(SURDIANSYAH-FHUMPREGA01) Studi Banding Sistem Kewarganegaraan Antara Negara Indonesia dan Negara Kanada

Studi banding sitem kewarganegaraan antara Negara Indonesia dan Negara Kanada

Sistem pendidikan Kanada mencakup baik sekolah yang dibiayai oleh negara maupun sekolah swasta, mulai dari taman kanak-kanak sampai pra-universitas, Pendidikan adalah tanggung jawab provinsi dibawah undang-undang Kanada, yang berarti ada perbedaan nyata dalam sistem-sistem pendidikan di Provinsi yang berlainan, Tetapi tarafnya diseluruh negara secara keseluruhan tinggi.

Umumnya anak-anak Kanada masuk taman kanak-kanak untuk satu atau dua tahun pada usia empat atau lima tahun secara sukarela. Semua anak mulai Kelas Satu pada usia enam tahun. Tahun ajaran biasanya berlangsung mulai bulan September sampai bulan Juni tahun berikutnya, tetapi kadang-kadang penerimaan murid dalam bulan Januari juga mungkin. Sekolah lanjutan menengah sampai dengan kelas 11, 12 atau 13, tergantung pada provinsinya, Dari sini, para pelajar dapat masuk universitas, perguruan tinggi atau belajar di Cegep. Cegep adalah singkatan dalam bahasa Perancis untuk Perguruan Tinggi Pendidikan Umum dan Kejuruan (College of General and Vocational Education), yaitu pendidikan umum dua tahun atau pendidikan teknis tiga tahun diantara sekolah lanjutan atas dan universitas. Provinsi Quebec mempunyai sistem Cegep.

Mutu Pendidikan yang Tinggi
Institusi pendidikan di Kanada tidak diberi rangking resmi, karena semua institusi pendidikan di Kanada menawarkan program dengan kualitas tinggi. Ketika anda memilih sekolah di Kanada, pertimbangkan tipe, besarnya, dan lokasi institusi tersebut. Jika anda tertarik pada bidang studi khusus, carilah informasi mengenai sekolah mana yang lebih banyak menawarkan disiplin ilmu tersebut.

Belajar dan Melakukan Riset di Kanada. Pilihlah Kanada karena kualifikasi akademis yang diakui diseluruh dunia. Nikmatilah suasana lingkungan beraneka budaya yang unik di sebuah negara yang aman dan indah. Setiap tahunnya, lebih dari 200.000 pelajar dan peneliti internasional memilih untuk belajar di Kanada. Bayangkanlah kunci masa depanmu di Kanada.

Belajar di Kanada merupakan pengalaman yang  menyenangkan dan berharga bagi para pelajar dari seluruh dunia.  Bacalah kisah-kisah para pelajar internasional yang sudah memilih untuk belajar di Kanada atau bergabunglah bersama kami pada Pameran Pendidikan Kanada yang akan dilaksanakan di wilayah Anda!

Langkah-Langkah untuk Belajar dan Melakukan Riset di Kanada

Carilah informasi resmi mengenai apa yang dibutuhkan untuk belajar dan melakukan riset di luar negeri untuk semua  tingkat pendidikan  yang ada di Kanada melalui website Education in Canada kami

• Pilihlah sebuah program dan sekolah yang sesuai dengan minat Anda.
• Cari tahu berapa biayanya untuk belajar di Kanada berdasarkan pilihan yang diambil.
• Mengurus ijin belajar dan persyaratan dokumen lainnya untuk masuk ke Kanada.
• Carilah beasiswa yang ada untuk mahasiswa atau peneliti internasional yang sangat berhasil.
• Pelajari mengenai peluang bekerja dan belajar bagi para mahasiswa dan lulusan.

Mengapa Kanada? 

Reputasi pendidikan Kanada didasarkan oleh kualitas dan pengakuan atas keunggulan di semua sektor pendidikan. Ijazah dari Kanada dihargai diseluruh dunia. Para pendidik internasional sering memilih Kanada sebagai mitra penelitian dan kerjasama. Inilah mengapa:

• Para pelajar tingkat dasar dan menengah (K-12) di Kanada senantiasa berada pada peringkat diantara lima juara akademis top dunia dalam hal membaca, matematika dan ilmu pengetahuan didalam Organisasi untuk Program Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) untuk Kajian Pelajar Internasional. Para pelajar internasional dapat memperoleh manfaat dari lingkungan yang kondusif yang berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa.
• Universitas Kanada berada di jajaran yang terbaik di dunia. Pada tahun 2012, 4 universitas Kanada menempati ranking dalam the Top 100 dari Penetapan Ranking ARWU Shanghai dan 22 didalam the Top 500; 3 berada di ranking the Top 50 pada Penetapan Ranking Universitas QS dan 20 dalam the Top 500; dan 5 menempati ranking dalam the Top 100 dari Penetapan Ranking Universitas Dunia Pendidikan Tinggi Times, dan 8 dalam the Top 200.
• Universitas kami memiliki hubungan global dengan lebih dari 5,000 kesepakatan kerjasama aktif internasional dengan mitra-mitra di seluruh dunia.
• Sekolah tinggi, politeknik, dan cégeps (Collège d'enseignement général et professionnel) - Sekolah Tinggi Umum dan Kejuruan di propinsi Quebec di Kanada menawarkan program yang sejalan dengan dunia industri, berfokus pada karir dengan tingkat pertumbuhan riset terapan yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah industri. Lebih dari 90% dari lulusan sekolah tinggi Kanada bekerja di bidang studi mereka dalam waktu enam bulan setelah diwisuda dan 93% dari para pengusaha merasa puas dengan para lulusan ini.
• Sekolah bahasa di Kanada merupakan ahlinya dibidang pelatihan bahasa di semua tingkat, dengan menyajikan beragam program dalam bahasa Inggris dan Perancis untuk studi lanjutan, pengembangan pribadi atau persiapan usaha.

