JUNIARDI KERI, Nim 171710846, Kelas 204.

GAGASAN PEMIKIRAN HAM DAN AKSI TERORISME

Pendahuluan

Rangkaian peristiwa ledakan bom yang terjadi di Indonesia telah memberikan efek ketakutan yang luar biasa di tengah masyarakat. Pasca peristiwa tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan peraturan hukum dan perundang-undangan mengenai terorisme. Hal ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan masalah terorisme di Indonesia.

Tulisan ini akan membahas dan merespon mengenai kebijakan konta terorisme ditinjau dari perspektif penegakan hukumnya dan merespon beberapa tulisan yang terkait. Pertama, tulisan Dr. Petrus Reinhard Golose yang berjudul strategi penguatan hukum dan deradikalisasi dalam mengeliminasi tindakan pidana terorisme secara garis besar membahas mengenai kebijakan serta wewenang aparat dalam upaya penanggulangan terorisme. Kedua, tulisan Usman Hamid mengenai pengembangan pemikiran dan solusi strategis penanggulangan aksi terorisme dalam perspektif hukum dan HAM secara garis besar membahas mengenai penegahak HAM dalam upaya pemberantasan terorisme. Dan ketiga, tulisan T. Nasrullah mengenai tinjauan yuridis aspek hukum materil maupun formil terhadap UU No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang secara garis besar membahas mengenai kritis atas UU terorisme yang berlaku di Indonesia.

Kewenangan Terhadap Penanggulangan Terorisme dan Penegakan Hukum di Indonesia

             Dalam upaya penanggulangan terorisme, terdapat perbedaan mengenai tugas dan wewenang dalam melakukan upaya penanggulangan terorisme. Dalam tulisan Dr. Petrus Reinhard Golose mengenai strategi penguatan hukum dan deradikalisasi dalam mengeliminasi tindakan pidana terorisme, menyebutkan mengenai permasalahan terorisme di Indonesia pada saat ini masih merupakan tindak pidana yang mengancam keamanan, belum mengancam pertahanan dan eksistensi negara. Oleh karena itu, institusi yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum bagi tindak pidana terorisme adalah kepolisian bersama instansi penegakan hukum lainnya. Militer tidak dapat terlibat dalam penegakan hukum. Keterlibatan militer hanya dapat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat seperti adanya serangan nuklir dan senjata kimia. Apabila militer diminta membantu proses penegakan hukum, terbatas hanya pada membagi informasi, penyediaan perlengkapan, peralatan, jasa, dan keahlian.

Di Indonesia, dalam hal ini TNI dan Polri mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang dan peratuan mengenai keduanya, yaitu dalam TAP MPR-RI No.VII/MPR-RI/2000, UUD 1945 BAB XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30, UU No. 34 Tahun 2004 dan UU No. 2 Tahun 2002, dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Teroris sendiri merupakan ancaman keamanan nasional sehingga jelas bahwa terorisme di Indonesia merupakan tindak pidana yang mengancam keamanana nasional, maka kewenangan penegakan hukum tindak pidana terorisme berada di tangan Polri.

 Penanggulangan Terorisme dalam Perspektif HAM

Dalam tulisannya, Usman Hamid membahas mengenai konsep keamanan nasional dengan melindungi kedaulatan negara. Selain itu, konsep keamanan nasional juga tidak lepas dari keamanan insani serta melindungi hak-hak setiap warga negaranya. Begitu pula dalam menangani masalah terorisme, sebagai negara demokrasi tentunya mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mengapa hak asasi manusia amat penting?. Hal ini dikarenakan bahwa hak asasi manusia adalah suatu hal yang mengikat secara universal, bersifat absolut, pada diri manusia, melekat dalam diri masing-masing individu sebagai suatu nilai yang tidak bisa dikurangi, menjadi jaminan legal untuk melindungi individu dan kelompok dari tindakan-tindakan yang bisa mengancam hak dasar tersebut.

Terkait penanganan terorisme di dunia, setiap negara yang di bawah PBB mempunyai kewajiban untuk turut andil dalam memerangi terorisme yang sekaligus sebagai upaya untuk menjaga perdamaian dunia. Dalam upaya-upaya memerangi terorisme tersebut perlu diperhatikan prinsip-prinsip HAM dan tidak melakukan tindakan yang pragmatis.

MK memberi istilah terhadap aksi terorisme sebagai kejahatan biasa yang sangat kejam. Terorisme tidak sama dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. MK sendiri mengakui bahwa putusan itu diambil karena belum ada landasan yuridis bahwa kejahatan terorisme juga tersangkut paut dengan kejahatan luar biasa.

Dalam upaya menanggulangi aksi-aksi terorisme diperlukan suatu penguatan terhadap peran penegak hukum khususnya di Indonesia dengan menitikberatkan pada institusi keamanan, dalam hal ini kepolisian sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadapi aksi serangan maupun ancaman terorisme. Pemerintah Indonesia disponsori oleh Australia oleh beberapa pemerintah asing khususnya pemerintah Australia dan Amerika Serikat membentuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri sebagai lini terdepan dalam pemberantasan terroisme. Tugas pokoknya lebih banyak menitikberatkan untuk segera membongkar kasus pemboman, menangkap pelaku, dan membongkar jaringan teroris yang berada di belakang aksi teror.

Polisi memiliki kewenangan dalam penanggulangan terorisme, namun juga ada batasan-batasan nyata yang mengatur aspek dari kepolisian itu sendiri. Kekuatan diskresi yang melekat dalam mandat tugas mereka juga harus diikuti dengan proses pemahaman untuk menghormati berbagai ketetapan yang telah disepakati dalam standar HAM yang telah diakui dunia internasional. Sudah seharusnya tantangan-tantangan yang akan dan telah dihadapi oleh polisi dijalankan dalam koridor hukum dan standar HAM internasional.

Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

             Dalam tulisannya, T. Nasrulla membahas mengenai Peraturan Pemerintah Penggani Undang-Undang (Perppu) No.1 dan 2 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang No.15 tahun 2003. UU itu menyebutkan bahwa tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Pendapat tersebut berbeda dengan tulisan sebelumnya yang menyebutkan bahwa aksi terorisme merupakan aksi terorisme sebagai kejahatan biasa yang sangat kejam. Namun terlepas dari perbedaan mengenai kategori dari terorisme, perlu adanya suatu kebijakan yang tepat dalam penanganannya.

UU terorisme memberikan justifikasi terhadap sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Hak tersebut adalah hak-hak non derogable rights atau yang tidak boleh dikesampingkan. seperti hak hidup, hak bebas atas penyiksaan dan hak persamaan di dalam hukum. Sikap yang tegas dalam menghadapi terorisme sangat di perlukan, namun perlu diperhatikan bahwa dalam menangani sebuah aksi terorisme yang dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat, sikap yang over responsif dapat mempengaruhi negatif terhadap perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Kebijakan Dalam Rangka Penanganan Terorisme Melalui Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia

Tindakan pencegahan terorisme dapat diartikan sebagai tindakan yang efektif melalui kebijakan dan berbagai program strategi untuk mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia. Menghadapi ancaman terroisme yang akhirnya menimbulkan ketakutan serta penderitaan terhadap manusia, pemerintah demokratis harus dihadapkan pada pilihan yang sulit dalam menentukan kebijakan dan keputusan akan hal ini. Di satu sisi, mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokratis yaitu berdasarkan proses hukum dan hak asasi manusia. Di sisi lain, mereka harus memfokuskan pada dampak serta kerusakan yang disebabkan oleh terorisme itu sendiri.

