(A Syumma Rochim-FHUMPREGA01) Konsep Ketenagakerjaan (perburuhan) Negara Arab Saudi dan Perbandingannya Dengan Indonesia

KERJASAMA KETENAGAKERJAAN INDONESIA DAN ARAB SAUDI

Terjadinya kerjasama ketenagakerjaan antar negara sesungguhnya dimotori oleh

demam globalisasi. Tuntutan globalisasi yang mensyaratkan perkembangan di segala

bidang yang di warnai kompetisi tinggi memaksa negara untuk menggunakan berbagai

solusi dan alternatif agar tetap bisa

survive

sekaligus bisa bersaing dalam percaturan

dunia. Negara kemudian dipacu untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan segala

potensi yan

g dimilikinya demi mencapai cita

-

cita tersebut.

Upaya

survival

sekaligus

development

inilah yang kemudian semakin

meningkatkan interdependensi antar negara. Negara kemudian akan saling bekerjasama

untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan satu sama lain. D

alam pembahasan

selanjutnya, penulis akan mencoba menjelaskan tentang aspek

-

aspek yang

melatarbelakangi dan memotivasi kerjasama ketenagakerjaan a

ntara Indonesia dan

Arab Saudi.

A.

1. 1 Sejarah Ketenagakerjaan dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia

B.1.1.1 Mas

a Kolonial

a. Belanda

Pasca runtuhnya kesultanan Mataram pada abad ke

-

18, okupansi Belanda yang

dimulai pada sekitar tahun 1600 an menjadi semakin kuat dengan mendirikan

Perusahaan Dagang Hindia Belanda (

Vereenigde Oost

-

Indische Compagnie/VOC

) di

Jawa. Do

minasi Belanda yang berlangsung selama tiga setengah abad atau sekitar 350

tahun tersebut telah dengan signifikan mengubah sistem sosial termasuk budaya

ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Kehidupan sosial yang seolah terbagi ke dalam

tiga kasta yakni p

emerintah Belanda dan Eropa sebagai pemangku kekuasaan tertinggi

dan pengelola perekonomian, priyayi atau aristokrat pribumi sebagai perantara petani

dan sipil Eropa, serta para petani sebagai buruh dan budak, semakin mematangkan

mentalitas „buruh‟ di kala

ngan rakyat Indonesia. Dengan menonjolnya sistem ekonomi

perbudakan, para penduduk dipaksa bekerja di sektor

-

sektor yang notabene

dirty

dan

dangerous

seperti menjadi petani kasar, buruh di perkebunan, tukang bangunan, dan

pelayan di rumah

-

rumah para penjaj

ah.

[

2

]

Tak hanya di Nusantara, pemerintah Belanda pun mengirim dan mempekerjakan

para penduduk pribumi ke beberapa wilayah di luar negeri, seperti New Caledonia dan

Suriname, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Namun bukan diprakarsai

oleh kesadaran

pribadi untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, migrasi tenaga

kerja ke luar negeri pada zaman itu lebih disebabkan karena tuntutan dan paksaan

penjajah

(Sitorus, 2011)

. Para buruh diharuskan bekerja selama 8 jam di perkeb

unan

atau 10 jam di pabrik, 6 hari dalam seminggu, sesuai dengan masa kontrak yang

umumnya mencapai 5 tahun. Exploitasi anak pun nampaknya sudah menjadi hal yang

lazim pada masa itu. Asyarifh menulis, "...para TKI laki

-

laki usia di atas 16 tahun yang

beker

ja di perusahaan perkebunan Suriname menerima gaji sebesar 60 sen sehari dan

pekerja wanita usia di atas 10 tahun sebesar 40 sen sehari" (Asyarifh, 2011).

b. Jepang

Langgengnya penjajahan Belanda ini kemudian berhasil digulingkan oleh

pendudukan Jepang p

ada tahun 1942. Banyak yang melihat bahwa penjajahan Jepang

memberi dampak seperti mata uang, di satu sisi dinilai lebih kejam dari pada penjajahan

Belanda namun di sisi lain justru membantu membangun kekuatan dan nasionalisme

pemuda Indonesia untuk memper

siapkan kemerdekaan. Hal ini terutama terlihat dari

pola perekrutan tenaga kerja pada masa itu. Demi memenangkan perang Asia Timur

Raya, Jepang memberlakukan sebuah sistem kerja paksa yang dikenal dengan istilah

romusha. Para pekerja Romusha ini pada umumn

ya didatangkan dari desa

-

desa di Jawa

yang terdiri dari pemuda petani dan pengangguran.

Tetapi

Jepang ternyata tidak hanya membutuhkan tenaga para kuli untuk

membangun berbagai prasarana perang, tetapi juga membutuhkan

supply

personil

militer dalam jumlah

besar untuk mendukung upaya ekspansinya. Karena itu, Jepang

kemudian merekrut, melatih, dan mempersenjatai banyak kaum muda Indonesia

sehingga banyak dari mereka yan

g menjadi ahli perang. Kemudian

Jepang juga secara

tidak langsung telah „mendidik‟ para pe

muda Indonesia dibidang politik dengan

memberikan akses dan kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam proses

pemerintahan dan perpolitikan saat itu.

Migrasi tenaga kerja yang kental terlihat pada masa penjajahan Jepang

disebabkan oleh sistem romusha yan

g mengharuskan mobilisasi dan perpindahan

pekerja ke berbagai wilayah di Nusantara demi membangun sarana dan prasarana

perang bagi Jepang. Selain itu, beberapa aktivitas migrasi pola lama (

forced migration

)

[

3

]

seperti yang terjadi pada masa kolonial Belanda p

un masih terjadi. Ditambah dengan

berlangsungnya beberapa migrasi tradisional dari dan ke Malaysia yang dimotori oleh

faktor pekerjaan dan kekerabatan.

B.1.1.2 Pasca Kemerdekaan dan Orde Lama (1945

–

1966)

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus

1945, tampuk kepemimpinan

Indonesia di pegang oleh Insinyur Soekarno yang selanjutnya berlangsung selama 21

tahun. Meskipun banyak yang menilai bahwa selama kurun waktu tersebut Soekarno

telah gagal dalam membangun perekonomian Indonesia, namun dari segi

k

etenagakerjaan, pemerintahan era ini justru berhasil menelurkan beberapa peraturan

perlindungan tenaga kerja yang terbilang sangat progresif, seperti; dibentuknya

Kementerian Perburuhan pada 3 Juli 1947 melalui Peraturan Pemerintah No.3 tahun

1947 sebagai

lembaga resmi yang secara khusus mengurusi masalah perburuhan;

diratifikasinya sejumlah konvensi HAM dan buruh tingkat internasional; serta

disahkannya beberapa Undang

-

Undang seperti UU No.21 tahun 1954 tentang Perjanjian

Perburuhan antara Serikat Buruh da

n Majikan serta UU No. 22 Tahun 1957 tentang

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, sebagai

follow up

dari munculnya berbagai

tuntutan dan perselisihan normatif materil antara buruh dan majikan di sekitaran tahun

1950an.

Kondisi ketenagakerjaan pada era in

i sesungguhnya sangat didominasi oleh

dinamika kemunculan dan vokalnya asosiasi gerakan buruh dalam perpolitikan

Indonesia. Besarnya keterlibatan buruh inilah yang kemudian menghasilkan berbagai

produk kebijakan ketenagakerjaan yang sangat protektif dan pr

o buruh. Diprakarsai oleh

terbentuknya Barisan Buruh Indonesia (BBI) pada September 1945 yang mengusung

perjuangan sosial ekonomi para buruh, berbagai level serikat buruh pun kemudian

bermunculan di seluruh tanah air. Namun ironisnya, besarnya pengaruh dan

popularitas

gerakan buruh ini disalahgunakan secara politis. Berbagai partai politik seketika

berduyun

-

duyun membentuk serikat buruh versi mereka, demi meraup dukungan dan

suara pada pemilihan umum tahun 1955.

Dalam konteks migrasi tenaga kerja, penulis

tak banyak menemukan catatan

sejarah yang menjelaskan tentang dinamika maupun dokumentasi kebijakan di era ini.