Pendidikan didalam Sumber Daya Kanada

• EduCanada merupakan sumber informasi komprehensif bagi pelajar dan peneliti internasional yang mencari peluang pendidikan di Kanada. Carilah semua hal yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan studi dan penelitian Anda.
• Hubungi salah satu  Kantor Kanada di luar negeri yang ada di negara Anda untuk mempelajari cara mendapatkan ijin belajar, aplikasi visa pemukim sementara atau biaya proses dan waktunya..
• Canadian Information Centre for International Credentials (Pusat Informasi Kanada untuk Surat Keterangan Internasional (CICIC) merupakan Sarana Rujukan Internasional untuk informasi mengenai belajar di Kanada, bekerja di Kanada; juga untuk penilaian dan pengakuan surat keterangan/ijazah akademik dari luar negeri. CICIC merupakan satu unit dari Council of Ministers of Education, Canada - Dewan Menteri Pendidikan, Kanada (CMEC).

Informasi lebih lanjut tentang Program Pendidikan dan Kaum Muda di Kanada

• Beasiswa: Beasiswa Internasional yang tersedia bagi pelajar dan peneliti internasional yang terbaik dan terpandai untuk belajar dan melakukan riset di Kanada.
• Bekerja dan Melakukan Perjalanan di Canada: Pernahkah Anda bermimpi akan hidup dan bekerja di luar negeri? International Experience Canada - Pengalaman Internasional-Kanada memberikan informasi dan sumber-sumber yang Anda butuhkan untuk melakukan perjalanan dan bekerja di Kanada.

·         Banyak orang berkata bahwa menuntut ilmu di negara maju lebih berat daripada di Indonesia. Target yang tinggi menjadi salah satu parameter dalam perbandingan itu. Beberapa orang melihat dari perbedaan kultur yang biasa mempengaruhi cara belajar dan mengajar. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa belajar di Indonesia ternyata lebih berat daripada di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Australia, Canada, dll? Aneh? Mungkin! Ganjil? Bisa jadi! Menurut saya, yang membuat belajar di Indonesia menjadi lebih berat adalah ketidaksinkronan antara teori dan praktek. Ketidaksinkronan ini membuat siswa ditempatkan pada posisi yang dilematis. Hal ini juga membuat proses belajar terganggu. Sebelum saya melanjutkan hal ini, ada baiknya kita melihat contoh sederhana. Suatu hari Samuel belajar bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang menghormati orang lain. Salah satu poin menghormati orang lain dapat diterapkan saat sedang antri. Menyerobot antrian berarti tidak menghormati mereka yang telah datang lebih dahulu. Menyerobot antrian berarti tidak menghargai orang-orang yang seharusnya dilayani lebih dahulu. Suatu saat ia melihat sendiri bahwa orang tuanya menyerobot antrian. Saat Samuel bertanya kepada orang tuanya, ia mendapat jawaban bahwa hal itu boleh dilakukan kalau kita sedang tergesa-gesa. Pada kesempatan yang lain, Samuel melihat salah pamannya juga menyerobot antrian. Pamannya beralasan bahwa banyak orang juga melakukan hal yang sama. Jadi apa salahnya ia juga ikut melakukannya? Parahnya, ia menyaksikan sendiri apa yang dikatakan pamannya pada kesempatan yang lain. Suatu saat, Samuel diajak oleh ayahnya berlibur ke luar negeri. Negara yang dikunjunginya adalah sebuah negara yang teratur dan tertib. Saat itu, Samuel heran dengan apa yang dilihatnya. Lebih heran lagi, ia melihat ayahnya tidak menyerobot antrian. Ia punya pertanyaan yang sangat besar… Apa yang terjadi dalam pikiran seorang anak yang sedang belajar tentang menghormati orang lain? Satu hal yang pasti, ia langsung ditempatkan pada posisi yang serba sulit. Di satu sisi ia menghormati orang tuanya tetapi di sisi yang lain ia menyaksikan bahwa orang tuanya tidak menghormati orang lain karena menyerobot antrian. Di sekolah ia belajar untuk menghormati orang lain dengan tidak menyerobot antrian tetapi di rumah ia belajar bahwa menyerobot antrian boleh dilakukan kalau sedang tergesa-gesa. Pernyataan dari pamannya bahwa banyak orang juga melakukan hal itu membuat posisinya lebih sulit. Asumsi yang beredar di masyarakat adalah jika mayoritas melakukannya, maka itu adalah hal yang benar. Padahal tidak selalu demikian. Silakan baca: Mayoritas Tidak Selalu Benar Beratnya belajar di Indonesia terkait dengan gap antara teori dan praktek. Pendidikan moral melalui PKn ternyata tidak sejalan dengan kenyataan terkait dengan toleransi, budaya antri, mengutamakan kepentingan orang banyak, dll. Hadirnya kurikulum anti korupsi bisa jadi bumerang karena lemahnya penindakan kasus korupsi. Anak berada dalam kondisi dilematis karena teori dan kenyataan yang tidak sinkron. Dengan fakta seperti itu, maka anak yang sekolah di Indonesia akan menghadapi pertentangan antara hati nurani yang dilatih di sekolah dengan kenyataan yang dilihat sehari-hari. Belajar dengan situasi yang seperti ini jelas sangat berat, kecuali memang pendidikan kita memisahkan ranah kognitif (pengetahuan) dan afektif (sikap).

·         Sekarang, saat semua sudah tenang setelah hasil  hasil PISA keluar, mari kita coba pikirkan faktor-faktor penyebab di balik performa buruk Indonesia.  Bagi yang belum tahu, Indonesia berada di posisi lebih rendah dibanding semua negara yang berpartisipasi, kecuali Peru dalam hal matematika dan sains, serta negara kelima dari bawah dalam hal membaca. Hal yang lebih mengkhawatirkan mungkin adalah rendahnya tingkat pembelajaran yang dilaporkan untuk anak-anak Indonesia usia 15 tahun.  Dalam hal matematika, tiga perempat dari siswa berada dalam atau di bawah acuan terendah – tingkat yang diasosiasikan dengan keterbatasan kemampuan serta terbatasnya kecakapan berpikir lebih tinggi. 
 