Dalam rangka menanggulangi terorisme, negara dituntut untuk tegas dalam penanganannya karena ini menyangkut mengenai prinsip keamanan negara. Dalam rangka penegakan hukum, terdapat dua pendekatan yang digunakan yaitu soft approach danhard approach, namun selama ini negara dominan menggunakan hard approach. Hard approach sendiri terdiri dari hukum, militer, dan intelijen.

Jika cara-cara militer diterapkan untuk mengatasi atau menanggulangi terorisme, ini merupakan keamanan militer (meskipun ini terkait juga dengan keamanan politik). Sesuai pengertian politik menurut Barry Buzan adalah pembentukan tingkah laku manusia dengan tujuan untuk mengatur sekelompok orang dalam jumlah yang besar. Jadi ancaman politik merupakan sub-bagian dari ancaman nasional yang tidak memakai cara-cara militer dalam skala besar. Keterlibatan militer tidak cocok dalam penanganan terorisme karena terorisme merupakan kejahatan melanggar hukum sehingga jika militer terlibat berarti militer termasuk pada penegakan hukum. Militer dalam konteks ini hanya membantu polisi apabila polisi tidak mampu mengatasi gangguan yang terjadi dan membutuhkan tambahan kekuatan.

Selain upaya dalam menjelaskan wewenang dan tugas dalam penanggulangan terorisme oleh militer dan polisi, terdapat upaya kerjasama antara polisi dan lembaga intelijen. Semangat dan kinerja berlimpah yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk melakukan penumpasan terorisme diharapkan dapat dibarengi dengan kegiatan menyimpulkan dan mengolah data yang diberikan oleh intelijen yang memadai. Intelijen harus difungsikan secara profesional dan efektif menjadi mata, telinga, rasa, dan pikiran untuk memberikan pencegahan sehingga mampu mengidentifikasi jaringan, kelompok, serta dapat mengantisipasi segala bentuk penyebaran bahaya terorisme

Dari hard approach, kemudian muncul pemikiran antimainstream yang mengatakan bahwa dalam penanganan terorisme harus melibatkan serta memperhatikan tiga hal, yaitu (a) rule of law, (b) hak asasi manusia, dan (c) partisipasi pemerintah. Penegakan hukum sendiri merupakan hal yang esensial dalam strategi pemberantasan terorisme karena terorisme sendiri harus ditindak oleh hukum yang tegas dan negara harus turun tangan pada penegakan hukum tersebut.

(a) Rule of Law

Pada dasarnya Indonesia telah memiliki aturan hukum sebagai langkah berpartisipasi dalam rangka pemberantasan terorisme. Namun dalam aturan hukum tersebut yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai terorisme saat ini dirasa masih belum cukup untuk memberantas tindak terorisme.

Dalam rangka melakukan proses hukum terhadap terorisme tersebut, terdapat empat poin penting, diantaranya :

• Inkapasitatif (dihilangkan kapasitasnya),
• Retributif (membalas sesuai atau setimpal dengan perbuatan),
• Rehabilitatif (menyembuhkan teroris yang salah jalan dalam proses pidana),
• Restoratif (hubungan pelaku dan korban dibuat damai kembali ketika pelaku sudah selesai menjalankan masa hukumannya).

Dalam proses ini hanya inkapasitatif dan retributif yang tidak memiliki nuansa hak asasi manusianya hanya semata-mata pembalasan. Sehingga hal yang harus dikedepankan dalam upaya penanggulangan terorisme adalah mengendepankan hak asasi manusia dan bukan semata-mata tindakan pembalasan

Masih terdapat beberapa kelemahan substantif dalam Undang-Undang dan peraturan hukum mengenai terorisme. Kelemahan tersebut justru akan memunculkan polemik baru khususnya mengenai klasifikasi teror atau dalam konteks teror mengenai motif politik yang tidak dapat dicari dan yang tidak dibahas dalam KUHP, serta peluang pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukumnya. Sehingga hal tersebut dapat segera diubah dan dilengkapi mengenai kekurangan-kekurangannya.

Pendekatan kontraterorisme yang banyak dilakukan oleh negara di dunia adalah pendekatah hukum. Sehingga diperlukan peraturan hukum yang jelas dan tepat, selain itu jangan sampai ada kekosongan hukum untuk antisipasi terhadap hukum terorisme. Upaya penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (selalu berada dalam koridor hukum).

(b) Hak Asasi Manusia

Apa yang tengah menjadi masalah mengenai terorisme adalah lebih dari perlindungan hak asasi manusia dan pada dasarnya penting karena merupakan masalah prinsip. Ada dimensi praktis yang harus menjadi pertimbangan dengan baik. Misalnya tindakan penembakan yang disengaja terhadap orang yang tidak bersalah dalam operasi terorisme, biaya yang mahal dan cenderung tidak efisien yang memberikan kesan bahwa biaya jangka panjang mungkin lebih besar daripada manfaat jangka pendek.

Indonesia merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Namun, selama ini Indonesia masih menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani terorisme misalnya dengan penyergapan, pengejaran, pembunuhan, penangkapan oleh aparat keamanan. Keinginan yang besar dalam gerakan kontra terorisme seringkali mengabaikan nilai-nilai HAM di dalamnya. Terdapat beberapa dugaan pelanggaran hukum dan ham yang kerap dilakukan oleh polisi dan Densus 88, dimana bentuk pelanggaran yang dilakukan secara umum berupa penggunaan kekuatan berlebihan (excessive Use of Force) yang mengakibatkan tewasnya si tertuduh, kemudian pelanggaran hak atas rasa aman serta ketenangan dari masyarakat, penembakan salah sasaran (shooting innocent civilians), penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, penangkapan dan penahanan paksa serta salah tangkap. Aksi terorisme memang merupakan suatu aksi yang melanggar HAM namun cara-cara untuk memperlakukan para pelaku terorisme perlu untuk mengedepankan aspek HAM karena isu HAM berpengaruh terhadap upaya penanggulangan terorisme

Hak asasi manusia memiliki peran sentral dalam pemenuhan semua aspek dari strategi kontra terorisme. Beberapa negara telah terlibat dalam penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya dalam melawan terorisme, sedangkan perlindungan hukum untuk mencegah penyiksaan sering diabaikan. Sekjen PBB Kofi Anan menekankan bahwa tindakan kontra terorisme yang efektif tetap memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia yang tidak bertentangan dengan tujuan, namun saling melengkapi dan saling memperkuat.

Penutup

Menurut pendapat saya pribadi dalam menanggulangi tindakan terorisme di Indonesia, wewenang dan tugas berada pada polisi karena hal ini menyangkut mengenai kemananan negara. Keterlibatan militer hanya akan dilakukan ketika situasi mulai darurat dan ancaman itu sendiri sudah mengancam pertahanan negara. Kemudian dilakukan pemanfaatan laporan intelijen sebagai langkah efektif dan tindak lanjut dalam proses penyidikan terhadap pelaku terorisme.

Mengenai kontaterorisme di Indonesia memang masih perlu banyak perubahan terutama dari aspek hukum dan HAM dalam penanganan terorisme itu sendiri. Terdapat kaitan yang erat mengenai penanganan terorisme terhadap hukum dan HAM. Sehingga dalam proses penanganannya, polisi selaku pihak yang berwenang harus menjunjung tinggi HAM dan tidak keluar dari koridor hukum sekalipun terhadap pelaku terorisme, karena justru hal tersebut akan menimbulkan polemik baru dan bukan menjadi solusi dari permasalahan.