Pasalnya, selain karena masih disibukkan oleh upaya membangun bangsa pasca

kolonialisme, pemerintah belum melirik potensi migrasi tenaga kerja

(terutama

pengiriman TKILN) sebagai salah satu sumber devisa bagi negara. Kementrian

[

4

]

Perburuhan yang saat itu didirikan pun hanya berfokus mengelola aspek

ketenagakerjaan di dalam negeri. Mobilitas migrasi internasional yang dapat dilacak

adalah perpindah

an penduduk Indonesia ke negara

-

negara seperti Malaysia dan Arab

Saudi yang biasanya dimotori oleh pekerjaan, hubungan kekerabatan, perpindahan

permanen, dan untuk menunaikan haji.

B.1.1.3 Masa Orde Baru (1966

–

1998)

Pergantian era dari orde lama menuj

u orde baru ditandai dengan peralihan

kekuasaan politik dari kepemimpinan Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal

Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang kontroversial

(Simanjuntak,

2012)

. Peristiwa Supersemar

ini kemudian menjadi tonggak dimulainya 32 tahun

kekuasaan Soeharto yang dideklarasikan sebagai koreksi total terhadap budaya dan

sistem politik era orde lama yang cenderung berfokus menjadi penyeimbang antara

kekuatan nasionalis, agama, militer, dan komun

is menjadi berfokus pada pembangunan

ekonomi serta pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Untuk mewujudkan cita

-

cita tersebut, serangkaian kebijakan dan strategi

ekonomi pun dilaksanakan oleh Soeharto. Secara struktural, pemerintah

mengubah

nama birokrasi ketenagakerjaan yang sebelumnya bernama Kementrian Perburuhan

menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi, sampai berakhirnya

Kabinet Pembangunan III (1983). Kemudian pada Kabinet Pembangunan IV,

pemerintah membagi D

epartemen ini menjadi 2, yaitu Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi serta Kementrian Koperasi, karena melihat besarnya porsi tugas yang

diemban

(Asyarifh, 2011)

. Secara praktis, percepatan pertumbuhan ekonomi dimulai

denga

n menjalankan strategi Pembangunan Lima Tahun (Pelita), yang difokuskan pada

sektor pertanian dan industri.

Namun target pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi global yang sejak awal

dihasratkan Soeharto lambat laun menggeser dominasi sektor pertanian di da

lam negeri.

Berbagai fasilitas, sarana dan infrastruktur perindustrian yang dibangun rejim ini

mensyaratkan penggunaan lahan besar

-

besaran sehingga memaksa penduduk untuk

merelakan tanah pertanian mereka untuk dibangun pabrik dan gedung bertingkat.

Hilangn

ya lahan pertanian ini secara otomatis juga menghilangkan sumber mata

pencaharian utama berjuta penduduk, yang kemudian menyebabkan tingginya angka

pengangguran dan meningkatnya keresahan tenaga kerja. Kendati upaya

-

upaya

penyediaan lapangan kerja seperti

Program padat karya dan transmigrasi, disamping

[

5

]

sektor industri itu sendiri, dapat membantu menyerap tenaga kerja, namun kenyataan

menunjukkan bahwa industrialisasi tersebut menciptakan terlalu banyak pengangguran

daripada menyediakan lapangan kerja.

Seki

tar tahun 70an, globalisasi mulai masuk ke Indonesia. Pemerintah semakin

giat mengintegrasikan diri dengan pertumbuhan ekonomi. Di dalam negeri, proses

industrialisasi dan modernisasi menyebabkan meningkatnya level kompetisi dan

konsumerisme. Faktor

-

faktor

seperti tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi

seolah menjadi bola salju yang semakin lama justru semakin memperjelas gap antara si

kaya dan si miskin. Kondisi ini kemudian diperparah dengan keputusan pemerintah

untuk memberlakukan

lower tarrifs

dan mem

aksakan kebijakan deregulasi upah murah

bagi buruh demi menarik minat lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di

tanah air

(Schwarz, Indonesia After Soeharto, 1997, hal. 124)

. Disisi lain, demam

globalisasi pun m

enyebabkan negara

-

negara di seluruh dunia berlomba untuk

memajukan perekonomian mereka dengan berbagai cara, termasuk juga industrialisasi.

Banyaknya

demand

tenaga kerja dari negara

-

negara ini kemudian memicu ketertarikan

angkatan kerja Indonesia, khususny

a yang tidak memiliki pekerjaan, untuk hijrah dan

mencoba peruntungan mereka di sektor

-

sektor tersebut. Tingginya tingkat

pengangguran dan minat tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri ini

kemudian dilihat oleh pemerintah sebagai solusi strateg

is bagi beberapa masalah

sekaligus, yakni pengangguran, kemiskinan, dan pemasok pendapatan luar negeri bagi

negara.

Demi mengawal kelancaran prosesnya, pemerintah pun mendirikan Antar Kerja

Antar negara (AKAN) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) melalui P

eraturan

Pemerintah No.4 Tahun 1970, yang memberi wewenang pada pihak swasta untuk

terlibat dalam proses perekrutan dan penempatan TKI ke luar negeri. Kemudian pada

tahun 1979, pemerintah mengambil upaya

-

upaya langsung untuk mengirimkan tenaga

kerja Indone

sia ke luar

(Azmy, 2011, hal. 39)

.

Booming

minyak yang terjadi d

i Arab

Saudi sekitar tahun 1980

an pun semakin memasifkan mobilitas ini, hingga pemerintah

merasa perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PerMen) No. 5 yang

mengatur

tentang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja

No.1307 tahun 1988 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pengerahan TKI ke Arab

Saudi. Berikut tabel data pengiriman tenaga kerja

Indonesia pada masa orde baru.

[

6

]

Tab

el 2

. Data Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia pada Masa Orde Baru

Sumber: Hugo (2005) dari tulisan UR Sitorus (2014)

Pada era ini pula, tepatnya Mei 1984, pemerintah membuat kesepatakan bilateral

pertama kali dalam bentuk MoU dengan Malaysia terkait pengaturan aliran migrasi dari

Indonesia

ke Malaysia.

Tetapi upaya pembangunan ekonomi era

Bapak Pembangunan

ini tak serta

merta berkesan baik. Dengan dalih untuk mendukung stabilitas pembangunan ekonomi,

rejim yang disebut Feith sebagai tipe „

repressive

-

developmentalist'

ini menggunakan

serangk

aian tindakan pemaksaan demi mencapai misi modernisasi

(Aspinall & Fealy)

.

(A Syumma Rochim-FHUMPREGA01) Konsep Ketenagakerjaan (perburuhan) Negara Arab Saudi dan Perbandingannya Dengan Indonesia

[

2

]

Tak hanya di Nusantara, pemerintah Belanda pun mengirim dan mempekerjakan

para penduduk pribumi ke beberapa wilayah di luar negeri, seperti New Caledonia dan

Suriname, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Namun bukan diprakarsai

oleh kesadaran

pribadi untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, migrasi tenaga

kerja ke luar negeri pada zaman itu lebih disebabkan karena tuntutan dan paksaan

penjajah

(Sitorus, 2011)

. Para buruh diharuskan bekerja selama 8 jam di perkeb

unan

atau 10 jam di pabrik, 6 hari dalam seminggu, sesuai dengan masa kontrak yang

umumnya mencapai 5 tahun. Exploitasi anak pun nampaknya sudah menjadi hal yang

lazim pada masa itu. Asyarifh menulis, "...para TKI laki

-

laki usia di atas 16 tahun yang

beker

ja di perusahaan perkebunan Suriname menerima gaji sebesar 60 sen sehari dan

pekerja wanita usia di atas 10 tahun sebesar 40 sen sehari" (Asyarifh, 2011).

b. Jepang

Langgengnya penjajahan Belanda ini kemudian berhasil digulingkan oleh

pendudukan Jepang p

ada tahun 1942. Banyak yang melihat bahwa penjajahan Jepang

memberi dampak seperti mata uang, di satu sisi dinilai lebih kejam dari pada penjajahan

Belanda namun di sisi lain justru membantu membangun kekuatan dan nasionalisme

pemuda Indonesia untuk memper

siapkan kemerdekaan. Hal ini terutama terlihat dari

pola perekrutan tenaga kerja pada masa itu. Demi memenangkan perang Asia Timur

Raya, Jepang memberlakukan sebuah sistem kerja paksa yang dikenal dengan istilah

romusha. Para pekerja Romusha ini pada umumn

ya didatangkan dari desa

-

desa di Jawa

yang terdiri dari pemuda petani dan pengangguran.

