanda diwakili oleh BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.
Perwakilan BFO ini dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Perwakilan Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen dan UNCI diwakili Chritchley.
3. Pihak UNCI
Pihak UNCI atau United Nations Comissioner for Indonesia bertindak sebagai penengah jalannya konferensi antara Indonesia dan Belanda. Pembentukan UNCI dilakukan sebagai penengah dan mediator perdamaian perselisihan Indonesia dan Belanda.
Hasil dan Isi Konferensi Meja Bundar
Ada beberapa poin kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Berikut merupakan isi dan hasil Konferensi Meja Bundar selengkapnya.
Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai sebuah negara yang merdeka.
Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
Status Provinsi Irian Barat diselesaikan paling lama dalam waktu setahun setelah pengakuan kedaulatan.
Dibentuknya Uni Indonesia-Belanda untuk mengadakan kerjasama antara RIS dan Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
Republik indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942.
Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
Tentara Kerajaan Belanda akan ditarik mundur, sedangkan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.

Dampak Konferensi Meja Bundar
Pengesahan dan penandatanganan isi Konferensi Meja Bundar dilakukan pada tanggal 29 Oktober 1949. Hasil KMB ini kemudian disampaikan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Selanjutnya KNIP melakukan sidang pada tanggal 6-14 Desember 1949 untuk membahas hasil dari KMB. Pada akhirnya KNIP menyetujui hasil KMB. Pada 15 Desember 1949, Soekarno sebagai calon tunggal terpilih sebagai presiden Republik Indonesia Serikat.
Indonesia Serikat dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Kabinet RIS terbentuk di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta yang menjadi Perdana Menteri.
Penyerahan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia akhirnya disahkan pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam upacara penyerahan kedaulatan pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees dan Menteri Seberang Lautan Mr. AM . J.A Sassen. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta.
Di waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota AH. J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda ini maka Indonesia berubah bentuk negaranya berubah menjadi negara serikat yakni Republik Indonesia Serikat (RIS). Penyerahan kedaulatan menandai pengakuan Belanda atas berdirinya Republik Indonesia Serikat dan wilayahnya mencakup semua bekas wilayah jajahan Hindia-Belanda secara formal kecuali wilayah Irian Barat. Irian barat diserahkan oleh Belanda setahun kemudian.

PENUTUP

Simpulan

Dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar ini Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, konflik dengan Belanda dapat diakhiri meskipun Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat dan berfungsi untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan jalan diplomasi dan mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan cara melaksanakan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat antara Republik Indonesia dengan Belanda, khususnya mengenai pembentukan Negara Indonesia Serikat (RIS).

DAFTAR PUSTAKA