 

(HUKUM02-171710634) HAM, TERORISME DAN STIGMA

Belakangan ini media disibukkn dengan masalah teroris yang terjadi, tindakan biadab yang menewaskan beberapa orang. Teroris merupakan jenaya yag mengalalkan segala cara untuk mencapai matlamat, dan teroris ini biasanya mereka adala agen haram yang mempunyai pengaruh politik, mereka melakukannya demi mencapai matlamat ideologi yang melampaui batas. Strategi teroris ini adalah melancarkan aksi ganas, menarik peratian global tentang tujuan mereka, rancangan keganasan demi perhatian, dan menyerang sasaran yang menjadi symbol pengahalang mereka. Hal ini adalah satu yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan manapun. Tetapi sangat disayangkan selalu ada stigmatisasi yang mencoba untuk dilakukan oleh pemberitaan-pemberitaan dengan mengaitkan setiap kekerasan bila itu dilakukan oleh seorang muslim maka dikaitkan jihad dikaitkan dengan Islam dikaitkan dengan ekstrimisme dikaitkan dengan radikalisme dikaitkan dengan fundamentalisme. Tetapi bila pelakunya bukan seorang muslim maka yang kita dapatkan beritanya misalnya sebagai pembunuhan-pembunuhan biasa tetapi tidak dikatakan judulnya sebagai terrorism. Karna stigmatisasi buruk itu dibangun pada Islam, sehingga ketika muslim pelakunya pasti dibuat besar-besaran yang disalakan adalah muslimnya, Islamnya(agama), yang disalaaakan adalah(seluruh) komunitas-komunitas muslimnya di seluruh Dunia. Ini yang terjadi bila pelakunya adalah muslim tetapi bila tidak, tidak akan ada pengkaitan-pengkaitan seperti tersebut. dan satu lagi yang menarik adalah suatu pandangan yang harus kita ketahui bawa kadang kita membenci sesuatu itu berdasarkan anggapan dan berdasarkan perasaan bukan berdasarkan fakta. Kita membicarakan bawa agama yang berada dibalik semua ini. Orang-orang mengedepankan opini yang tidak  benar. Pofesor Robert Pape dari Universitas Cichago (ahli terorisme yang terkenal di Amerika). 3500 kasus dia menyimpulkan "Hubungan antara terorisme bunu diri dan fundamentalis Islam sangat kecil atau dengan agama manapun di Dunia. Sebaliknya semua serangan teroris bunuh diri adalah sebagai bagian dari startegi sekular untuk mencapai tujuannya, untuk memaksakan demokrasi, untuk menarik pasukan militer dari teritori yang dianggap teroris sebagai tanah mereka". Yang dilakukan itu tidak berdasarkan agama, karena tindakan itu tidak bisa disalakan atas dasar sebuah agama atau satu agama sendiri, karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan ajaran teror tersebut. jikalau pun ada pemuka agama yang mengajarkan hal tersebut terjadi sesuatu yang salah pada pemuka agama tersebut bukan berarti agama yang dapat disalahkan. Dan lagi-lagi latar blakang agama yang dijadikan objek utama. Terlibatnya agama, umat islam, atas pembunuhan  pada beberapa hari yang lalu karena mereka semua (Islam). Itulah Islam itulah muslim, itulah qur'an, klaim yang sangat menakjubkan. Pandangan yang sangat remeh. Campuran dari kutipan yang diambil semaunya dari fakta dan tokoh, selktif, distorsi, salah paham, misinterpretasi, kutipan yang salah. Dan IRONINYA ketika kita berbicara tentang terorisme ironinya adalah oposisi dan teroris muslim, tipe-tipe seperti Al-Qaeda sebenarnya punya satu kesamaan. Dan langsung dapat memberi anggapan dan percaya bahwa Islam itu agama perang dan kekerasan. Semuanya adalah berdasarkan anggapan.

Akibat semua itu adalah cara berpakaian pun dapat dipandang sebagai ancaman, contohnya penggunaan cadar dapat dilarang dan dapat dicap langsung sebagai teroris. Tidak hanya itu bahkan dibeberapa daerah mereka yang menggunakan pakaian tersebut terbatasi atau hak mereka seola dibatasi contonya seperti dilarang ketika ingin menaiki bus melarang pemakaian cadar dilingkungan pekerjaan dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bahaya yang ditimbulkan oleh pakaian? Padahal itu merupakan sala satu hak individu yang tidak dapat diganggu atau dicampuri. Berbicara tentang hak, kita telah mengenal yang namanya HAM. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan ke dunia yang secara kodrat sudah melekat dalam diri manusia tersebut yang arus dijunjung tinggi dan di akui ole semua orang. HAK merupakan sebuah unsur normative sebagai pedoman dalam berprilaku, melindungi kebebasan, kekkebalan, dan menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga hakikat dan martabatnya. Dan dapat kita liat setela kejadian-kejadian itu masyarakat melakukan pengakiman kepada wanita bercadar, berjilbab panjang, lelaki berjenggot celana cingkrang. Masyarakat semestinya harus lebi bijak meliat setiap permasalahan yang ada. Jika pemerintah, penegak hukum jika paranoid dengan segala macam itu dapat merugikan masyarakatnya. Pemerintah dam masyarakat seharusnya melakukan deteksi dini, siapa- siapa saja dan dimanaa saja potensi terror yang akan terjadi. Mendeteksi dengan tepat siapa pelakunya. Wanita-wanita bercadar dirazia. Itu meningkatkan radikalisme, malah menmbulkan bibit teroris baru.

Perihal hukuman bagi pelaku teroris sangat disetujui bila dihukum berat. Namun, semuanya harus dipertimbangkan aspek hukum dan bukti yang dimiliki termasuk opsi  soal hukuman mati. Jika dalam dakwaan jaksa semua unsur memberatkan terpenuhi dengan skala luar biasa, teroris lain tak jadi masalah jika penegak hukum penuh.

Kuatnya stigma pakaian syar'I terutama itu sangat dikaitkan dengan terorisme. Tidak hanya itu, mereka yang berpakaian syar'I kerap diperlakukan kurang sopan diruang publik. Bahkan hal ini menyebabkab beberapa orang yang menggunakan pakaian tersebut takut akan keluar dari rumahnya dikarenakan maraknya aksi terorisme itu akibat pandangan masyarakat yang dirasa menyudutkan mereka. Diskriminasi atau intimidasi inilah merupakan sala satu keberhasilan agenda para terorisme dalam melancarkan aksinya, hal itu sudah menyukseskan kampanye pelaku-pelaku terorisme. Stigma wanita becadar maupun lakil-laki berjenggot dan bercelana cingkrang tidak ada kaitannya dengan orang yang berpaam radikal. ini adalah sala satu pikiran yang paling mengganggu. Perempuan bercadar dan lelaki berjenggot tidak selamanya teroris  dan radikal. Sama alnya seperti perempuan tidak berjilbab yang tidak selamnaya bejad dan kurang iman.

Kaitan antara terorisme dan HAM adalah adanya pelanggaran yang disebabkan oleh aksi teror yang melanggar  hak – hak asasi manusia khususnya hak sipil dan politik dimana hak sipol tersebut, tercantum pula pada DUHAM. Pasal 3 Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu." Terdapat pula dalam Konvenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Isi dari konvenan yang terkait dengan pelanggraan HAM yang disebabkan oleh tindakan terorisme yaitu hak atas hidup, dan hukuman mati hanya untuk kejahatan berat. Dari kedua pasal tersebut, dapat dijelaskan bahwa seorang teroris telah mengambil hak hidup dari rakyat sipil yang menjadi korban terorisme. Dan tersebut melanggar  peraturan – peraturan terkait hak asasi manusia. Maka bisa dianggap wajar apabila para teroris yang bersalah secara fatal dalam tindakan  terorisme tersebut di hukum dengan hukuman yang sangat berat. Karena telah mengorbankan tidak hanya satu atau dua orang rakyat sipil yang menjadi korban tetapi bisa sampai puluhan atau ribuan yang menjadi korban. Dan para teroris telah mengambil hidup mereka, dimana setiap korban terorisme meninggalkan sanak keluarganya, dan itu tindakan pelanggaran HAM.