Tetapi

Jepang ternyata tidak hanya membutuhkan tenaga para kuli untuk

membangun berbagai prasarana perang, tetapi juga membutuhkan

supply

personil

militer dalam jumlah

besar untuk mendukung upaya ekspansinya. Karena itu, Jepang

kemudian merekrut, melatih, dan mempersenjatai banyak kaum muda Indonesia

sehingga banyak dari mereka yan

g menjadi ahli perang. Kemudian

Jepang juga secara

tidak langsung telah „mendidik‟ para pe

muda Indonesia dibidang politik dengan

memberikan akses dan kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam proses

pemerintahan dan perpolitikan saat itu.

Migrasi tenaga kerja yang kental terlihat pada masa penjajahan Jepang

disebabkan oleh sistem romusha yan

g mengharuskan mobilisasi dan perpindahan

pekerja ke berbagai wilayah di Nusantara demi membangun sarana dan prasarana

perang bagi Jepang. Selain itu, beberapa aktivitas migrasi pola lama (

forced migration

)

[

3

]

seperti yang terjadi pada masa kolonial Belanda p

un masih terjadi. Ditambah dengan

berlangsungnya beberapa migrasi tradisional dari dan ke Malaysia yang dimotori oleh

faktor pekerjaan dan kekerabatan.

B.1.1.2 Pasca Kemerdekaan dan Orde Lama (1945

–

1966)

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus

1945, tampuk kepemimpinan

Indonesia di pegang oleh Insinyur Soekarno yang selanjutnya berlangsung selama 21

tahun. Meskipun banyak yang menilai bahwa selama kurun waktu tersebut Soekarno

telah gagal dalam membangun perekonomian Indonesia, namun dari segi

k

etenagakerjaan, pemerintahan era ini justru berhasil menelurkan beberapa peraturan

perlindungan tenaga kerja yang terbilang sangat progresif, seperti; dibentuknya

Kementerian Perburuhan pada 3 Juli 1947 melalui Peraturan Pemerintah No.3 tahun

1947 sebagai

lembaga resmi yang secara khusus mengurusi masalah perburuhan;

diratifikasinya sejumlah konvensi HAM dan buruh tingkat internasional; serta

disahkannya beberapa Undang

-

Undang seperti UU No.21 tahun 1954 tentang Perjanjian

Perburuhan antara Serikat Buruh da

n Majikan serta UU No. 22 Tahun 1957 tentang

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, sebagai

follow up

dari munculnya berbagai

tuntutan dan perselisihan normatif materil antara buruh dan majikan di sekitaran tahun

1950an.

Kondisi ketenagakerjaan pada era in

i sesungguhnya sangat didominasi oleh

dinamika kemunculan dan vokalnya asosiasi gerakan buruh dalam perpolitikan

Indonesia. Besarnya keterlibatan buruh inilah yang kemudian menghasilkan berbagai

produk kebijakan ketenagakerjaan yang sangat protektif dan pr

o buruh. Diprakarsai oleh

terbentuknya Barisan Buruh Indonesia (BBI) pada September 1945 yang mengusung

perjuangan sosial ekonomi para buruh, berbagai level serikat buruh pun kemudian

bermunculan di seluruh tanah air. Namun ironisnya, besarnya pengaruh dan

popularitas

gerakan buruh ini disalahgunakan secara politis. Berbagai partai politik seketika

berduyun

-

duyun membentuk serikat buruh versi mereka, demi meraup dukungan dan

suara pada pemilihan umum tahun 1955.

Dalam konteks migrasi tenaga kerja, penulis

tak banyak menemukan catatan

sejarah yang menjelaskan tentang dinamika maupun dokumentasi kebijakan di era ini.

Pasalnya, selain karena masih disibukkan oleh upaya membangun bangsa pasca

kolonialisme, pemerintah belum melirik potensi migrasi tenaga kerja

(terutama

pengiriman TKILN) sebagai salah satu sumber devisa bagi negara. Kementrian

[

4

]

Perburuhan yang saat itu didirikan pun hanya berfokus mengelola aspek

ketenagakerjaan di dalam negeri. Mobilitas migrasi internasional yang dapat dilacak

adalah perpindah

an penduduk Indonesia ke negara

-

negara seperti Malaysia dan Arab

Saudi yang biasanya dimotori oleh pekerjaan, hubungan kekerabatan, perpindahan

permanen, dan untuk menunaikan haji.

B.1.1.3 Masa Orde Baru (1966

–

1998)

Pergantian era dari orde lama menuj

u orde baru ditandai dengan peralihan

kekuasaan politik dari kepemimpinan Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal

Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang kontroversial

(Simanjuntak,

2012)

. Peristiwa Supersemar

ini kemudian menjadi tonggak dimulainya 32 tahun

kekuasaan Soeharto yang dideklarasikan sebagai koreksi total terhadap budaya dan

sistem politik era orde lama yang cenderung berfokus menjadi penyeimbang antara

kekuatan nasionalis, agama, militer, dan komun

is menjadi berfokus pada pembangunan

ekonomi serta pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Untuk mewujudkan cita

-

cita tersebut, serangkaian kebijakan dan strategi

ekonomi pun dilaksanakan oleh Soeharto. Secara struktural, pemerintah

mengubah

nama birokrasi ketenagakerjaan yang sebelumnya bernama Kementrian Perburuhan

menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi, sampai berakhirnya

Kabinet Pembangunan III (1983). Kemudian pada Kabinet Pembangunan IV,

pemerintah membagi D

epartemen ini menjadi 2, yaitu Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi serta Kementrian Koperasi, karena melihat besarnya porsi tugas yang

diemban

(Asyarifh, 2011)

. Secara praktis, percepatan pertumbuhan ekonomi dimulai

denga

n menjalankan strategi Pembangunan Lima Tahun (Pelita), yang difokuskan pada

sektor pertanian dan industri.

Namun target pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi global yang sejak awal

dihasratkan Soeharto lambat laun menggeser dominasi sektor pertanian di da

lam negeri.

Berbagai fasilitas, sarana dan infrastruktur perindustrian yang dibangun rejim ini

mensyaratkan penggunaan lahan besar

-

besaran sehingga memaksa penduduk untuk

merelakan tanah pertanian mereka untuk dibangun pabrik dan gedung bertingkat.

Hilangn

ya lahan pertanian ini secara otomatis juga menghilangkan sumber mata

pencaharian utama berjuta penduduk, yang kemudian menyebabkan tingginya angka

pengangguran dan meningkatnya keresahan tenaga kerja. Kendati upaya

-

upaya

penyediaan lapangan kerja seperti

Program padat karya dan transmigrasi, disamping

[

6

]

Tab

el 2

. Data Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia pada Masa Orde Baru

Sumber: Hugo (2005) dari tulisan UR Sitorus (2014)

Pada era ini pula, tepatnya Mei 1984, pemerintah membuat kesepatakan bilateral

pertama kali dalam bentuk MoU dengan Malaysia terkait pengaturan aliran migrasi dari

Indonesia

ke Malaysia.

Tetapi upaya pembangunan ekonomi era

Bapak Pembangunan

ini tak serta

merta berkesan baik. Dengan dalih untuk mendukung stabilitas pembangunan ekonomi,

rejim yang disebut Feith sebagai tipe „

repressive

-

developmentalist'

ini menggunakan

serangk

aian tindakan pemaksaan demi mencapai misi modernisasi

(Aspinall & Fealy)

.

B.1.1.4 Masa Reformasi

a.

