Perkembangan pendidikan di Indonesia
Secara umum sistem pendidikan yang terjadi di Indonesia bersifat demokratsis, meskipun pada pelaksanaannya sering terjadi berbagai perubahan dalam kurikulum dan pelaksanaan pendidikan sendiri. Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini Indonesia telah mengalami enam kali perubahan kurikulum. Yakni, pada rentang waktu tahun 1945-1949 dikeluarkan Kurikulum 1947. Tahun 1950-1961, ditetapkan Kurikulum 1952. Kurikulum,pada masa Orde Lama adalah Kurikulum 1964, sedangkan untuk masa orde baru diterapkan kurikulum 1994, KBK, dan terakhir adalah KTSP. Perubahan kurikulum ini adalah satu upaya penting yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan untuk mengubah sistem pendidikan dan pengajaran sehingga lebih sesuai dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, tujuan lain dari perubahan ini yakni untuk mewujudkan Indonesia yang mampu beradaptasi dengan perubahan global sehingga Indonesia pun mampu unutk bersaing pada tingkat Internasional, khususnya dalam bidang pendidikan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada penyerahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mensejahterakan rakyat setempat, meringankan beban hidup, memberi jaminan kelayakan hidup, terpenuhinya layanan kesehatan dan pemerataan pendidikan serta harapan-harapan menggembirakan lainnya.
Jadi pada awalnya Indonesia menganut sistem sentralisasi. Sehingga semua sistem pengajaran diserahkan kepada pusat. Namun, pada tahun 1998 seiring dengan adanya reformasi, maka munculah semangat desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi yang pada akhirnya menuntut pada kemnadirian untuk melakukan otonomi terhadap pendidikan dimasing-masing wilayah. Sehingga yang terjadi saat ini, tidak jarang ditemukannya keberagaman kemampuan pendidikan yang ada di Indonesia melihat pada kondisi dan letak sekolah didirikan
Selain itu, kini pemerintah juga telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun sebagai upaya untuk meminimalisir tingkat buta huruf yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk jenjang pendidikan, Indonesia memebagi pendidikan menjadi 5 jenjang, diantaranya:
1. Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) atau prasekolah
Waktu belajar satu atau dua tahun yang menampung anak usia lima sampai enam tahun. Di Tingkat prasekolah ini, pendidikan lebih di fokuskan pada permainan. Karena pada masa ini adalah masa bermain. Proses belajar di sekolah negeri dimulai pukul 07.30 sampai 10.00.
2. Sekolah Dasar (SD)
Waktu belajar enam tahun bagi anak usia tujuh sampai duabelas tahun. Sekolah Dasar dibagi menjadi 2, yaitu sekolah dasar rendah (kelas 1-3) dan sekolah dasar tinggi (kelas 4-6).
3. Sekolah Manangah Pertama (SMP) waktu belajar 3 tahun
4. Sekolah Menangah Atas (SMA)
Penyelenggaraan sistem pendidikan dasar di Indonesia lebih menekankan pada teori daripada praktek. Sekolah dasar di Indonesia diperuntukkan untuk anak usia 6 sampai 11 tahun dan berlangsung dalam kurun waktu 6 tahun. Jenjang sekolah dasar di Indonesia yaitu jenjang kelas I-VI.. Evaluasi yang dilakukan yaitu dengan cara Ujian Nasional. Jika siswa tidak lulus ujian nasional tahap 1, siswa harus mengikuti UN tahap 2. Jika siswa tidak lulus pada tahap 2, mereka harus mengikuti program kejar paket. Kurikulum mata pelajaran yang diajarkan antara lain Pendidikan Agama,Pendidikan Kewarganegaraan, bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan Keterampilan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, serta Muatan Lokal.