Pelanggaran  Hak Asasi  Manusia didefinisikan sebagai suatu, "pelanggaran terhadap  kewajiban  negara yang lahir dari instrumen – instrumen Internasional Hak Asasi Manusia" . Pengertian yang lain mejelaskan bahwa pelanggaran HAM adalah tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana tetapi, merupakan norma hak asasi yang diakui secara Internasional. Oleh karena itu, dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan keadaan yang aman di lingkungan negara dan memperkuat pertahanan negara, khususnya dari serangan terorisme. Negara juga bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Termasuk korban terorisme beserta kelurga dari korban teroris yang meninggal dunia, dengan cara menyantuni, dan memberikan bantuan kepada  mereka.

 

 

Adila Safitri

 

 

 

 

 

(Hukum02-171710813 Ham dan teroris)

HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan YME yang wajib dihormati daan dilindungo leh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai hak-hak dasar "yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia", dan yang "melekat pada semua manusia" terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya.Ini berlaku di mana-mana dan pada setiap kali dalam arti yang universal, dan ini egaliter dalam arti yang sama bagi setiap orang. HAM membutuhkan empati dan aturan hukum dan memaksakan kewajiban pada orang untuk menghormati hak asasi manusia dari orang lain. Mereka tidak harus diambil kecuali sebagai hasil dari proses hukum berdasarkan keadaan tertentu; misalnya, hak asasi manusia mungkin termasuk kebebasan dari penjara melanggar hukum , penyiksaan, dan eksekusi. Doktrin dari hak asasi manusia telah sangat berpengaruh dalam hukum internasional, lembaga-lembaga global dan regional. beberapa pemikir menunjukkan bahwa hak asasi manusia harus menjadi persyaratan minimum untuk menghindari pelanggaran terburuk, sementara yang lain melihatnya sebagai standar yang lebih tinggi. Hak Asasi Manusia adalah merupakan hak dasar dan hak pokok dari sebuah kehidupan bagi seseorang sendiri. HAM yang mempunyai hak fundamental, yang berarti tidak bisa dicabut atau diambil dimana saja selama manusia itu masih ada dan berada dimana saja. Oleh karena itu pemerintah menetapkan dasar hukum HAM yang terdapat pada undang-undang dasar 1945.

Macam-macam Hak Asasi Manusia

Setelah mengetahui dengan berbagai dasar hukum Hak Asasi Manusia, dan juga tentang penegakan hukum untuk Hak Asasi Manusia yang diterapkan di Indonesia. Juga Hak Asasi Manusia bisa didapatkan dari berbagai macam untuk mendapatkan penuh Hak Asasi Manusia. Lalu apa saja sih macam-macam Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Hak Asasi Pribadi/Personal Rights Hak asasi yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia sebagai kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut:

a. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.

-          Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.

-          Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.

-          Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

b. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

2. Hak Asasi Ekonomi/Property Rigths

Hak yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia dalam kegiatan perekonomian.

3. Hak Asasi Politik/Political Rights

Hak yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia pada kegiatan asas politik.

4. Hak Asasi Hukum/Legal Equality Rights

Hak yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia sebagai hak asasi, yaitu hak yang berlangsungan dengan hak asasi hukum.

5. Hak Asasi Sosial Budaya/Social Culture Rights

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkikan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam. Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran dimata terrorism : "Makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang". Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Terorisme. erupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena :

1.       Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana.

2.       Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu.

3.       Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya.

4.       Adanya suatu perbuatan yang khusus di mana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Sebagai Undang-Undang khusus, berarti Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 mengatur secara materiil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ''(lex specialis derogat lex generalis)''. Keberlakuan lex specialis derogat lex generalis, harus memenuhi kriteria :

1.       bahwa pengecualian terhadap Undang-Undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-Undang.

2.       bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam Undang-Undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Undang-Undang khusus tersebut.

Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti :

1.       Melalui sistem evolusi berupa amendemen terhadap pasal-pasal KUHP.

2.       Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya.

3.       Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang kejahatan terorisme.

Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan adanya hal yang khusus dalam kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum mempunyai wewenang yang lebih atau tanpa batas semata-mata untuk memudahkan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan negara, akan tetapi penyimpangan tersebut adalah sehubungan dengan kepentingan yang lebih besar lagi yaitu keamanan negara yang harus dilindungi. Demikian pula susunan bab-bab yang ada dalam peraturan khusus tersebut harus merupakan suatu tatanan yang utuh. Selain ketentuan tersebut, pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula bagi peraturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak mengatur lain. Hukum Pidana khusus, bukan hanya mengatur hukum pidana materielnya saja, akan tetapi juga hukum acaranya, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa aturan-aturan tersebut seyogyanya tetap memperhatikan asas-asas umum yang terdapat baik dalam ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi hukum pidana materielnya sedangkan untuk hukum pidana formilnya harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Sebagaimana pengertian tersebut di atas, maka pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Atau mungkin karena sifatnya sebagai Undang-Undang yang khusus, maka bukan penyimpangan asas yang terjadi di sini, melainkan pengkhususan asas yang sebenarnya menggunakan dasar asas umum, namun dikhususkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang khusus sifatnya yang diatur oleh Undang-Undang Khusus tersebut. Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana. Masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum. Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 26 berbunyi :

1.       Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap Laporan Intelijen.

2.       Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

3.       Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

4.       Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpang siuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk pula Laporan Intelijen, apakah dapat dijadikan Bukti Permulaan. Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme pemeriksaan (Hearing) secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain mana pun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya asasi, tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, serta bagaimana sebenarnya hakikat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Permulaan. Terutama karena ketentuan pasal 26 ayat (1) tersebut memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan Tindak Pidana Terorisme, maka kejelasan mengenai hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat, dalam hal ini penyidik. Demikian pula perlu dirumuskan tentang pengaturan, cara mengajukan tuntutan terhadap petugas yang telah salah dalam melakukan tugasnya, oleh orang-orang yang menderita akibat kesalahan itu dan hak asasinya telah terlanggar, karena banyak Pemerintah suatu negara dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap perbuatan teror melalui suatu pengaturan khusus yang bersifat darurat, di mana aturan darurat itu dianggap telah jauh melanggar bukan saja hak seseorang terdakwa, akan tetapi juga terhadap Hak Asasi Manusia. Aturan darurat sedemikian itu telah memberikan wewenang yang berlebih kepada penguasa di dalam melakukan penindakan terhadap perbuatan teror. Telah banyak negara-negara didunia yang mengorbankan Hak Asasi Manusia demi pemberlakuan Undang-Undang Antiterorisme, termasuk hak-hak yang digolongkan kedalam non-derogable rights, yakni hak-hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Undang-Undang Antiterorisme kini diberlakukan di banyak negara untuk mensahkan kesewenang-wenangan (arbitrary detention) pengingkaran terhadap prinsip free and fair trial. Laporan terbaru dari Amnesty Internasional menyatakan bahwa  penggunaan siksaan dalam proses interogasi terhadap orang yang disangka teroris cenderung meningkat. Hal seperti inilah yang harus dihindari, karena Tindak Pidana Terorisme harus diberantas karena alasan Hak Asasi Manusia, sehingga pemberantasannya pun harus dilaksanakan dengan mengindahkan Hak Asasi Manusia. Demikian menurut Munir, bahwa memang secara nasional harus ada Undang-Undang yang mengatur soal Terorisme, tetapi dengan definisi yang jelas, tidak boleh justru melawan Hak Asasi Manusia. Melawan Terorisme harus ditujukan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, bukan sebaliknya membatasi dan melawan Hak Asasi Manusia. Dan yang penting juga bagaimana ia tidak memberi ruang bagi legitimasi penyalahgunaan kekuasaan