·         Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah sedikitnya waktu belajar di sekolah bagi murid-murid Indonesia. Di kelas 1 dan 2, anak Indonesia hanya menghabiskan waktu tiga jam sehari di sekolah – 555 jam setahun – dibandingkan rata-rata 774 jam belajar negara-negara OECD. Jumlah tersebut juga rendah dibanding beberapa negara lain di Asia Tenggara; di Vietnam murid-murid kelas 1 dan 2 pada umumnya belajar sekitar 787 jam. Terlebih lagi, pendeknya jam belajar sekolah ini tidak diimbangi dengan tingginya waktu bimbingan belajar setelah sekolah. Dalam laporan PISA yang terbaru, sekitar setengah dari murid Indonesia mengikuti bimbingan belajar di luar jam sekolah, sedikit lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD, tetapi rendah untuk negara-negara Asia Timur. 

·         Hasilnya, saat siswa-siswa Indonesia mengikuti PISA pada usia 15 tahun, mereka kehilangan dua tahun di sekolah dibanding murid-murid negara OECD. Hal tersebut mungkin menjadi alasan kenapa dalam laporan PISA siswa-siswa Indonesia adalah siswa yang paling bahagia di dunia, tetapi mungkin hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembelajaran mereka. Beberapa kajian menyatakan pentingnya waktu pengajaran dalam menentukan seberapa banyak anak-anak belajar selama satu tahun akademik (lihat di sini dan di sini). Di Indonesia, sebuah kajian terbaru menunjukkan bahwa tahun ajaran yang lebih lama mengurangi pengulangan kelas, meningkatkan pencapaian pendidikan dan meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.
 
Beberapa estimasi kasar menunjukkan bahwa menambah jam belajar berpotensi memperkecil jurang pembelajaran antara Indonesia dengan negara-negara OECD secara signifikan. Kami menggunakan estimasi PISA tentang keuntungan belajar dari satu tahun tambahan bersekolah untuk Indonesia (mengendalikan variabel jenis kelamin dan status sosial-ekonomi) untuk menghitung keuntungan potensialnya. Penambahan jam belajar sehingga mendekati rata-rata jam pelajaran OECD dapat meningkatkan pembelajaran sekitar sepertiga standar deviasi – yang setara dengan menggeser posisi siswa Indonesia naik satu tingkat pada acuan kemampuan internasional PISA.  Sementara perkiraan kasar ini secara relatif sudah besar, peningkatan tersebut akan lebih besar lagi apabila kualitas sekolah lebih baik lagi. Sebagai contoh, keuntungan tersebut akan berlipat ganda besarnya apabila kualitas pendidikan mirip dengan negara-negara OECD. Bahkan dengan kualitas yang sekarang ada, peningkatan pembelajaran secara signifikan dapat mengurangi perkiraan waktu100-300 tahun agar Indonesia dapat mencapai tingkat keberhasilan pembelajaran OECD seperti yang diutarakan Lant Pritchett, seorang professor Harvard. 
 
Tujuan penghitungan semacam ini bukan untuk mengidentifikasi 'satu ramuan ajaib' yang dapat dengan mudah menyelesaikan masalah kualitas pendidikan yang rendah. Menambah jam belajar saja mungkin bukan jawabannya; Thailand, memiliki jam belajar di atas rata-rata, tapi hasil PISA mereka berada dalam peringkat relatif buruk. Hasil yang paling maksimal dari penambahan jam belajar di sekolah akan sangat bergantung pada perbaikan kualitas pendidikan dengan, misalnya, menambah alokasi waktu untuk tugas selama pelajaran berlangsung, meningkatkan efektivitas guru dan menyediakan dana yang cukup bagi sekolah.
 
Kabar baiknya adalah pemerintah Indonesia sudah mulai menanggapi dan melakukan tindakan terkait jam belajar di sekolah. Dengan pelaksanaan kurikulum yang baru, anak-anak Indonesia akan menghabiskan waktu tambahan sebanyak 120 jam di sekolah per tahun. Maka siswa akan belajar rata-rata selama 7 ribu jam untuk menyelesaikan siklus pendidikan dasar dibandingkan dengan rata-rata 7,5 ribu jam anak-anak negara OECD. Dan penambahan jam pelajaran tersebut akan ditujukan untuk matematika dan membaca – bidang dimana Indonesia tertinggal dari negara-negara lainnya.
 
Dampak dari penambahan jam belajar ini bagaimanapun juga akan sangat bergantung pada kualitas kurikulum baru dan seberapa baik kurikulum tersebut dilaksanakan. Hanya waktu yang akan membuktikan apabila perubahan-perubahan terhadap kurikulum akan mampu memperbaiki kualitas pendidikan. Namun beberapa tanda awal tampak mengkhawatirkan. Meskipun kurikulum baru memerlukan perubahan mendasar dalam cara mengajar, para guru mengeluh mengenai tidak cukupnya pelatihan yang mereka terima. Kesempatan untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui penambahan jam belajar akan hilang kecuali apabila kurikulum tersebut bisa efektif memberikan kemampuan keterampilan yang dibutuhkan oleh murid, dan guru mendapat dukungan memadai untuk menyampaikannya. Jutaan anak Indonesia akan berharap bahwa penambahan waktu di ruang kelas berarti bisa belajar semakin banyak, dan bukan berkurangnya waktu untuk bermain.  

nama : syarif rizal

Konsep ketenagakerjaan indonsia dengan brunei darussalam

1.      Konsep ketenagakerjaan indonesia

Penduduk Usia kerja

a.       Penduduk Usia Kerja

adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

b.      Penduduk Bukan Usia Kerja

Penduduk Bukan Usia Kerja adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun.

c.       Angkatan Kerja

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja dan pengangguran.

d.      Bukan Angkatan Kerja

Bukan Angkatan Kerja (BAK) adalah penduduk usia kerja yang pada periode referensi tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan yang lain).

e.       Bekerja

Bekerja yaitu kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena cuti, sakit dan sejenisnya.
Di beberapa negara, konsep bekerja didasarkan atas kebiasaan (Gainful Worker Concept). Konsep ini menentukan seseorang apakah bekerja atau tidak berdasarkan kebiasaannya (usual activity). Konsep ini tidak memakai batasan waktu tertentu

f.       Pengangguran

Terdapat dua definisi pengangguran yaitu definisi standar dan definisi luas (relaxed). Pengangguran definisi standar yaitu meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan suatu usaha. Sedangkan pengangguran definisi luas juga mencakup penduduk yang tidak aktif mencari kerja tetapi bersedia/siap bekerja. Sejak tahun 2001, definisi pengangguran yang digunakan oleh Sakernas adalah definisi luas, sehingga pengangguran mencakup empat kriteria yaitu: mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged worker) dan sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja.