Kepemimpinan Baharuddin Jusuf Habibie (Mei 1998

–

Oktober 1999)

Pasca pengunduran diri Soeharto, kursi kepresidenan diserahkan

kepada

wakilnya, yaitu Baharuddin Jusuf Habibie. Meskipun terhitung sangat singkat (512 hari)

dan diwarnai skeptisme, berbagai progres yang dihasilkan „Kabinet Reformasi‟ Habibie

telah menorehkan catatan sejarah yang penting bagi awalan masa reformasi, se

perti

penegakan HAM dan demokrasi. Agenda penegakan HAM dan demokrasi

direalisasikan dengan membuat beberapa kebijakan baik secara struktural maupun

praktis. Secara struktural, pemerintah berhasil mengesahkan Konvensi ILO No.87

Tahun 1948 yang membahas ten

tang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak

untuk Berorganisasi, melalui Keputusan presiden No.83 tahun 1998. Kemudian secara

praktis, pemerintah kembali memberikan kebebasan sebesar

-

besarnya pada rakyat untuk

Negara

Tujuan

Pelita I

(1969

–

1972)

Pelita II

(1974

–

1979)

Pelita III

(1979

–

1984)

Pelita IV

(1984

–

1989)

Pelita V

(1989

–

1999)

Jumlah

Persen

Malaysia

12

536

11.441

37.785

122.941

172.7

15

19,7

Singapura

8

2.432

5.007

10.537

34.496

52.480

6,0

Brunei

-

-

-

920

7.794

8.714

1,0

Hongkong

44

1.297

1.761

1.735

3.579

8.416

1,0

Jepang

292

451

920

395

2.435

4.493

0,5

Korea

-

-

-

-

1.693

1.693

0,2

Taiwan

37

-

-

178

2.025

2.240

0,3

Belanda

3.

332

6.637

10.104

4.375

4.336

28.784

3,3

AS

146

176

2.981

6.897

984

11.184

2,3

Saudi. A

-

3.817

55.976

223.573

268.858

552.224

62,8

Timteng

-

1.235

5.349

3.428

15.157

25.169

1,7

Lain

-

lain

1.653

461

2.871

2.439

2.832

10.256

1,2

Total

5.524

17.042

96.410

292.262

467.130

868.356

100

[

7

]

membentuk kelompok atau perserikatan baik y

ang bergenre politik maupun sosial

ekonomi.

Namun kinerja pemerintahan era ini pun bukan tanpa kritik. Dampak krisis

moneter tahun 1997 yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar

-

besaran telah sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap

pengiriman TKI ke

luar negeri. Target pengiriman TKI yang sebelumnya diprioritaskan pada TKI terdidik

sebagai solusi mengurangi angka kekerasan terhadap TKI informal, terpaksa diubah

dengan mengirimkan sebanyak mungkin tenaga kerja ke luar negeri (terutam

a ke

Malaysia dan Singapura) demi menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Alhasil,

Indonesia yang saat itu berada pada Pelita VI mengirimkan 1.250.000 TKI ke berbagai

negara terutama Malaysia dan Singapura, setelah sebelumnya menerbangkan sekitar

500.00

0 TKI pada Pelita V

(Sitorus, 2011, hal. 9)

.

Sayangnya, tajamnya peningkatan arus migrasi TKI ke luar negeri (mencapai

kurang lebih 1,5 juta di tahun 1999)

1

ini tidak dibarengi dengan mekanisme

perlindungan yang komprehens

if bagi TKI itu sendiri. Minimnya tingkat pendidikan

dan pelatihan, khususnya bagi TKI informal, menyebabkan munculnya berbagai kasus

kekerasan dan pemerasan mulai dari pra penempatan, penempatan, sampai pemulangan

TKI. Meskipun arus migrasi TKI telah diat

ur dengan sejumlah landasan hukum dan

kebijakan, namun sedikit sekali yang membahas dan menjamin tentang hak para TKI.

Dua Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) terkait buruh migran yang

diinisiasi pemerintah saat itu, yaitu KepMen No.204 Tahun 1999

tentang penempatan

tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan KepMen No.29 Tahun 1998 tentang skema

asuransi sosial untuk buruh migran, mayoritas bertumpu pada pembahasan mengenai

aspek manajerial dan operasional seperti hubungan antara agensi

-

agensi perekr

ut dan

instansi

-

instansi pemerintah, sementara aspek perlindungan bagi TKI (dalam kedua

KepMen tersebut) cakupannya sangat terbatas dan pemaknaannya cenderung samar

(Azmy, 2011, hal. 44)

.

b.

Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (

Oktober 1999

–

Juli 2001)

Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimulai setelah

berhasil memenangkan Pemilu tahun 1999 mengalahkan Megawati Soekarno Putri yang

kemudian harus rela disandingkan sebagai wakil presiden. Dalam perjalanannya,

1

Aswatin Raharto, Kebutuhan Informasi dan Tenaga Kerja Migran Indonesia (hasil penelitian), PPK

–

LIPI: Jakarta,

kertas kerja No.30, 2002, hal 1. Melalui tulisan Ana Sabhana Azmy

(Azmy, 2011, hal. 43)

[

8

]

kab

inet Persatuan Nasional bentukan Gus Dur berfokus pada upaya

-

upaya

pengembangan dan perluasan pembangunan demokrasi dan penegakan HAM.

Semangat yang ini pun mendasari berbagai kebijakan ketenagakerjaan di tanah

air. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpu

l semakin dipupuk dan dijamin dengan

dikeluarkannya Undang

-

Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat

Buruh, disusul dicabutnya Undang

-

Undang No.25 Tahun 1997 Tentang

ketenagakerjaan yang eksploitatif, anti serikat dan tidak ada proteksi terha

dap tenaga

kerja

(Azmy, 2011, hal. 46)

. Kemudian, demi menjamin hak asasi para tenaga kerja,

Gus Dur mengeluarkan sebuah kebijakan yang terbilang sangat fenomenal yakni

pemberian pesangon kepada karyawan atau buruh yang t

erkena PHK, lewat KepMen

No.150 Tahun 2000.

Pada era ini, migrasi tenaga kerja ke luar negeri mengalami peningkatan pesat

dan didominasi oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Tabel 3

. Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Laki

-

laki dan Perempuan 1999

-

2001

Tahun

Tenaga Kerja Laki

-

Laki

Tenaga Kerja Wanita

1999

124.828

302.273

2000

137.949

297.273

2001

55.206

239.942

Sumber: Kemnakertrans RI dalam tulisan Azmy, 2011, hal 44

Peningkatan jumlah TKW ini di satu sisi membawa perubahan positif karena

memungkinkan pe

ningkatan keterampilan dan taraf hidup bagi perempuan itu sendiri,

namun kenyataan bahwa mayoritas TKW bekerja pada sektor jasa atau domestik seperti

menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT) pula menghadirkan berbagai permasalahan. Di

dalam negeri, sumber masala

h muncul terutama dari minimnya kerangka hukum

perlindungan serta sistem perekrutan dan pembinaan Tenaga Kerja yang dirasa masih

sangat jauh dari cukup untuk membekali para calon TKI menuju lingkungan kerja baru.

Sementara di luar negeri, berbagai kasus ke

kerasan dan penganiayaan terhadap TKI

terus saja mengalir sehingga menyebabkan berbagai protes dan kecemasan dari berbagai

pihak. Meskipun demikian, Alhilal Hamdi, selaku Menteri Tenaga Kerja saat itu,

menyatakan bahwa pengiriman buruh migran perempuan ke

Saudi Arabia tidak bisa

dihentikan kerena akan berdampak pada pengangguran tinggi serta berpengaruh pada

penerimaan devisa negara

(Azmy, 2011, hal. 45)

. Benar saja, karena pada tahun 1999,

jumlah remitansi Tenaga Kerja Wa

nita mencapai 3 triliun rupiah (atau seki

tar US$ 300

[

9

]

juta) (Yunianto n.d

: 5, dalam tulisan Michele Ford, 2001: hal 4). Sebagai solusi, Gus

Dur kemudian membentuk Direktorat baru di Departemen Luar Negeri (Deplu) bernama

Direktorat „Perlindungan WNI dan Bad

an Hukum Indonesia (BHI)‟ melalui Keppres

No.109 Tahun 2001 jo Kepmenlu No. 053 Tahun 2001. Direktorat ini nantinya bertugas

untuk memberikan perlindungan optimal dibidang hukum dan administrasi bagi para

WNI termasuk TKI yang sedang berada di luar negeri

2

(Azmy, 2011, hal. 45)

.

c.

Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri (Juli 2001

–

Oktober 2004)

Megawati Soekarnoputri yang selanjutnya menggantikan posisi Gus Dur sebagai

Presiden, memimpin dengan mewariskan berbagai catatan

problematis sekaligus

progresif dibidang ketenagakerjaan, terutama migrasi Tenaga Kerja Indonesia. Seperti

yang telah dijelaskan sebelumnya, dampak krisis ekonomi telah menyebabkan jumlah

pengangguran di Indonesia meningkat secara drastis dan memaksa masya

rakat untuk

mencari sumber penghasilan di sektor apa pun yang mungkin. Banyaknya kesempatan

kerja terutama sektor domestik dan jasa di beberapa negara tetangga kemudian menarik

minat para TKI utamanya tenaga kerja perempuan untuk hijrah demi mengumpulkan

p

undi

-

pundi rupiah bagi keluarganya.

Melihat oportunitasnya, jumlah Tenaga Kerja Wanita di luar negeri pun terus

meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi jumlah ini kemudian menjadi masalah karena

terkuaknya TKI ilegal. Selama kepemimpinan Megawati, tercatat

ada sekitar satu

setengah juta WNI yang tinggal di Malaysia

–

dan sekitar 600.000 diantaranya bekerja

secara ilegal (

New Straits Times

, 29 Agustus 2001 dalam tulisan Michele Ford, 2001,

hal 4). Dampak krisis moneter yang juga berimbas pada perekonomian Mal

aysia

kemudian membuat negara ini memilih strategi „pengusiran‟ TKI yang bekerja secara

ilegal

(Ford, 2001, hal. 3)

. Langkah ini dimulai dengan mengesahkan akta imigresen

nomor 1154 tahun 2002 yang ditetapkan pada tanggal 1

Agustus 2002 menggantikan

akta imigresen Malaysia No.63 Tahun 1959

(Azmy, 2011, hal. 46)

. Dalam peraturan

baru tersebut, diberlakukan denda sebesar 10.000 ringgit Malaysia, dihukum penjara

2

Tugas pokok Dire

ktorat ini adalah melakukan koordinasi, perencanaan, dan pelaksaan kebijakan teknis

perlindungan hak WNI dan BHI di luar negeri, dan penyelesaian masalah WNI serta mengurus pemulangan dan

berkoordinasi dengan instansi terkait di dalam negeri. Presentasi Sj

achwien Adenan,

Perlindungan Terhadap Warga

Negara Indonesia / Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

dalam seminar:

"Tenaga Kerja Indonesia di

Persimpangan Jalan"

, PPK

-

LIPI: Jakarta, 5 September 2002, hal 1.

[

10

]

paling lama 5 tahun, dan enam k

ali hukuman cambuk, bagi setiap tenaga kerja ilegal

yang tertangkap oleh polisi Malaysia.

3

Banyaknya permasalahan yang timbul karena buruknya manajemen penempatan

Tenaga Kerja ke luar negeri ini kemudian mendorong Presiden Megawati untuk

mengeluarkan kebi

jakan yang mengatur keseluruhan sistem penempatan TKI (dari pra

penempatan, penempatan, maupun purna penempatan) termasuk perlindungan tenaga

kerja Indonesia, ke dalam sebuah Undang

-

Undang. Akhirnya, pada tahun 2004,

dibentuklah UU No.39 Tahun 2004 Tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2)

mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia (BPN2TKI)

(Azmy, 2

011, hal. 47)

. Undang

-

undang ini tentu saja

adalah sebuah progres, karena merupakan paket kebijakan pemerintah pertama yang

secara khusus membahas tentang regulasi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Tetapi, Azmy menjelaskan, dari 109 pasal yang ada

dalam Undang

-

Undang tersebut,

hanya terdapat 9 pasal yang mengatur tentang perlindungan bagi TKI. Diantara pasal

-

pasal itu, dia melanjutkan, tidak ada poin yang secara detil membahas tentang

standarisasi upah minimum untuk para tenaga kerja informal. Hal

ini menciptakan isu

baru karena tidak semua negara

receiver

, termasuk Malaysia, memiliki kebijakan

ketenagakerjaan dan standarisasi upah bagi pekerja informal

(Azmy, 2011, hal. 47)

.

(A Syumma Rochim-FHUMPREGA01) Studi Banding Sistem Kewarganegaraan Antara Negara Indonesia dan Negara Brunei Darussalam

Sistem Kewarganegaraa  Brunei Darussalam

Bahagian Pendaftaran Taraf Kebangsaan (Warganegara) bertanggungjawab dalam memproses permohonan untuk mendapatkan taraf sebagai rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan juga memberikan pengesahan taraf kerakyatan mengikut Bab-bab yang ditentukan d​i bawah Akta Pendaftaran Kebangsaan Brunei, Penggal 15.

​

​Permohonan Bagi Taraf Kebangsaan Brunei (Warganegara)

a) Syarat-syarat kelayakan bagi menjadi rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

Permohonan bagi menjadi taraf kebangsaan Brunei adalah mengikut Bab-bab yang ditentukan d​i bawah Akta Pendaftaran Kebangsaan Brunei, Penggal 15 berpandukan syarat-syarat seperti berikut:

​BAB 4(1) Akta Taraf Kebangsaan  Mengikut Ayah Warganegara Brunei Darussalam (Mutlak Undang-Undang)
	Syarat-syarat Kelayakan: Dapat membuktikan ayah kandung adalah seorang Warganegara Brunei Darusslaam Anak kandung yang dipohonkan belum berkahwin Jika anak kandung berwarganegara asing dikehendaki memiliki Dokumen Perjalanan (Pasport) yang sah Berkelakuan baik dan bersih daripada tapisan keselamatan
	Dokumen yang diperlukan:- Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Anak: Sijil Kelahiran Kad Pengenalan Pintar Kad Pengenalan Asing (jika ada) Kad Permit Masuk (jika ada) Dokumen Perjalanan (Pasport) Sijil-sijil persekolahan (jika ada) Surat Pengakuan Islam (jika ada) 2 keping gambar terkini berukuran pasport Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Ayah dan Ibu: Surat permohonan dari pemohon (Ayah) Sijil kelahiran Kad Pengenalan Pintar Surat Pengakuan Islam (jika ada) Dokumen Perjalanan (Pasport Kad Permit Masuk bagi ibu (jika ada) Sijil Kahwin / Cerai (jika ada) Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Syariah bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada) Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Sivil bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada) Surat Pengakuan (Statutory Declaration) Mahkamah dari pemohon bagi anak yang lahir luar pernikahan (jika ada) Sijil Kematian ibu kandung (jika ada) Sijil Kelahiran dan Kad Pengenalan Pintar anak-anak pemohon (jika ada) Sijil Kelahiran, Sijil Kerakyatan dan Kad Pengenalan Pintar bagi ayah pemohon (jika ada)
BAB 6(1) Akta Taraf Kebangsaan Mengikut Ayah Warganegara Brunei Darussalam
	Syarat-syarat Kelayakan:: Ayah kandung Warganegara Brunei Darussalam secara berdaftar atau penuangan Anak yang dipohonkan hendaklah dilahirkan sebelum ayah kandung diperkenan menjadi warganegara Brunei Darussalam Anak kandung berumur 18 tahun ke bawah dan belum berkahwin Jika anak kandung suda berkahwin atau berumur 18 tahun ke atas, dikehendaki memohon di bawah Bab 5(1) atau Bab 8(1) atau Bab 5(6) dari Akta Taraf Kebangsaan, Brunei Penggal 15 Jika anak kandung berwarganegara asing hendaklah memiliki Dokumen Perjalanan (Pasport)  yang sah Berkelakuan baik dan bersih daripada tapisan keselamatan
	​Dokumen-dokumen yang diperlukan:- Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi  Anak;​​ Sijil kelahiran Pengesahan Kerakyatan Asing (Jika ada) Kad Pengenalan Pintar Kad Pengenalan Asing (jika ada) Kad Permit Masuk (jika ada) Dokumen Perjalanan (Pasport) Sijil-sijil persekolahan (Jika ada) Surat Pengesahan berhenti sekolah (Jika ada) Surat Pengakaun Islam (jika ada) 2 keping gambar terkini berukuran pasport Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Ayah Kandung; Surat Permohonan dari Pemohon Sijil Kelahiran Sijil Kerakyatan ayah (jika ada) Kad Pengenalan Pintar (jika ada) Surat Pengakuan Islam (jika ada) Dokumen Perjalanan (Pasport) Sijil Kahwin / Cerai (jika berkenaan) Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Syariah bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada) Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Sivil bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada) Surat Pengakuan (Statutory Declaration) Mahkamah dari pemohon bagi anak yang lahir luar pernikahan (jika ada) Sijil kematian Ibu (jika ada)
​BAB 6 (1) A​kta Taraf Kebangsaan Mengikut Mengikut Ibu Warganegara Brunei Darussalam
	Syarat-syarat Kelayakan:: Ibu kandung Warganegara Brunei Darussalam Ibu kandung yang mendapat Taraf Kerakyatan Brunei sebelum dan pada 22 Oktober 2002 Jika, anak yang dipohonkan oleh Ibu kandung yang mendapat Taraf Kerakyatan Brunei selepas 22 Oktober 2002, anak tersebut mestilah berumur 18 tahun ke bawah dengan syarat seperti berikut; Semasa permohonan dihadapkan, ibu kandung masih hidup Anak kandung lahir pada atau selepas 16 Ogos 1975 dan masih belum berkahwin Anak kandung yang dipohonkan yang lahir di luar negeri, hendaklah secara berterusan tinggal di Negara Brunei Darussalam bersama Ibu kandung sekurang-kurangnya setahun sebelum tarikh permohonan dihadapkan Mempunyai Dokumen Perjalanan (Pasport) yang sah Bagi anak-anak yang sudah berkahwin bolehlah memohon taraf kerakyatan Negara Brunei Darussalam di bawah Bab 5(1) atau Bab 8(1) atau Bab 5(6) dari Akta Taraf Kebangsaan, Brunei Penggal 15
	Dokumen-dokumen yang diperlukan:- Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Anak Surat Permohonan dari Pemohon Sijil kelahiran Borang W/Pengesahan Kerakyatan asing (Jika ada) Surat Pengakaun berkanun bagi anak luar nikah (Jika ada) Kad Pengenalan Pintar (Jika ada) Kad Pengenalan Asing (Jika ada) Kad Permit Masuk (Jika ada) Surat Pengakaun Islam (Jika ada) Dokumen Perjalanan (Pasport) Sijil-sijil Persekolahan Surat Pengesahan Behenti sekolah (Jika ada) Surat Pengesahan Bekerja dari majikan (Jika ada) Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Ibu (Pemohon); Sijil Kelahiran Sijil Kerakyatan (Jika ada) Kad Pengenalan Pintar Surat Pengakuan Islam (Jika ada) Sijil Kahwin / Cerai (Jika Berkenaan) Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Syariah bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada) Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Sivil bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada) Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Suami (Pemohon); Sijil Kelahiran Kad Pengenalan Pintar (jika berkenaan) Kad Pengenalan Asing (jika berkenaan) Kad Permit Masuk (jika berkenaan) Surat Pengakuan Islam (jika ada) Dokumen Perjalanan (Pasport) Sijil Kematian (jika berkenaan)
Bab 6 (1) Akta Taraf Kebangsaan Mengikut Ibu atau Ayah Angkat Warganegara Brunei Darussalam
	Syarat-syarat Kelayakan:: Ayah / Ibu Angkat Warganegara Brunei Darussalam Anak angkat yang dipohonkan mestilah berumur 18 tahun ke bawah dan belum berkahwin Jika anak angkat sudah berkahwin atau berumur 18 tahun ke atas, bolehlah memohon di bawah bab 5(1) atau Bab 8(1) atau Bab 5(6) dari Akta Taraf Kebangsaan, Brunei Penggal 15 Anak Angkat yang dipohonkan mestilah memiliki Sijil Pendaftaran Anak Angkat yang dikeluarkan oleh Negara Brunei Darussalam Jika anak angkat berwarganegara asing, anak tersebut mestilah memiliki Dokumen Perjalanan (Pasport) yang sah Anak Angkat mestilah memiliki Kad Permit Masuk selama tidak kurang 2 tahun Berkelakuan baik dan bersih daripada tapisan keselamatan
	Dokumen-dokumen yang diperlukan: ​Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Anak; Surat Permohonan dari Pemohon Sijil Kelahiran Kad Permit Masuk (Jika ada) Dokumen Perjalanan (Pasport) Surat Penyerahan dari Ibu Bapa Kandung Surat Izin Pengambilan Anak Angkat keluaran Brunei Surat Pendaftaran Anak angkat keluaran Brunei Jika lahir luar negeri sila sertakan :- - Sijil Pendaftaran Anak Angkat / Surat Penyerahan Anak Angkat Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Ayah dan Ibu Kandung; Sijil Kelahiran bagi keduanya (Jika ada) Kad Pengenalan Pintar bagi keduanya Dokumen Perjalanan (Pasport) bagi Keduanya (Jika ada) Sijil Kahwin / Cerai bagi keduanya (Jika ada) Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Ayah dan Ibu Angkat (Yang Memohon); Sijil Kelahiran Sijil Kerakyatan (jika ada) Kad Pengenalan Pintar bagi Pemohon Kad Pengenalan Asing (Jika berkenaan) Surat Pengakuan Islam (Jika berkenaan) Dokumen Perjalanan (Pasport) (Jika ada) Sijil Kahwin / Cerai (Jika ada) Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Syariah bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada) Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Sivil bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada) Sijil Kematian (Jika ada) Sijil Kelahiran anak-anak kandung (Jika ada) Sijil Pendaftaran Anak Angkat bagi anak yang terdahulu (Jika ada)
​Bab 5(1) Akta Taraf Kebangsaan Bagi Ujian Tulis / Lisan
	Syarat-syarat Kelayakan:: Lahir dalam negeri (Negara Brunei Darussalam) Memegang Residence Permit (RP) / Entry Permit (EP) tidak kurang 12 tahun dari tarikh RP / EP dikeluarkan (Berkediaman dam Negara Brunei Darussalam tidak kurang 12 tahun dari tempoh 15 tahun sebelum tarikh menghadapkan permohonan) Kelayakan umur bagi ujian bertulis adalah 18 tahun ke atas dan bagi ujian lisan pula hendaklah lahir pada tahun 1955 kebawah. Bagi pemohon yang dapat membuktikan mereka tidak pernah bersekolah atau buta huruf atau golongan istimewa bolehlah menghadaokan permohonan ujian lisan dan ini tertakluk kepada sokongan Jawatankuasa Kecil Ujian Lisan Berkelakuan baik dan bersih tapisan keselamatan Tinggal berterusan di Negara ini selama 2 tahun sebelum menghadapkan permohonan Pemohon-pemohon yang bukan berbangsa Melayu dan bukan berugama Islam hendaklah memahami pantang larang orang Melayu/Islam di Negara Brunei Darussalam supaya keharmonian bermasyrakat terjamin
	Dokumen-dokumen yang diperlukan:- ​ Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Pemohon: Surat Permohonan dari Pemohon Sijil Kelahiran Residence Permit / Entry Permit / Surat Pengesahan PR/EP Kad Pengenalan Pintar Kad Pengenalan Asing (Jika ada) Dokumen Perjalanan (Pasport) 2 keping Gambar terkini berukuran Pasport   Dokumen-dokumen Tambahan Asal dan Salinan Bagi Pemohon: Sijil-sijil persekolahan (Jika ada) Surat Pengesahan Sekolah atau Berhenti dari pihak Sekolah (Jika ada) Surat Pengesahan Bekerja dari Pihak Majikan (Jika ada) Sijil Kahwin / Sjil Cerai (Jika ada) Surat Pengakuan Islam (Jika ada)   Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Suami / Isteri Pemohon: Surat Beranak (Jika ada) Kad Pengenalan Pintar (jika ada) Surat Pengakuan Islam  (jika ada) Sijil Kematian (Jika ada)   Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Anak-Anak Pemohon: Surat Beranak (Jika ada) Kad Pengenalan Pintar (Jika ada)   Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Bagi Ayah Dan Ibu Kepada Permohonan: Kad Pengenalan Pintar *ayah Kad Pengenalan Pintar Ibu (Jika ada) Sijil Kematian ayah / ibu (Jika ada)
Bab 8(1) Akta Taraf Kebangsaan Bagi Ujian Tulis / Lisan Bahasa Melayu
	Syarat-syarat Kelayakan:: Pemohon lahir luar di negeri Pemegang atau Tercatat / Dicatat dalam Kad Permit Mastautin (Residence Permit) atau Kad Permit Masuk (Entry Permit) tidak kurang 20 tahun dari tarikh dikeluarkan Pemohon hendaklah berumur 18 tahun ke atas Berkelakuan baik dan bersih daripada tapisan keselamatan Tinggal secara berterusan di Negara Brunei Darussalam selama 2 tahun sebelum menghadapkan permohonan Pemohon hendaklah memahami kehidupan, adat resam dan kebudayaan Negara Brunei Darussalam
	Dokumen-dokumen yang diperlukan: Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Pemohon; Surat Permohonan dari Pemohon Sijil Kelahiran Kad Permit Mastautin (Residence Permit) atau Kad Permit Masuk (Entry Permit) Kad Pengenalan Pintar Kad Pengenalan Asing (Jika ada) Dokumen Perjalanan (Pasport) 2 keping Gambar terkini berukuran Pasport Sijil-sijil persekolahan (Jika ada) Surat Pengesahan Belajar atau Berhenti dari pihak Sekolah (Jika ada) Surat Pengesahan Bekerja dari pihak Majikan (Jika ada) Surat Pengakuan Islam (Jika ada) Kad Pengenalan Pintar ibubapa kandung Sijil Kematian ayah / ibu (Jika berkenaan) Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Suami / Isteri dan Anak-anak (Pemohon); Surat Kelahiran Kad Pengenalan Pintar Sijil Kahwin / Cerai (Jika ada) Sijil Pengakuan Islam (jika ada) Sijil Kematian (Jika berkenaan)
Bab 5(6) Akta Taraf Kebangsaan Mengikut Suami Warganegara Brunei Darussalam
	Syarat-syarat Kelayakan: Suami Warganegara Brunei Darussalam Tempoh perkahwinan selama 5 tahun Pemegang atau Tercatat / Dicatat dalam Kad Permit Mastautin (Residence Permit) atau Kad Permit Masuk (Entry Permit) tidak kurang 3 tahun dari tarikh dikeluarkan Berkelakuan baik dan bersih daripada tapisan keselamatan.
Dokumen-dokumen diperlukan semasa memohon	Dokumen-dokumen yang diperlukan: Dokumen-dokumen Asal dan Salinan Suami / Isteri dan Anak-anak Surat Permohonan Sijil Kelahiran Sijil Kahwin Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Syariah bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada) Surat Pengesahan Mahkamah Tinggi Sivil bagi pasangan berugama Islam yang berkahwin di luar negeri (jika ada) Residence Permit / Entry Permit / Surat Pengesahan PR/EP bagi isteri yang dipohonkan Kad Pengenalan Pintar Kad Pengenalan Asing bagi isteri (jika berkenaan) Dokumen Perjalanan (Pasport) 2 keping Gambar terkini berukuran Pasport Surat Pengakuan Islam (Jika berkenaan) Sijil Kelahiran dan Kad Pengenalan Pintar anak-anak (jika berkenaan) Sijil Cerai /  Sijil Kematian (jika berkenaan) Surat Pengesahan dari Penghulu dan Ketua Kampong (jika berkenaan)