 -Pratiwi Ningsih

Fekon 08 171310559 Judul:Memberantas Terorisme Di Indonesia

Tema Artikel:Terorisme

 

Judul

Memberantas Terorisme Di Indonesia

Beberapa waktu lalu warga indonesia dikejutkan dengan kasus Bom bunuh diri di 3 gereja di surabaya.dari informasi yang beredar,pelakunya adalah wanita.yang mengejutkan lagi wanita ini melakukan aksinya dengan membawa dua orang anak yang masih dibawah umur,yang diketahui sebagai anak dari wanita pelaku bom bunuh diri tersebut.dikatakan juga bahwa pelaku bom bunuh diri tersebut  adalah anggota dari ISIS.Gerakan ISIS juga disebut sebagai gerakan radikal yang berasal dari negara syam dan suriah.tetapi orang orang dari organisasi tersebut menginginkan perubahan tanpa memikirkan Hak Asasi Manusia.nah di artikel saya ini,saya akan membahas tentang cara untuk memberantas terorisme di indonesia menurut saya pribadi.setelah mendengar informasi tentang ISIS,bagaimana cara untuk menarik perhatian orang atau sekelompok masayarakat agar mau bergabung dengan ISIS,janji janji yang ditawarkan oleh ISIS,dan banyak lagi cara ISIS untuk memikat hati seseorang atau sekelompok masyarakat ,ISIS juga menyebarkan propagandanya melalui media sosial.ada beberapa masyarakat indonesia yang menurut saya masih awam dengan menggunaka media sosial.yang kita tau,media sosial ini sering menampilkan berita terkini yang sedang terjadi di negara ibu pertiwi.terkadang ada sebagian masyarakat yang menelan mentah mentah dalam memahami konteks berita tersebut.nah disinilah maksud saya tadi mengatakan bahwa sebagian masyarakat indonesia itu ada yang masih awam dalam menggunakan dan memahami media sosial.

terorisme bukan hanya di lakukan dalam bentuk pengeboman ataupun pembajakan alat transportasi massal. Melainkan dengan cara DOKTRINASI, dimana sarsarannya sebagian besar berasal dari kalangan pelajar terutama mahasiswa yang secara psikologis masih bisa di goyahkan pendiriannya

Masa remaja ibarat orang yang sedang kehausan. Seseorang yang haus kemudian ditawari minuman, tentu dia akan meminumnya seketika. Kalau minuman itu baik, mengandung unsur kesehatan, seperti kesehatan mental, kesehatan ideologi, kesehatan doktrin-dokrin agama, tentu tidak masalah, namun jika minuman tersebut mengandung racun, dan mencekopi pemahaman yang keliru, tentu akan menjadi persoalan.

Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah bersaing dengan para penyebar virus-virus yang menyesatkan tersebut. Dalam hal ini pendidikan keluarga dan peran orangtua cukup penting. Sesibuk apapun orangtua, jangan sampai lupakan keluarga, karena keluarga berperan penting untuk menangkal terorisme dan radikalisme ditingkatan remaja. Para orangtua harus melakukan dialog, komunikasi efektif, dan diskusi tentang bahaya laten terorisme dan radikalisme.

Selain lingkungan keluarga, yang berperan penting untuk menangkal paham radikalisme dan terorisme adalah lingkungan masyarakat sekitar, seperti memberdayakan lembaga RT/RW. Dengan ini, maka potensi remaja bisa tersalurkan, dan generasi muda tidak terjebak pada paham terorisme dan radikalisme.

 

Indonesia memiliki potensi terorisme yang sangat besar dan perlu langkah antisipasi yang ekstra cermat. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang tidak dipahami oleh orang tertentu cukup dijadikan alasan untuk melakukan teror. Berikut ini adalah potensi-potensi terorisme tersebut :

·        Terorisme yang dilakukan oleh negara lain di daerah perbatasan Indonesia. Beberapa kali negara lain melakukan pelanggaran masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan alat-alat perang sebenarnya adalah bentuk terorisme. Lebih berbahaya lagi seandainya negara di tetangga sebelah melakukan terorisme dengan memanfaatkan warga Indonesia yang tinggal di perbatasan dan kurang diperhatikan oleh negera. Nasionalisme yang kurang dan tuntutan kebutuhan ekonomi bisa dengan mudah orang diatur untuk melakukan teror.

·

 

·        Terorisme yang dilakukan oleh warga negara yang tidak puas atas kebijakan negara. Misalnya bentuk-bentuk teror di Papua yang dilakukan oleh OPM. Tuntutan merdeka mereka ditarbelakangi keinginan untuk mengelola wilayah sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Perhatian pemerintah yang dianggap kurang menjadi alasan bahwa kemerdekaan harus mereka capai demi kesejahteraan masyarakat. Terorisme jenis ini juga berbahaya, dan secara khusus teror dilakukan kepada aparat keamanan.

 

 

·        Terorisme yang dilakukan oleh organisasi dengan dogma dan ideologi tertentu. Pemikiran sempit dan pendek bahwa ideologi dan dogma yang berbeda perlu ditumpas menjadi latar belakang terorisme. Bom bunuh diri, atau aksi kekerasan yang terjadi di Jakarta sudah membuktikan bahwa ideologi dapat dipertentangkan secara brutal. Pelaku terorisme ini biasanya menjadikan orang asing dan pemeluk agama lain sebagai sasaran.

 

·        Terorisme yang dilakukan oleh kaum kapitalis ketika memaksakan bentuk atau pola bisnis dan investasi kepada masyarakat. Contoh nyata adalah pembebasan lahan masyarakat yang digunakan untuk perkebunan atau pertambangan tidak jarang dilakukan dengan cara yang tidak elegan. Terorisme bentuk ini tidak selamanya dengan kekerasan tetapi kadang dengan bentuk teror sosial, misalnya dengan pembatasan akses masyarakat.

 

 

·        Teror yang dilakukan oleh masyarakat kepada dunia usaha, beberapa demonstrasi oleh masyarakat yang ditunggangi oleh provokator terjadi secara anarkis dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Terlepas dari siapa yang salah, tetapi budaya kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah suatu bentuk teror yang mereka pelajari dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi.

 

 

Menurut saya cara yang pertama dalam memberantas terorisme ini adalah masyarakat dan saya Pribadi khususnya harus bijak dalam menggunakan media sosial dan harus dapat menelaah suatu berita yang sedang booming disekitar kita khususnya masyarakat indonesia.Karena di zaman sekarang teroris mudah mempengaruhi orang lewat media sosial.

Masyarakat sering mudah percaya dan menurut saya kurang bijak dalam menggunakan media sosial,banyak sekali masyarakat waga negara indonesia yang tidak menelaah suatu berita dan sering menelan mentah mentah berita tersebut.tidak mencari tahu asal muasal dari berita tersebut.menurut saya di perlukan pengetahuan dalam menggunakan smart phone,kita harus mengerti juga dalam menggunakan media sosial,terkadang emosi adalah salah satu faktor yang menyebabkan orang tidak sempat untuk menelaah suatu berita yang dilihat nya atau yang ia ketahui dari media sosial atau internet.