2.      Sistem ketanagakerjaan Brunei Barussalam

Sebagai Negara kecil dengan jumlah penduduk hanya 400 ribuan jiwa , Brunei Darussalam memiliki jumlah angkatan kerja ynag cukup kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan asia tenggara. Data dari Kemenakertrans RI, menunjukan bahwa jumlah angktan kerja Brunei darussalam mengalami stagnansi. Tetapi mulai  2005 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerj sehingga 2010  jumlah angkatan kerja  meningkat 38.6 persen sejak tahun 2004. Dengan jumlah angkatan kerja 198.800 Brunei menduduki peringkat 168 dalam urutan jumlah angkatan kerja di dunia. Menurt jenis kelamin angkatan kerja terserap pada tahun 2012 terdiri dari 41,96 persen perempuan dan 58.4 persen laki-laki. Menurut ILO, total Brunei Darussalam angka partisipasi kerja 66.3 persen dibanding dengan seluruh penduduk  berumur 15 tahun keatas. Angka partisispasi perempuan mencapai 55,7 persen dan masih dibilang rendah dibandingkan laki-laki 76.8 persen.

Berbagi lapangan usaha yang menyerapan tenaga kerja di kelompokkan menjadi 3 yaitu pertama adalah sector pertanian, yang termasuk dalam sector pertanian  adalah lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan. Yang kedua sector industry, yang termasuk dalam sector industry adalah lapangan usaha yang berkaitan dengan  kegiatan pertambangan  dang pengilangan, manufaktur dan penyediaan kepentingan publik seperti listrik, gas dan air. Yang ketiga  sector jasa,  yang termasuk ke dalam sector ini adalah perdagangan besar dan kecil, restoran dan hotel, transportasi dan komunikasi, keuangan, asuransi, real estate dan bisnis.

Data statistik Bunei Darusallam menunjukan bahwa sebagian besar tenaga kerja ( 77.2% ) terserap di sector jasa, sementar 21.4 %  lainya terserap di sector industry. Sektor pertanian rupanya hanya mampu menyerap 1.4 % tenaga kerja. Hal ini terkait dengan karakteristik industry migas yang lebih padat modal ketimbang padat karya. Dengan begitu, karena baik lahan pertaniannya yang tersedi maupun teknologi pertanian di negari ini tidak berkembang baik, maka sector jasa yang menjadi andalan utama untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah  yang besar. Brunei Darussalam menjadi daya tarik bagi pencari kerja dari berbagai negara dan merupakan negara tujuan  kerja alternatif bagi para calon TKI, terutama di sektor formal . Berbeda dengan negara lain, kasus-kasus penganiayaan terhadap TKI  sehingga sorotan media massa  di tanah air, maka kondisi TKI di Brunei  relatif lebih baik. Aparat cepat bertindak apabila ada masalah yang di hadapi TKI  dan menginformasikannya ke KBRI.          Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perekonomian  di dominasi  oleh industri minyak dan gas bumi. Sementara itu perbandingan kesempatan kerja bagi warga negar asing dibanding warga setempat  adalah 38 persen bagi warga asing. Lowongan kerja di Brunei yaitu sektor jasa, perminyakan dan gas, konstruksi,  industri , perawat, perkebunan, ABK, PLRT dn supir. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kompetensi yang diperlukan adalah  Tenaga ahli  bidang perminyakan, Tenaga ahli  bidang konstruksi, Tenaga ahli  bidang jasa dan  Tenaga  non ahli  (buruh) perminyakan dan konstruksi.

Jenis jabatan yang diperoleh oleh pekerja asing dalam bidang minyak dan gas yaitu operator, teknisi,dan analis; bidang konstruksi yaitu arsitek dan buruh. Sedangkan  bidang jasa yaitu asisten manajer, sekertaris , chef , staf , waiters house keeper. Berdasarkan data kemenakertrans, pada tahun 2012,dari 339,195 TKI yang bekerja di Brunei  Darussalam 37,87 persen dari mereka dalah perempuan dan 62,13 persen lainnya adalah laki-laki.

Distribusi TKI yang bekerja di Brunei Darussalam menurut jenis kelamin. Berdasarkan umurnya, TKI yang bekerja di Brunei Darussalam dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok umur.  Dari data tersebut memperlihatkan bahwa TKI yang berumur 40 tahun keatas adalah sebanyak 35,96 persen. Ini berarti bahwa mereka yang berumur kurang dari 40  bisa dikatakan TKI berumur relatif muda sebanyak  64,04 persen. Jenjang pendidikan yang ditamatkan dapat dikelompokkan menjadi  tiga yaitu ; Pendidikan rendah , menengah dan tinggi. Berdasar jenjang pendidikan TKI yang terbilang tinggi  yaitu sebesar  84,95 persen dan yang pendidikan menengah adalah 15,05 persen. TKI banyak terserap di sektor industri, yang termasuk dalam sektor industri adalah lapangan usaha yang berkaitan dengan pertambangan dan pengilangan, manufaktur dan penyediaan kepentingan publik seperti listrik, gas dan air. TKI yang terserap di sektor ini ada sebanyak 76, 93 persen.

Sektor jasa, yang terdiri dari perdagangan besar dan kecil, restoran dan hotel; transportasi dan komunikasi ; keuangan, asuransi, real estate dan bisnis ; serta jasa komunikasi, sosial dan personal, mampu menyerap TKI sebanyak 23,03 persen. Sementara itu,  sektor pertanian, yang terdiri dari pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan hanya mampu menyerap TKI sebanyak 0,05 persen. Berbeda dengan negara – negara tetangga yang umumnya berbasis pertanian, sektor agrikultur di negara ini memang tidak mampu menyerap  tenaga kerja dalam jumlah besar karena tidak berkembangnya sektor ini.