 

b) Permohonan bagi perlucutan taraf kebangsaan Brunei (warganegara)

Warganegara Brunei Darussalam yang terlucut dan melucutkan taraf kebangsaan Brunei hendaklah menghadapkan dokumen-dokumen berikut;

• Surat permohonan pemohon
• Salinan surat kebenaran menjadi warganegara asing
• Salinan sijil taraf kewarganegaraan asing
• Salinan Kad Pengenalan asing (Asal dan Salinan)
• Sijil Taraf kerakyatan Negara Brunei Darussalam (jika ada)
• Dokumen Perjalanan (Pasport) Negara Brunei Darussalam (Asal dan Salinan)
• Kad Pengenalan Pintar Negara Brunei Darussalam (Asal dan Salinan)
• Sijil kelahiran (Asal) bagi membatalkan endosmen di belakang sijil berkenaan
• Surat pengesahan taraf kerakyatan Negara Brunei Darussalam (jika berkenaan)

 

 

Sistem Kewarganegaraan Indonesia

A. Warga Negara

Pengertian rakyat atau penduduk sering terkacaukan, maka kita perlu mengetahui batas-batasnya.

a. Yang dimaksud dengan rakyat suatu negara haruslah mempunyai ketegasan bahwa mereka itu benar-benar tunduk kepada Undang-Undang Dasar Negara yang berlaku, mengakui kekuasaan Negara tersebut dan mengakui wilayah Negara tadi sebagai Tanah Airnya yang hanya satu-satunya.

b. Penduduk adalah semua orang yang ada atau bertempat tinggal dalam wilayah negara dengan ketegasan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan Negara.

Dari batasan-batasan diatas dapat kita mengetahui bahwa dalam pengertian rakyat sering dikaitkan dengan pengertian warga negara, sedang dalam pengertian penduduk dapat mencakup pengertian yang lebih luas.[1]

 

B. Sistem Kewarganegaraan

Pada asasnya ada beberapa sistem (kriteria umum) yang digunakan untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara suatu negara. Kriteria tersebut yaitu :

1. Sistem Kewarganegaraan berdasarkan Kelahiran

a. Asas Ius Soli (Law of The Soli)

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran.

b. Asas Ius Sanguinis (Law of The Blood)

Penentuan Kewarganegaraan berdasarkan keturunan/kewarganegaraan orang tuanya.[2]

c. Masalah Kewarganegaraan

 

1) Apatride

Apatride terjadi apabila seorang anak yang Negara orang tuanya menganut asas Ius Soli lahir di Negara yang menganut Ius Sanguinis.[3] Contoh : Seorang keturunan bangsa A (Ius Soli) lahir di negara B (Ius Sanguinis) Maka orang tsb bukan warga negara A maupun warga negara B.

 

2) Bipatride

Bipatride terjadi apabila seorang anak yang Negara orang tuanya menganut Ius Sanguinis lahir di Negara lain ynag menganut Ius Soli, maka kedua Negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut warga Negaranya.[4] Contoh : Seorang keturunan bangsa C (Ius Sanguinis) lahir di negara D (Ius Soli). Sehingga karena ia keturunan negara C, maka dianggap warga negara C, tetapi negara D juga menganggapnya sebagai warga negara,karena ia lahir di negara D.

3) Multipatride

Seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan Contoh : Seorang yang bipatride juga menerima pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, dimana saat menerima kewarganegaraan yang baru ia tidak melepaskan status bipatride-nya.

2. Sistem Kewarganegaraan berdasarkan Perkawinan

 

a. Asas Kesatuan Hukum

Asas kesatuan hukum berangkat dari paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakatnya,suami istri ataupun keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat.

Supaya terdapat keadaan harmonis dalam keluarga diperlukan kesatuan secara yuridis maupun dalam jiwa perkawinan, yaitu kesatuan lahir dan batín. Dan kesatuan hukum dalam keluarga ini tidak bertentangan dengan filsuf persamaan antara suami istri sehingga sekedar mencari manfaatnya bagi sang suami saja.

b. Asas Persamaan Derajat

Menurut asas persamarataan bahwa perkawinan sama sekali tidak mempengaruhi kewarganegaraan seseorang, dalam arti masing-masing istri atau suami bebas menentukan sikap dalam menen tukan kewarganegaraanya.