Cara yang kedua adalah dengan mengamalkan nilai nilai yang terkandung dalam pancasila dan bhineka tunggal ika.berita yang saya paparkan tadi diatas tadi,jika masyarakat tidak memahami pancasila dan bhineka tunggal ika dapat dipastikan negara ini akan terpecah berai.kita mengetahui bahwa dari pendidikan dimulai di bangku sekolah dasar (SD),sampai di perguruan tinggi pelajaran yang kita kenal dengan PKN(Pendidikan Kewarganegaraan) selalu diajarkan oleh guru kita.kita sering diajarkan bahwa setiap masyarakat indonesia harus mempunyai toleransi baik itu agama,suku,ras dll.

 

Ketiga Memperkenalkan Ilmu Pengetahuan Dengan Baik Dan Benar

untuk mencegah paham radikalisme dan tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi.

Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan pondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinannya kepada Tuhan. Kedua ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan benar, dalam artian haruslah seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Sedemikian sehingga dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri.

langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Sedemikian sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, maka tidak akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme sekaligus tindakan terorisme dan tidak menjadi penyebab lunturnya bhinneka tunggal ika sebagai semboyan Indonesia.

Keempat Meminimalisir Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu Negara termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Caranya ialah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Begitu pula dengan rakyat, mereka harusnya juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat dan pemegang kendali pemerintahan Negara.

Kelima Menjaga Persatuan Dan Kesatuan

Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat, terbelih di tingkat Negara. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan, terlebih dalam sebuah Negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan terorisme. Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia ialah memahami dan penjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagaimana semboyan yang tertera di sana ialah Bhinneka Tunggal Ika.

 

 

Keenam Mendukung Aksi Perdamaian

Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalau pun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Namun apabila kita tinjau lebih dalam bahwa munculnya tindakan terorisme dapat berawal dari muncul pemahaman radikalisme yang sifatnya baru, berbeda, dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah agar hal tersebut (pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme) tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan, baik oleh Negara (pemerintah), organisasi/ormas maupun perseorangan.

Ketujuh Berperan Aktif Dalam Melaporkan Radikalisme Dan Terorisme

Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, entah itu kecil maupun besar. Contohnya apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme tindak berkembang hingga menyebabkan tindakan terorisme yang berbau kekerasan dan konflik ialah melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokok masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan demikian, pihak tokoh-tokoh dalam mengambil tindakan pencegahan awal, seperti melakukan diskusi tentang pemahaman baru yang muncul di masyarakat tersebut dengan pihak yang bersangkutan.

Kedelapan Meningkatkan Pemahaman Akan Hidup Kebersamaan

Meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Meningkatkan pemahaman ini ialah terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman, termasuk Indonesia sendiri. Sehingga sikap toleransi dan solidaritas perlu diberlakukan, di samping menaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku di masyarakat dan Negara. Dengan demikian, pasti tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kita sudah paham menjalan hidup secara bersama-sama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di tengah-tengah masyarakat dan Negara.

Kesembilan Menyaring Informasi Yang Didapatkan

Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja. Sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, di mana informasi yang benar menjadi tidak benar dan informasi yang tidak benar menjadi benar. Oleh karena itu, kita harus bisa menyaring informasi yang didapat sehingga tidak sembarangan membenarkan, menyalahkan, dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi tersebut.

Kesepuluh Ikut Aktif Mensosialisasikan Radikalisme Dan Terorisme

 

Mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme, namun kita mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme. Sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, di mana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajemukan atau keberagaman. Jangan lupa pula untuk mensosialisasikan tentang bahaya, dampak, serta cara-cara untuk bisa menghindari pengaruh pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. (baca : cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia)

Pemerintah pun mempunyai cara tersendiri dalam menanggulangi terorisme tersebut, yaitu dengan cara Pemerintah tetap berpedoman pada prinsip yang telah diambil sebelumnya, yakni melakukan secara preventif dan represif yang didukung oleh upaya pemantapan kerangka hukum sebagai dasar tindakan proaktif dalam menangani aktivitas, terutama dalam mengungkap jaringan terorisme. Peningkatan kerja sama intelijen, baik dalam negeri maupun dengan intelijen asing, melalui tukar-menukar informasi dan bantuan-bantuan lainnya, terus ditingkatkan. Untuk mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme, Pemerintah akan terus mendorong instansi berwenang untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara, pelabuhan laut, dan wilayah perbatasan, termasuk lalu lintas aliran dana, baik domestik maupun antarnegara.

 

 

 

Demikian beberapa cara mencegah radikalisme dan terorisme yang biasanya muncul di kalangan masyarakat, bahkan Negara, termasuk Indonesia sendiri. Cara pencegahan ini harus diketahui dan dilakukan oleh siapapun, terlebih generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan. Apalagi mengingat generasi muda masih mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman baru yang biasanya muncul di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka rentang terpancing untuk terpengaruh ke dalamnya. Sedemikian sehingga mudah tertanam di pikirannya untuk mengikuti pemahaman-pemahaman radikal yang dapat memicu tidak kekerasan dan konflik. Oleh karena itu, upaya pencegah juga harus lebih ditetankan dan dilakukan kepada para generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan. Terorisme harus di usut tuntas sampai ke'akar'nya, sehingga menimalisir terjadinya hal yang lebih buruk lagi. Jangan langsung mempercayai orang asing yang tiba-tiba berlagak sudah akrab.

 

 

 

 

Disusun Oleh:Muhammad Luthfi Yurza Siswanto

 

 

 

 

Re: (Fekon08.171310639) pilkada damai

PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK YANG DEMOKRATIS, 

DAMAI DAN BERMARTABAT

Dalam praktiknyaPilkada melahirkan berbagai konflik yang di antaranya dipicu oleh masalah

administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan

peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku. Kajian ini menggunakan

metode penelitian kualitatif refleksif, yaitu ingin merefleksikan tentang pilkada serentak dan

kaitannya terhadap upaya membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan dan politik lokal

serta menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat. Masalahnya adalah

bagaimana pilkada serentak sebagai agenda politik nasional menuju demokratisasi dapat

berjalan secara substansi dan tidak sekedar ritual prosedur semata. 

Tulisan ini akan memaparkan mengenai Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat dalam mewujudkan kompetisi yang fair dan terbuka (fair and open in

regular base) dalam pemilihan kepala daerah secara serentak. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa pilkada yang demokratis konstitusional, damai dan bermartabat adalah pemilihan kepala daerah yang dalam proses pelaksanaannya transparan, 

akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya dapat diterima oleh semua pihak, sehingga

mampu menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat

Pendahuluan

Agenda politik nasional strategis

dan memiliki aspek pemerintahan dan

kemasyarakatan yang luas dengan segala

konsekuensinya bagi masa depan sistem

politik Indonesia adalah Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

serentak. Bukan hanya mengejar target

keserentakan pencalonan, dinamika

kampanye, dan pelantikannya, tetapi

juga kesejalanannya dinamika di daerah

dengan agenda pembangunan yang

dicanangkan Pusat agar dapat mencapai

sasaran dengan hasil maksimal. 

Konstruksi politik beroperasinya sistem

presidensial yang tidak terpencar masing-

masing kegiatannya di tingkat lokal

sebagai akibat latar belakang politik

kepala daerahnya yang beragam dengan

pemerintah koalisi di Pusat, adalah

sintesa besar dari pembahasan substansi

penting dari demokrasi pilkada sebagai

agenda nasional. 1

Penyelenggaraan pilkada

serentak yang dilaksanakan secara

bertahap dimulai pada 2015, kemudian

tahap kedua akan dilaksanakan pada

15 Februari 2017 untuk kepala daerah

yang masa jabatannya berakhir pada

semester kedua 2016 dan yang berakhir

pada 2017. Selanjutnya, secara bertahap

gelombang ketiga direncanakan Juni

2018, berikutnya tahun 2020, 2022, dan

2023 hingga pilkada serentak nasional

pada tahun 2027 yang meliputi seluruh

wilayah Indonesia. Pilkada secara rutin

menjadi agenda nasional yang dilakukan

dalam kurun waktu 5 tahun sekali.