Berdasarkan jenis pekerjaan utamanya,terdapat 22.13 persen TKI yang bekerjaa sebagai tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan. Selain itu terdapat 9,68 persen lainnya  yang bekerja sebagai  tenaga usaha penjualan dan 2.18 persen tenaga kerja yang bekerja sebagai tenaga usaha jasa. Sejalan dengan data distribusi tenaga kerja menurut pendidikan dan sektor usaha , 66 persen  TKI mengisi posisi sebagai  tenaga profesional , teknisi dan sejenisnya. Berbeda   dengan kebanyakan negara tujuan TKI  pada umumnya, sebagian besar TKI yang mengadu nasib di negara ini berbekal dengan pendidikan tinggi  dan berhasil mengisi posisi menengah keatas dalam sektor industri. Hanya sedikit saja TKI yang bekerja menjadi buruh maupun penata laksana rumah tangga. Ini mengidentifikasikan bahwa kesejahteraan TKI di Brunei Darussalam relatif lebih baik dibandingkan kerja indonesia di negara tujuan lain.

nama : syarif rizal

STUDI BANDING SISTEM KEWARGANEGARAA ANTARA INDONESIA-ARAB SAUDI

Dalam bahasa Arab politik disebut "Siyasyah" yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, dalam bahasa Inggrisnya disebut "Politics". Politik berasal dari kata " polis" (negara kota), yang kemudian berkembang menjadi kata dan pengertian dalam barbagai bahasa. Aristoteles dalam Politics mengatakan bahwa pengamatan pertama – tama menunjukan kepada kita bahwa setiap polis atau negara tidak lain adalah semacam asosiasi.

Pada umumnya sistem pemerintahan terbagi menjadi tiga, antara lain sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan campuran

Jika di lihat dari sudut pandang sistem kewarganegaraan arab saudi dengan indonesia dari segi politiknya memang berbeda. Berikut pembahasan sistem kewarganegaraan indonesia-arab saudi dari segi politik:

Sistem Politik Kerajaan Arab Saudi

Sebelum membahas secara jauh, sebenarnya nama resmi negara bangsa Arab Saudi berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah. Selanjutnya bagian ini akan menjelaskan berbagai pengalaman negara ini dalam menjalankan sistem politik untuk melangsungkan mekanisme pemerintahan. Sejak kekuasaan dilaksanakan oleh dua basis besar, yaitu Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab, praktis kekuasaan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dilaksanakan secara langsung oleh raja dalam suatu dinasti, yang kemudian disebut sebagai monarki feodal Arab. Begitu juga jabatan-jabatan penting lainnya dikelola oleh keluarga raja, bahkan Komisi Pengawasan Pengadilan diangkat dan ditunjuk oleh raja, demikian pula dalam hal pemerintahan daerah, serta gubernur dari semua provinsi ditentukan dan dipilih oleh raja.

Dalam hal pemisahan kekuasaan di Arab Saudi, maka akan dibahas beberapa hal mengenai pemisahan kekuasaan di dalam sistem yang diterapkan di kerajan ini, pertama dalam hal eksekutif yaitu kepala negara dipegang oleh seorang raja yang telah ditetapkan oleh mekanisme Dewan Keluarga Saud sehingga tidak ada partai politik di Arab Saudi, setelah itu ketika semakin maju proses pemerintahan, maka dibentuk berbagai departemen yang pejabatnya dipegang oleh keluarga Saudi.

Dalam bidang legislatif menjelang tahun 2000, untuk menghadapi era globalisasi dan tekanan demokratisasi, maka terbentuk suatu badan musyawarah atau majelis syura dalam merespon berbagai tekanan, bahkan dianggap berbagai kalangan pengamat sebagai upaya menghindar dari pembentukan partai politik. Yudikatif yaitu sistem peradilan yang terdiri dari pengadilan-pengadilan biasa, pengadilan tinggi agama Islam dan sebuah mahkamah banding. Sistem hukum ini bersumber dari al-Qur'an yang bersumber dari hadis periwayatan sunni mazhab Wahabi. Adapun, disana berlaku pula hukum adat dan hukum suku yang diawasi oleh Komisi Pengawas Pengadilan.  

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Arab Saudi mempunyai bentuk pemerintahan Monarki Konstitusional, yaitu kerajaan yang harus tunduk dan taat kepada konstitusi, yakni al-Qur'an dan syariat Islam, hal tersebut berdasarkan pengamatan Jhon L. Esposito. Jadi, ketika seorang raja menyimpang dari konstitusi tersebut, maka boleh disingkirkan dan hal itu dilakukan oleh Dewan Keluarga Saud. Dalam sistem politik ini memang tidak demokratis, namun seiring dengan perkembangan dan munculnya tuntutan berbagai kelompok, maka terdapat nilai-nilai demokrasi, walaupun sangat kecil sekali, bahkan sebagian pengamat menyebut sama sekali tidak ada.

 Sistem Politik Indonesia

Sistem adalah suatu keutuhan, keseluruhan, kebulatan suatu bagian menjadi himpunan yang komplek dan terorganisir. Sebuah sistem bekerja secara bersama dan menyeluruh agar dapat berfungsi optimal. Jika salah satu bagian tidak bisa bekerja sama maka keseluruhan sistem akan terganggu. Politik merupakan interaksi pemerintah dengan takyat dalam rangka membuat kebijakan terbaik untuk kepentingan seluruh rakyatnya.

Dari pengertian sistem dan politik tersebut maka, Sistem Politik Indonesia adalah keseluruhan kegiatan(termasuk pendapat, prinsip, penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, skala prioritas, dll) yang terorganisir dalan negara Indonesia untuk mengatur pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan  demi kepentingan umum dan kemaslahatan rakyat.

Kemudian untuk mewujudkan semua sistem politik di Indonesia membutuhkan suprastruktur dan infrastruktur yang baik. Mereka adalah lembaga negara (Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan lembaga lainnya) sebagai kekuatan utama dan didukung oleh partai politik, organisasi masyarakat, media komunikasi politik, pers, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar kebijakan pemerintah sesuai dengan hati rakyat.

Sistem Politik Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang diterapkan di Indonesia saat ini. Sistem ini mengambil nilai-nilai luhur dari pancasila. Semua kegiatan yang telah dijelaskan diatas berpedoman pada pancasila dan dilaksanakan dengan demokratis.