Asas ini menghindari terjadinya penyelundupan hukum, misalnya seseorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu Negara dengan cara atau berpura-pura melakukan pernikahan dengan pasangan di Negara tersebut.

3. Sistem Kewarganegaraan berdasarkan Naturalisasi

Adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan, Misal : seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan permohonan, memilih/menolak status kewarganegaraan.

a. Naturalisasi Biasa

Yaitu suatu naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing melalui permohonan dan prosedur yang telah ditentukan.

b. Naturalisasi Istimewa

Yaitu kewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah (presiden) dengan persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara.

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan naturalisasi digunakan 2 stelsel, yaitu :

1. Stelsel Aktif, yakni untuk menjadi warga negara pada suatu negara seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum secara aktif.

2. Stelsel Pasif, yakni seseorang dengan sendirinya dianggap sebagai warga negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum.

 

C. Sejarah Kewarganegaraan

Mengetahui tentang masalah kewarganegaraan juga melibatkan sejarah dari sistem kewarganegaraan, yang berkembang dari masa ke masa. Diawali dengan:

1. Zaman penjajahan Belanda

Hindia Belanda bukanlah suatu negara, maka tanah air pada masa penjajahan Belanda tidak mempunyai warga negara, dengan aturan sebagai berikut:

1) kawula negara belanda orang Belanda,

2) (2) kawula negara belanda bukan orang Belanda, tetapi yang termasuk Bumiputera,

3) (3) kawula negara belanda bukan orang Belanda, juga bukan orang Bumiputera, misalnya: orang – orang Timur Asing (Cina, India, Arab, dan lain-lain).[5]

2. Masa kemerdekaan

pada masa ini, Indonesia belum mempunyai UUD. Sehari setelah kemerdekaan, yakni tanggal 18 agustus 1945, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mengesahkan UUD 1945. Mengenai kewarganegaraan UUD 1945 dalam pasal 26 ayat(1) menentukan bahwa "Yang menjadi warga negara ialah orang – orang bangsa Indonesia aseli dan orang – orang bangsa lain yang di sahkan dengan undang – undang sebagai warga negara," sedang ayat 2 menyebutkan bahwa syarat – syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapan dengan undang – undang.[6]Sebagai pelaksanaan dari pasal 26, tanggal 10 april 1946, diundangkan UU No. 3 Tahun 1946. Adapun yang dimaksud dengan warga negara Indonesia menurut UU No. 3 Tahun 1946 adalah:

(1) Orang yang asli dalam daerah Indonesia,

(2) Orang yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam wilayah negara Indonesia,

(3) Anak yang lahir di dalam wilayah Indonesia.[7]

3. Persetujuan Kewarganegaraan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB)

Persetujuan perihal pembagian warga negara hasil dari konferensi meja bundar (KMB) tanggal 27 desember 1949 antara Belanda dengan Indonesia Serikat ada tiga hal yang penting dalam persetujuan tersebut antara lain:

(1) Orang Belanda yang tetap berkewargaan Belanda, tetapi terhadap keturunannya yang lain dan bertempat tinggal di Indonesia kurang lebih 6 bulan sebelum 27 desember 1949 setelah penyerahan keddaulatan dapat memilih kewarganegaraan Indonesia yang disebut juga "Hak Opsi" atau hak untuk memilih kewarganegaraan.

(2) Orang – orang yag tergolong kawula Belanda (orang Indonesia asli) berada di Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia kecuali tidak tinggal di Suriname / Antiland Belanda dan dilahirkan di wilayah Belanda dan dapat memilih kewarganegaraan Indonesia,

(3) Orang – orang Eropa dan Timur Asing, maka terhadap mereka dua kemungkinan yaitu: jika bertempat tinggal di Belanda, maka dtetapkan kewarganegaraan Belanda, maka yang dinyatakan sebagai WNI dapat menyatakan menolak dalam kurun waktu 2 tahun.[8]

4. Berdasarkan undang – undang nomor 62 tahun 1958

Undang – undang tentang kewarganegaraan Indonesia yang berlaku sampai sekarang adalah UU No. 62 tahun 1958, yang mutlak berlaku sejak diundangkan tanggal 1agustus 1958. Beberapa bagian dari undang – undang itu, yaitu mengenai ketentuan – ketentuan siapa warga negara Indonesia, status anak – anak an cara – cara kehilangan kewarganegaraan, ditetapkan berlaku surut hingga tanggal 27 desember 1949.

Hal – hal selengkapnya yang diatur dalam UU No. 62 tahun 1958 antara lain: (1) siapa yang dinyatakan berstatus warga negara Indonesia (WNI), (2) naturalisasi atau pewarganegaraan biasa,(3) akibat pewarganegaraan, (4) pewarganegaraan istimewa, (5) kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan (6) Siapa yang dinyatakan berstatus asing.

Menurut undang – undang :

1) Mereka berdasarkan UU/ peraturan/perjanjian, yang terlebih dahulu (berlaku surut)

2) Mereka yang memenuhi syarat – syarat tertentu yang ditentukan dalam undang – undang itu.

Selain itu, mungkin juga seorang Indonesia menjadi orang asing karena :

1) Dengan sengaja, insyaf, dan sadar menolak kewarganegaraan RI,

2) Menolak kewarganegaraan karena khilaf atau ikut – ikutan saja,

3) Di tolak oleh orang lain, misalnya seorang anak yang ikut status orang tuanya yang menolak kewarganegaraan RI.[9]

D. Masalah Kedudukan Hukum Bagi Orang Asing

Sesuai dengan pasal 38 UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, menyatakan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi: pertama, masuk dan keluarnya ke dan dari wilayah Indonesia, kedua, keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Adapun tugas pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia dilakukan oleh menteri kehakiman dengan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang terkait.

Masalah lain yang berkaitan dengan orang asing adalah tentang perkawinan campuran, yaitu perkawinan antar a dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Dan yang paling menimbulkan persoalan serius adalah perkawinan campuran antar-agama.

1. Perkawinan campuran antar-golongan (intergentiel)

Bahwa hukum mana atau hukum apa yang berlaku , kalau timbul perkawinan antara dua orang, yang masing – masing sama atau berbeda kewarganegaraannya, yang tunduk pada peraturan hukum yang berlainan. Misalnya, WNI asal Eropa kawin dengan orang Indonesia asli.

2. Perkawinan campuran antar-tempat (interlocal)

Yakni perkawinan antara orang – orang Indonesia asli dari lingkungan adat. Misal , orang Minang kawin dengan orang jawa.

3. Perkawinan campuran antar-agama (interriligius)

Mengatur hubungan (perkawinan) antara dua orang yang masing – masing tunduk pada peraturan agama yang berlainan.

Dalam tataran praksis perkawinan campuran antar-agama tidak dikenal di Indonesia. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas tidak menganut perkawinan campuran antar-agama.

Berkaitan dengan status istri dalam perkawinan campuran, maka terdapat dua asas:

a) Asas mengikuti, maka suami/istri mengikuti suami/istri baik pada waktu perkawinan berlangsung, kemudian setelah perkawinan berjalan.

Pasal 26 UU Kewarganegaraan menyatakan :

Ayat (1) perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki – laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Ayat (2) Laki – laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraanya RI jika menurut hukum asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

 

b) Asas persamamerataan

Menurut asas ini, bahwasanya perkawinan tidak mempengaruhi sama sekali kewarganegaraan seseorang, dalam arti mereka (suami atau istri) bebas menentukan sikap dalam menentukan kewarganegaraan asal sekalipun sudah menjadi suami istri.

Ketentuan ini di atur dalam pasal 26 ayat (3) UU kewarganegaraan , bahwa perempuan atau laki – laki WNI yang menikah dengan WNA tetap menjadi WNI jika yang bersangkutan memiliki keinginan untuk tetap menjadi WNI. Adapun mekanismenya dengan, yaitu dengan jalan mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.[10]

Virus-free. www.avast.com