Pilkada serentak 2017 akan

diselenggarakan di 7 provinsi (Aceh, 

Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, 

Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan

Papua Barat), 18 kota, dan 76 kabupaten

atau khusus bagi kepala daerah dan wakil

kepala daerah yang akan mengakhiri masa

jabatannya pada Juli 2016-Desember

2017 (tersebar di 28 Provinsi)

pilkada serentak tahap II di provinsi

Jawa tengah akan diselenggarakan di

tujuh Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten

Banjarnegara, Kabupaten Batang, 

Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, 

Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara dan

Kota Salatiga.

Pilkadaserentakmerupakanupaya

untuk menciptakan local accountability, 

political equity dan local responsiveness. 

Dengan begitu, demokratisasi di tingkat

lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, 

dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar

pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. 

Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu

menghantarkan masyarakat pada kondisi

sosial, politik dan ekonomi yang lebih

baik. Pilkada yang baik akan melahirkan

pemerintahan yang baik. Pilkada yang

diselenggarakan secara lebih profesional, 

demokratis, akan memberikan dampak

nyata terhadap perubahan politik.

Meskipun demikian, dalam

praktiknya Pilkada melahirkan berbagai

konflik yang di antaranya dipicu oleh

masalah administrasi data pemilih, 

netralitas penyelenggara Pemilu, serta

kurangnya kepatuhan peserta pilkada

dan partai politik terhadap peraturan yang

berlaku. Pilkada serentak sebagai agenda

politik nasional menuju demokratisasi

dapat berjalan secara substansi dan tidak

sekedar ritual prosedur semata. Dalam

tulisanini, Penulistertarikuntukmembahas

tentang Bagaimana Pelaksanaan Pilkada

Serentak Yang Demokratis, Damai Dan

Bermartabat?

B. Pembahasan

1.  Kerangka Teoretis Demokrasi

Konstitusional dalam

Penyelenggaraan Pilkada Serentak

Secara harfiah demokrasi

berasal dari bahasa Yunani, demos

yang berarti rakyat dan kratia yang

berarti pemerintahan. Sedangkan

secara istilah, demokrasi merupakan

dasar hidup bernegara yang

menempatkan rakyat dalam posisi

berkuasa (government or role by

people) sehingga pada tingkat

terakhir rakyat memberikan ketentuan

mengenai kehidupannya, termasuk

dalam menilai kebijaksanaan negara

karena kebijaksanaan tersebut

menentukan kehidupan rakyat. 

Demokrasi dapat dijustifikasikan

sebagai government of, by, and for

people.

2. Ada dua pendekatan terhadap demokrasi: pendekatan normatif dan

pendekatan empirik.

3. Pendekatan

normatif, menekankan pada ide dasar

dari demokrasi yaitu kedaulatan ada

di tangan rakyat dan oleh karenanya

pemerintahan diselenggarakan

dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam

perkembangannya, ide kedaulatan

rakyat secara utuh sulit diterapkan

selain beragam dan seringkali saling

bertentangan, rakyat juga sulit

dihimpun untuk penyelenggaraan

pemerintahan sehari-hari. Oleh

karena itulah muncul ide demokrasi

yang terkonkretisasi dalam lembaga

perwakilan, baik lembaga eksekutif, 

legislatif maupun yudikatif yang

anggota-anggotanya dipilih dari

partai politik atau perseorangan

sebagai agregasi dari berbagai

kepentingan rakyat. Sedangkan

pendekatan empirik menekankan

pada perwujudan demokrasi dalam

kehidupan politik sebagai rangkaian

prosedur yang mengatur rakyat untuk

memilih, mendudukkan dan meminta

pertanggungjawaban wakilnya di

lembaga perwakilan. Wakil-wakil

inilah yang kemudian membuat dan

menjalankan keputusan publik. 

Anders Uhlin mengemukakan

adanya dua pendekatan berbeda

terhadap konsep demokrasi, yaitu sebagai tujuan dan sebagai label bagi

sistem politik yang ada. Teori normatif

berkenaan dengan demokrasi sebagai

tujuan (resep tentang bagaimana

demokrasi seharusnya), sementara

teori empiris berkenaan dengan sistem

politik yang ada (deskripsi tentang apa

demokrasi itu sekarang).4 Sedangkan

Franz Magnis Suseno dalam

menelaah mengenai pengertian dasar

demokrasi, membedakan antara apa

yang disebutnya dengan "telaah etika

politik" di satu pihak dan "diskursus

politik" di lain pihak. Menurutnya

"diskursus politik" dapat diartikan

sebagai mengajukan penilaian, kritik, 

dan tuntutan langsung terhadap

realitas politik yang bertujuan menilai, 

mempengaruhi, mempertahankan

atau mengubah keadaan dalam

negara serta menanggapi langsung

argumentasi dan legitimasi yang

diajukan oleh pelbagai aktor di

panggung politik. Sedangkan telaah

"etika politik" termasuk telaah filsafat

yang obyeknya adalah prinsip-

prinsip sebagai dasar untuk dapat

mempertanyakan syarat, konsistensi

dan implikasi-implikasi pertanyaan

diskursus politik dari segi prinsip etika. 

Terkait dengan demokrasi dari

segi etika politik, negara demokratis

memiliki lima gugus ciri hakiki, yaitu: 

negara hukum; prinsip kontrol nyata

masyarakat terhadap pemerintah; 

prinsip perwakilan melalui lembaga

perwakilan yang dipilih melalui pemilu

yang bebas; prinsip mayoritas; dan

adanya prinsip jaminan terhadap

hak-hak demokratis.

5. Sedangkan

negara demokratis terkait dengan

diskursus politik memiliki lima macam

elemen, yaitu: partisipasi, di mana rakyat terlibat dalam pembuatan

keputusan politik; adanya kontestasi

yang menyamakan kedudukan di

antara rakyat; adanya tingkat liberasi

dan kebebasan yang dijamin untuk

atau oleh rakyat; adanya sistem

perwakilan; dan satu sistem pemilihan

berdasarkan aturan mayoritas.

6.Menurut Beetham normatifitas

demokrasi bertujuan untuk memberi

ruang kontrol rakyat terhadap urusan-

urusan publik atas dasar kesetaraan

politik dan solidaritas antara

warganegara yang mensyaratkan

seperangkat prinsip umum tentang

hak dan kemampuan bagi semua

orang untuk berpartisipasi, otorisasi, 

representasi dan bertanggungjawab

secara transparan

7.Dalam suatu

pemerintahan, prinsip-prinsip di

atas mensyaratkan seperangkat

instrumen, meliputi: (i) pemilu yang

demokratis, keterwakilan, pemerintah

yang responsif dan bertanggung

jawab; (ii) konstitusi atau hukum yang

menjamin kesetaraan, kepastian

hukum dan keadilan; dan (iii) 

partisipasi masyarakat dalam segala

bentuk, baik media, seni, maupun

organisasi masyarakat sipil yang

bebas dan berorientasi demokratis. 