Prinsip Sistem Politik Demokrasi Pancasila:

1. pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan hukum

2. Pemerintah berdasarkan konstitusi

3. Jaminan kebebasan individu dalam batas-batas tertentu

4. pemerintahan yang bertanggung jawab

5. Pemilu langsung dan multipartai

NAMA : KERIS NEGORO

NIM : 16PR10364

TUGAS 2

 

PERBANDINGAN SYSTEM KETENAGAKERJAAN AMERIKA DENGAN INDONESIA

Perbandingan system ketenagakerjaan amerika dengan indonesia memang menarik, karena jika kita lihat system ketenaga kerjaan kita hasilnya tidak sebaik dengan amerika yang menimbulkan pertanyaan besar bagi kita semua, apa yang salah dengan system ketenagakerjaan di Negara kita sebenarnya?

Berikut ini coba saya ulas sedikit tentang system ketenagakerjaan di amerika dan indonesia kemudian kita saya selaku penulis mencoba untuk membandingkan di antara keduanya.

Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (bahasa Inggris: United States Department of Labor; disingkat DOL) adalah departemen eksekutif federal pemerintah A.S. yang bertugas menangani keselamatan kerja, standar upah dan jam kerja, tunjangan asuransi pengangguran, layanan lowongan kerja, dan statistik ekonomi. Departemen ini dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja yang dijabat Hilda Solis sampai Januari 2013 lalu. Sambil menunggu penggantinya, Seth Harris menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja sementara sekaligus Wakil Menteri Tenaga Kerja.

Tujuan Departemen Tenaga Kerja adalah mendorong, mempromosikan, dan mengembangkan kesejahteraan para penerima upah, pencari kerja, dan pensiunan di Amerika Serikat; memperbaiki kondisi kerja; memajukan kesempatan lowongan kerja yang menguntungkan; dan menjamin tunjangan dan hak-hak kerja. Dalam menjalankan misi tersebut, Departemen Tenaga Kerja memberlakukan lebih dari 180 hukum federal. Peraturan-peraturan tersebut mencakup banyak aktivitas kerja yang dijalankan oleh 10 juta pencipta lapangan kerja dan 125 juta pekerja.

Departemen ini bermarkas di Frances Perkins Building, yang mengambil namanya dari Frances Perkins, Menteri Tenaga Kerja periode 1933-1945 dan menteri kabinet wanita pertama dalam sejarah Amerika Serikat.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar didunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sedangkan negara kelima yang memiliki penduduk terbesar adalah Jepang. Indonesia dengan jumlah penduduk 237.641.326 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia. Tentu saja hal ini menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja yang melimpah, yang bisa disalurkan untuk mempercepat proses pembangunan Indonesia. Sumber daya manusia yang melimpah dan didukung oleh sumber daya alam yang juga melimpah merupakan modal yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dari negara lain yang lebih maju dan makmur. Hal ini bisa terwujud kalau pengelolaan SDM dan SDA tadi terlaksana dengan baik, terjadi perimbangan antara pendidikan/skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja. 

Masalah akan timbul, apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersedian lapangan kerja yang ada. Dengan kata lain lapangan kerja yang ada tidak mampu menampung (mempekerjakan) tenaga kerja yang ada, lebih-lebih tenaga kerja yang tidak terampil atau berpendidikan. Masalah ini akan menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin juga semakin besar dan memiliki efek-efek negatif yang lain pula. 

Semua yang kita paparkan di atas tadi merupakan cerminan dari sebagian permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia yang coba kita jelaskan dipostingan kali ini. Berikut beberapa masalah ketenagakerjaan di Indonesia. 

1.      Jumlah Angkatan Kerja yang Besar

Besarnya angkatan kerja yang ada di Indonesia tidak mampu diserap semuanya oleh kesempatan kerja yang ada, karena tidak berimbangnya jumlah angkatan kerja yang ada dengan ketersediaan kesempatan kerja. Hal ini merupakan pokok yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan pembangunan ekonomi. 

2.      Kualitas tenaga Kerja Relatif Rendah

Kualitas tenaga kerja yang rendah ini disebabkan karena tingkat pendidikan penduduk yang rendah pula atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Tidak saja disebabkan banyaknya usia putus sekolah, namun juga disebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan sehingga tenaga kerja tidak mampu menyerap atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Rendahnya kualitas tenaga kerja akan berpengaruh pada tingkat prduktivitas yang ujung-ujungnya menyebabkan proses produksi yang tidak efisien. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa produk Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan produk luar terutama barang-barang yang dihasilkan negara-negara maju. Bukan karena sedikitnya modal yang disediakan dalam proses produksi, justeru sebaliknya biaya produksi tinggi tapi hasil produksi rendah.

3.      Persebaran Tenaga Kerja Tidak Merata

Luasnya wilayah dan banyaknya kepulauan d Iindonesia serta terkonsentrasinya penduduk di Pulau Jawa juga merupakan penyebab timbulnya permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia ini mengakibatkan persebaran penduduk tidak merata. Daerah-daerah luas di Indonesia kekurangan penduduk sementara di Pulau Jawa kelebihan penduduk (padat). Banyaknya penduduk di Pulau Jawa ini dapat menigkatkan investasi di pulau tersebut. Berbagai usaha didirikan namun tetap tidak mampu untuk menekan jumlah pengangguran, malah sebaliknya semakin tinggi. Karena pulau jawa terutama kota-kota besar sudah menjadi daya tarik bagi pencari kerja dari luar Pulau Jawa. Padahal daerah di luar Pulau Jawa memiliki potensi alam yang melimpah dan belum diolah secara optimal. 

4.      Kesempatan Kerja Masih Terbatas

Berbagai sektor pekerjaan yang tersedia baik dibidang agraris, ekstraktif, industri, perdagangan dan jasa tidak mampu menampung besarnya jumlah angkatan kerja yang ada. Ketersediaan kesempatan kerja dibidang-bidang tersebut sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang besar. Mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga tingkat kesejahteraan hidup rendah, karena mereka tidak memperoleh penghasilan.

5.      Meningkatnya Pengangguran

Muara dari permasalahan ketenagakerjaan ini adalah semakin tingginya tingkat pengangguran. Apalagi tingginya tingkat pengangguran ini semakin diperparah dengan adanya PHK (pemutusan hubungan kerja) besar-besaran. PHK besar-besaran biasanya dilakukan untuk efisiensi perusahaan.