Prasyarat efektifnya suatu sistem

demokrasi adalah independensi atau

kemandirian dan korespondensi atau

kesesuaianantaradefinisiresmidemos

(yakni bagaimana "warganegara

Indonesia" didefinisikan secara legal-

konstitusional dan administratif) yakni

dengan bagaimana masyarakat

mengidentifikasi diri mereka dalam

urusan public dalam arti kratos. Hal

inilah yang pada akhirnya mengacu

pada responsifitas representas Demokrasi normatif sebagai

sebuah ide pemerintahan rakyat

memposisikan rakyat dalam posisi

sentral untuk menentukan dan menilai

kebijaksanaan negara oleh karena

kebijaksanaan tersebut menentukan

kehidupan rakyat. Kedaulatan rakyat

ini dipahamai Rousseau sebagai

kemauan rakyat (volonte generale

atau general will) yang dilembagakan

melalui lembaga perwakilan rakyat

agar dapat dirumuskan dalam

public policy. 

8. Atas dasar tersebut

maka lahirlah teori demokrasi

representatif, di mana hak untuk

membuat keputusan-keputusan politik

dijalankan oleh sedikit orang dalam

lembaga parlemen (legislatif) yang

dipilih rakyat melalui pemilu sebagai

implementasi kedaulatan rakyat

yang diimbangi dengan lembaga

pemerintah (eksekutif) sebagai

pelaksana kebijakan parlemen dan

lembaga-lembaga hukum (yudikatif).

Sedangkan dari sudut empiris, sistem

politik demokratis adalah sistem yang

menunjukkan bahwa kebijakan umum

ditentukan atas dasar mayoritas

oleh wakil-wakil yang diawasi secara

efektif oleh rakyat dalam pemilihan

berkala yang didasarkan atas prinsip

kesamaan politik dan diselenggarakan

dalam suasana terjaminnya

kebebasan politik.

9. Terkait dengan hal tersebut, 

April Carter maupun Lawrence Dood10

menyatakan bahwa dalam teori

demokrasi (representative democratie

theory), institusi perwakilannya

meliputi kekuasaan legislatif, 

eksekutif dan yudikatif.

10. Pelembagaan

demokrasi memiliki tiga komponen

kualifikasi sebagai modus vivendi

yang diharap dapat mendorong dan

mengembangkan demokrasi yang

sehat, yaitu kompetensi, konstituensi

maupun integritas.

11.Tiga komponen

kualifikasi tersebut merupakan

modus vivendi yang bersifat kumulatif

bagi demokratisnya pelembagaan

demokrasi secara hukum. 

Konstituensi memberikan legalitas

kepadaposisipolitikseseorangdengan

tanggung jawab yang harus diberikan

kepada konstituennya dapat diukur

berdasarkan dedikasi. Kompetensi

memberikan efektivitas kepada posisi

politik seseorang, dengan tanggung

jawab yang harus diberikan kepada

komitmen kerjanya dapat diukur

berdasarkan prestasi. Sedangkan

integritas memberikan legitimasi

kepada seseorang dengan tanggung

jawab berkenaan dengan komitmen

terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip

yang menjadi pedoman, oleh karena

itu diukur berdasarkan kemampuan

resistensi terhadap represi politik, 

komersialisasi dan tingkat otonomi

berhadapan dengan deviasi politik.

Demokrasi konstitusional

(constitutional democratie) adalah

gagasan bahwa pemerintahan yang

demokratis adalah pemerintahan yang

terbatas kekuasaannya dan tidak

dibenarkan bertindak tiran terhadap

warganya. Pembatasan kekuasaan

pemerintahan tersebut termaktub

dalam konstitusi yang dibuat

berdasarkan prosedur demokratis

sehingga sering disebut dengan

pemerintahan berdasarkan konstitusi

(constitutional government).

12.  Dengan

demikian, Pilkada Serentak (Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota) adalah pelaksanaan

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi

dan kabupaten/kota untuk memilih

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota secara langsung dan

demokratis (Pasal 1 angka 1 UU No. 

8 Tahun 2015).

2. Pembelajaran dari Pilkada Serentak

2015

KPU, Panwaslu, dan pemda

merupakan tiga pilar utama dalam

pelaksanaan pilkada. Hal ini berkaitan

dengan kelengkapan logistik dan

perlengkapan Pilkada, daftar pemilih

tetap (DPT), penerbitan surat keputusan

pemberhentian bagi pasangan calon

bupati-wakil bupati atau walikota-wakil

walikota yang merupakan pegawai

negeri sipil (PNS), anggota DPR, 

maupun TNI/Polri aktif, serta penertiban

alat peraga kampanye atau APK di

beberapa daerah yang pemasangannya

melanggar peraturan. Pilkada serentak

2015 di Jawa Tengah diikuti sebanyak

56 pasangan calon kepala daerah. Yakni

Kota Semarang, Magelang, Surakarta, 

Pekalongan, Kabupaten Rembang, 

Kebumen, Purbalingga, Pekalongan, 

Boyolali, Blora, Kendal, Sukoharjo, 

Semarang, Wonosobo, Demak, 

Purworejo, Grobogan, Pemalang, Sragen, 

dan Wonogiri, Klaten. Dari 56 pasangan

calon, 52 pasangan calon di antaranya

diusung partai politik dan gabungan partai

politik. Sedangkan empat pasangan

calon, mencalonkan diri melalui jalur

perorangan. Calon perorangan dari

Kabupaten Wonosobo, Klaten, Rembang, 

dan Magelang. Sebanyak 13 calon

merupakan mantan bupati/walikota

setempat, 11 calon adalah wakil bupati/

wakil walikota yang mencalonkan diri

sebagai bupati/walikota, sebanyak 26

calon berprofesi sebagai anggota DPR

RI/DPRD, dan 10 calon berlatar belakang

PNS

Terkait dengan penyelenggaraan

Pilkada serentak 2015 di Jawa Tengah, 

ketidaknetralan ASN dalam juga terjadi, 

salah satunya di Kabupaten Pemalang

yakni intervensi Sekretaris Daerah

(Sekda) Kabupaten Pemalang, terhadap

anggota panitia pengawas (panwas) 

daerah setempat, namun penindakan

kepada ASN tersebut lemah. Selain itu, 

terdapat 3 (tiga) TPS yang dilakukan

Pemungutan Suara Ulang(PSU) yaitu

di Kabupaten Kebumen da 1 TPS dan di

Kabupaten Pekalongan ada 2 TPS.

Pengalaman berharga yang dapat

dipetik dari pelaksanaan pilkada serentak

2015, dapat kita telaah untuk mewujudkan

pilkada serentak yang demokratis

konstitusional, damai dan bermartabat. 

Pertama, fase pra pemungutan suara. 

Kedua, fase proses pemungutan suara, 

dan ketiga, fase pasca pemungutan suara.

Pada fase pra pemungutan suara, 

setidaknya persoalan yang muncul adalah

masalah pencalonan, penganggaran, 

data pemilih, kampanye, dan distribusi

logistik. Munculnya kasus pelanggaran

administratif yang diuji melalui putusan

PTUN dan berlanjut dengan kasasi di

tingkat MA memakan waktu lama. Kurun

waktu penyelesaian sengketa pilkada

yang lama tersebut, telah berakibat pada

tertundanya pilkada serentak di lima

daerah atau gagal dilaksanakan (Provinsi

Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, 

Kota Pemantangsiantar, Kabupaten

Simalungun, dan Kota Manado).

Pada fase proses pemungutan

suara hingga rekapitulasi perolehan

suara merupakan momen krusial yang

paling disoroti berbagai kalangan, karena

dianggap momen yang paling rawan

terjadinya berbagai pelanggaran pemilu. 

Mulai dari pemilih mencoblos lebih dari

satu kali, praktek politik uang, manipulasi

perolehan suara dan lain sebagainya. 

Politik uang dalam tahapan pencalonan

ataupun ketika di tahapan pemungutan

suara masih berkembang. UU Pilkada

belum dapat digunakan untuk menjerat

pelaku politik uang.

Nama : abang irwan