Pengangguran ini akan berakibat luas dalam perspektif pembangunan ekonomi negara. Banyaknya jumlah pengangguran merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi negara dan pemicu terganggunya kestabilitasan sosial dan politik.

Dilihat dari pembahasan di atas maka perbedaan dari keduanya adalah

No	Indonesia	Amerika
1	SDM yang masih rendah	SDM sudah tinggi
2	Tingkat pengangguran tinggi	Tingkat pengangguran rendah
3	Peluang kerja sedikit	Peluang kerja banyak

 

Kesimpulan

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah adanya kesenjangan yang begitu besar antara ketersediaan kesempatan atau lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Minimnya lapangan/kesempatan kerja ini mengakibatkan semakin tingginya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia. Pengangguran berdampak sangat negatip terhadap proses pembangunan perekonomian negara.

Jika kitta bandingkan dengan amerika di atas maka masih banyak hal yang harus di perbaiki oleh Negara kita. Bannyak factor juga yang harus di perbaiki, mulai dari SDM yang harus di perbaiki, jumlah pengangguran dengan peluang kerja dan lain-lain.

NAMA : KERIS NEGORO

NIM : 16PR10364

TUGAS 1

 

Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Inggris

Penyelenggaraan sistem pendidikan dasar di Inggris lebih menekankan pada praktek daripada teori.Sekolah dasar di negara tersebut diperuntukkan untuk anak usia 5 sampai 10 tahun dan berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun. Dalam sistem pendidikan di Inggris tidak ada sistem ujian untuk naik ke kelas selanjutnya. Ujian kemampuan dasar dilakukan hanya satu kali ketika siswa berumur 7 tahun. Tahun pertama dan kedua disebut infants dan tahun ketiga sampai keenam disebut Junior. Kurikulum mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah dasar di sana antara lain bahasa Spanyol, matematika, IPA, IPS, pelatihan berupa pelatihan musik, seni, estetika, dan kerajinan tangan serta pelajaran olahraga atau pendidikan jasmani.

Penyelenggaraan sistem pendidikan dasar di Indonesia lebih menekankan pada teori daripada praktek.Sekolah dasar di Indonesia diperuntukkan untuk anak usia 6 sampai 11 tahun dan berlangsung dalam kurun waktu 6 tahun. Jenjang sekolah dasar di Indonesia yaitu jenjang kelas I-VI. Dalam sistem pendidikan di Indonesia mengenal yang namanya ujian kenaikan kelas, yaitu yang dilaksanakan pada akhir semester kedua. Evaluasi yang dilakukan yaitu dengan cara Ujian Nasional. Jika siswa tidak lulus ujian nasional tahap 1, siswa harus mengikuti UN tahap 2. Jika siswa tidak lulus pada tahap 2, mereka harus mengikuti program kejar paket. Kurikulum mata pelajaran yang diajarkan antara lain Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan Keterampilan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, serta Muatan Lokal.

Perbandingan pendidikan di Inggris dan Indonesia bisa kita lihat secara umum pada tabel di bawah ini

No.	Aspek Perbandingan	Indonesia	Inggris
1.	Masa Belajar	6 tahun	7 tahun
2.	Tahun Akademik	Juli sampai dengan Juni	September sampai Juli
3.	Pembiayaan pendidikan	Sekolah Negeri dibiayai oleh pemerintah Sekolah Swasta hanya mendapat subsidi	Sekolah Negeri dibiayai oleh pemerintah Sekolah Swasta hanya mendapat subsidi
4.	Waktu Belajar	a.    Pada Umumnyahari senin-Sabtu b.    Pada umumnya jam belajar per hari sebanyak 6 jam c.    Waktu belajar 34 minggu/ tahun, jumlah jam belajar 27-38/ minggu	a.Pada Umumnya hari Senin-Jumat, hari sabtu digunakan untuk kegiatan ekstra kurikuler b.    Pada umumnya jam belajar per hari sebanyak 4,5 jam c.    Hari efektif selama 200 hari (20minggu/tahun), jumlah jam belajar 23,5 jam/minggu
5.	Kurikulum  Mata Pelajaran	a.    Pendidikan Agama b.    PendidikanKewarganegaraan c.    Bahasa Indonesia d.   Matematika e.    IPA f.     IPS g.    Seni Budaya danKeterampilan h.    Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan i.      Muatan Lokal	a.    Bahasa Spanyol b.    Matematika c.    Ilmu PengetahuanSosial d.   Ilmu PengetahuanAlam e.    Pelatihan (musik, seni estetika, dan kerajinan tangan) f.     Pendidikan Jasmani
6.	Evaluasi	Ujian Nasional	A-levels
7.	Konsekuensi UN	Jika siswa tidak lulus ujian nasional tahap 1, siswa harus mengikuti UN tahap 2. Jika siswa tidak lulus pada tahap 2, mereka harus mengikuti program kejar paket.	Jika siswa tidak lulus pada Ujian Nasional tahap 1 maka siswa harus mengikuti ujian tahap 2. Jika siswa tidak lulus pada tahap 2, mereka harus mengulang  pelajaran dari awal.
8.	Rasio Guru dan Murid	17:1	20:1

Keunggulan sistem pendidikan di Inggris yaitu menganut pola press shcematic. Itu artinya bahwa kurikulum mata pelajaran yang diajarkan tidak terlalu banyak yang dipelajari dan siswa akan lebih terfokus dan terspesialisasi, sehingga akan lebih dapat memahami dan memaknai apa yang diajarkan. Selain itu siswa-siswa dalam belajar tidak seperti banyak mendapatkan tekanan selama bersekolah. Waktu studi di sana lebih singkat daripada di Indonesia. Sekolah bagi mereka adalah tempat untuk bermain, berkreasi, dan berdiskusi. Di Inggris biaya sekolah sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Guru-guru yang ada di sana juga sangat berkompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualifikasi pendidikan di Inggris dikenal dan diakui secara internasional. Standar kualitas institusi Inggris adalah salah satu yang terbaik di dunia. Metode pengajaran yang digunakan bertujuan untuk mempersiapkan murid dengan keterampilan yang diperlukan di pasar global. Sekolah menyediakan berbagai macam jurusan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid.

Keunggulan sistem pendidikan di Indonesia yaitu dalam kurikulum mata pelajaran mengajarkan mata pelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan tersebut diharapkan akan melahirkan warganegara yang memiliki moral yang baik. Selain mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan juga diajarkan mata pelajaran muatan lokal. Dengan mata pelajaran muatan lokal, maka akan dapat membantu melestarikan budaya yang dimiliki oleh Indonesia.

Berdasarkan temuan keunggulan sistem pendidikan Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia agar lebih baik lagi harus sedikit meniru sistem pendidikan di negara Inggris yang tidak terlalu banyak memberikan kurikulum mata pelajaran. Pendidikan lebih menekankan pada praktek daripada teori. Selama ini, siswa di Indonesia lebih ditekankan pada aspek kognitifnya saja dan siswa dituntut untuk belajar banyak teori. Akan lebih baik apabila kognitif, afektif dan psikomotornya diberikan secara seimbang. Kesempatan warga untuk memperoleh pendidikan di Indonesia juga masih sulit dijangkau. Padahal pemerintah mencanangkan dana sebesar 20% dari APBN untuk pendidikan. Akan tetapi istilah sekolah gratis masih belum terealisasikan pada kenyataannya. Pemerintah harus mengatur ulang pendanaan yang diberikan agar setiap warga dapat merasakan pendidikan secara merata. Guru di Indonesia juga harus dibina lagi hatinya supaya bisa melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dan pendidik dengan baik.

KESIMPULAN :

     Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Inggris disebabkan oleh kalau system pendidikan di indonesia banyak menekankan pada teori dan sebaliknya pendidikan di inggris banyak menekankan pada praktek 

(Muhammad bahrezi - fakultas hukum reg A 01) konsep ketenagakerjaan perubahan negara Thailand dan perbandingan Dengan negara Indonesia

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand menjajaki peningkatan kerja sama bilateral di bidang ketenagakerjaan. 

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, penjajakan kerja sama di bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Thailand ini meliputi hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, pelatihan, dan manajemen penempatan tenaga kerja migran. Korporasi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kerja sama pelatihan dan sharing best practices.

"Dalam pertemuan tadi juga disinggung masalah kerja sama di bidang maritim dan kelautan, kerjasama sektor produk perikanan dan terutama perlindungan pekerja kelautan atau Anak buah Kapal (ABK) antar kedua Negara," katanya usai pertemuan bilateral antara  dan Menteri Tenaga Kerja Thailand H.E. Mr Gen Surasak Karnjanara di kantor Kemenaker, Jakarta, seperti keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (29/7). 

Hanif mengatakan sebagai anggota dan pendiri dari Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Indonesia dan Thailand negara merupakan mitra penting dan mempunyai peran aktif dalam berbagai kerja sama yang terjalin di bawah kerangka ASEAN. Selain itu, kata dia, Indonesia dan Thailand sampai dengan saat ini telah memiliki beberapa nota kesepahaman (MoU) antara lain di bidang pendidikan, hukum, anti korupsi, perdagangan.  
"Namun, sampai dengan saat ini belum ada MoU yang terjalin di bidang ketenagakerjaan," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Hanif, dalam pertemuan tersebut keduanya sepakat untuk menjajaki secara serius kerja sama di bidang ketenagakerjaan dalam bentuk penandatanganan MoU secara resmi. Terkait dengan kerja sama menghadapi ASEAN Community dan Post 2015 and beyond, Indonesia sangat mendukung kelanjutan kerja sama diantara negara anggota ASEAN di bawah pilar socio-culture, khususnya bidang ketenagakerjaan. 

Pihaknya juga setuju melanjutkan program awareness dan promosi perlindungan sosial tenaga kerja serta membangun jaringan komunikasi regional networking untuk memperkuat perlindungan sosial, program skills recognitions dan produktivitas dalam rangka peningkatan kualitas angkatan kerja, memfasilitasi pergerakan pekerja yang memiliki keahlian, dan meningkatkan kesempatan kerja pada era globalisasi ekonomi.

"Indonesia dan Thailand juga sepakat dapat terus mendukung pelaksanaan Asean Skills Competition (ASC) sebagai pemacu negara-negara anggota ASEAN untuk terus meningkatkan pengembangan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja usia muda," ujarnya. 

Kerja sama yang lebih erat antarnegara ASEAN dibutuhkan mengingat sampai dengan saat ini ASEAN mutual recognition telah ada delapan sektor yang telah disetujui dan Indonesia mengharapkan agar skills recognition dapat terus dikembangkan kedepannya. Kerja sama juga dibutuhkan untuk membangun jaringan konsultasi regional tentang pengawasan ketenagakerjaan, penguatan kapasitas labour market system, membangun komunikasi dalam rangka penguatan dialog sosial regional dalam rangka hubungan industrial terkait sistem pengupahan, jaminan sosial, kondisi kerja, dan promosi kerja layak. 
Sementara itu, terkait perlindungan tenaga migran, saat ini ASEAN akan melakukan finalisasi instrumen perlindungan tenaga kerja migran diantara negara anggota. "Indonesia mengharapkan kiranya instrumen tersebut dapat segera diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh negara anggota ASEAN dengan cakupan perlindungan secara menyeluruh, baik pekerja migran tercatat maupun yang tidak terdaftar dan memberantas tindak perdagangan manusia," ujarnya. 

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Thailand H E Mr Gen Surasak Karnjanara mendukung perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dan Thailand, terutama di bidang ketenagakerjaan. Kerja sama antar kedua negara diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penanganan bidang ketenagakerjaan di masing-masing negara. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Thailand telah terjalin sejak tahun 1950 dan terus berkembang sampai dengan saat ini, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. 

Kerja sama ini semakin diperkuat dengan adanya Komisi Bersama (Joint Commission) sejak tahun 1992. "Selama ini, Indonesia dan Thailand juga terlibat dalam kerja sama regional dalam Indonesia Malayasia Thailand – Growth Triangle (IMT-GT) dan salah satu working group membahas mengenai Human Resources Development (HRD)," ujarnya.

Indonesia mendukung agenda kerja yang akan dilakukan pada tahun 2015 di bawah working group HRD khususnya pelaksanaan Training of Trainers on Underwater Welding yang rencana akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 di Songkla, Thailand.