Perkembangan pendidikan di Negara Perancis
Republique Francaise merupakan sebuah negara yang wilayah teritorialnya terletak di Eropa Barat. Namun demikian, Perancis juga memiliki banyak wilayah teritorial di seberang lautan di seluruh dunia. Dari sisi histiros, Peracis merupakan satu unit politik yang dipersatukan oleh penjajah Romawi Kuno, oleh karena itu beberapa segi kehidupan pun sedikit banyak akan dipengaruhi opleh bangsa romawi. Sedangkan untuk segi bahasa, Perancis memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Perancis. Dengan adanya sedikit kesamaan bahasa dengan bahasa Italia, Portugal, dan Spanyol, maka Perancis termasuk menjadi bagian dari negara latin. Sistem pemerintahan Perancis baru mulai berkembang pada masa Republik Ketiga (Abad ke-19) yang ditandai dengan adanya kemajuan yang dicapai melalui ide-ide pemikiran sosial, politik, ekonomi, termasuk pendidikan yang digagas oleh kaum menengah. Pembaruan-pembaruan tersebut ternyata mampu merubah Perancis menjadi sosok bangsa yang maju dan disegani dikancah Eropa. Kamajuan sosial dan politik yang dialami oleh Perancis memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yakni dengan adanya berbagai pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakatr Perancis sendiri. Pembangunan sistem pendidikan dilakukan sejak akhir abad ke-19, yaitu ketika Jules Ferry, pemilik kantor pengacara dari Menteri Penajaran Publik (Minister of Public Instruction) membuat terobosan baru dalam pembangunan pendidikan di Perancis yakni menciptakan sekolah Republikan modern yang dapat menampung semua anak dibawah usia 15 tahun, mewajibkan pendidikan bagi rakyat, dan adanya pendidikan gratis (free of charge) serta seluler (laique).Sesuai peraturan dalam " La loi d'orientation sur l'éducation No. 89-486 tertanggal 10 Juli 1989 " pendidikan menempati urusan pertama dalam skala prioritas nasional Perancis.
Pendidikan adalah suatu hak dan sekaligus kewajiban bagi anak antara umur 6 hingga 16 tahun sehingga semua beban biaya sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Secara umum, pendidikan di Perancis dewasa ini berlangsung secara sentralistik. Pengelolaan yang bersifat sentralistik tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh sistem politik dan sejarah pemerintahannya yang berulang kali lebih bersifat sentralistik pula. Maksud dari sentarlistik di sini yakni pendidikan yang dipusatkan sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi, kementrian pendidikan (iasa disebut Ministry of National Education) memeiliki peran urgent dalam kemajuan pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah juga menekankan akan adanya wajib belajar 16 tahun dengan penerapan sistem sekolah gratis untuk setiap jenjang pendidikan.
Jenjang Pendidikan di Perancis
Sentraliasi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut selanjutnya membagi jenjang pendidikan menjadi tiga jenjang, yaitu Pendidikan dasar(enseignement primaire, Pendidikan menengah (enseignement secondaire) Pendidikan tinggi(enseignement superieur).
Bagian-bagian pelajaran eksplorasi yang harus diambil oleh setiap siswa adalah sebagai berikut (www.education.gouv.fr):
1) Dua program pilihan
Setiap siswa memilih dua pelajaran yang berbeda dengan 12 mata pelajaran pertama yang dipilih yaitu eksplorasi ekonomi: "prinsip-prinsip dasar ekonomi dan manajemen" atau "ilmu ekonomi dan sosial"
2) Sebuah komplementer pada pendidikan teknis
Selain belajar eksplorasi ekonomi, siswa dapat memilih dua pengajaran teknologi : bioteknologi, dan ilmu laboratorium, kesehatan dan pembangunan sosial, inovasi teknologi dan ilmu teknik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rute teknologi (www.education.gouv.fr).
3) Pelatihan khusus
Kedua eksplorasi ajaran dapat digantikan oleh sebuah instruksi, karena pelatihan khusus yang mengarah dan jadwal yang diperlukan yaitu Pendidikan Jasmani dan Olahraga (180 jam), Kreatif desain dan budaya (216 jam), Circus Arts (216 jam)
Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dengan Perancis
Pendidikan kewarganegaraan Indonesia zaman Orde Baru (1966-1998) kurang, bahkan tidak merefleksikan cita sipil yang demokratis. Anggapan selama ini adalah bahwa kekeliruan itu bersumber pada otoritas negara (state agents) melalui indoktrinisasi politik yang berlebihan, misalnya melalui Penataran P4 yang banyak dilakukan untuk memaksakan visi dan misi pemerintah kepada rakyat, juga pada pembungkaman masyarakat demi kesejahteraan semu akan dukungan terhadap keputusan pemerintah. Setelah pelengseran rezim otoriter, yakni ketika indoktrinisasi sudah tidak terdengar lagi, timbul harapan besar bahwa kehidupan berbangsa akan semakin demokratis. Di era 'reformasi', wacana kewarganegaraan baru meletakkan pengakuan atas hak-hak warganegara sebagai isu sentral dalam masyarakat pluralis yang demokratis. Atau dengan kata lain, perjuangan dan pemerolehan hak sipil, hak asasi manusia dan keadilan sosial dan politik diyakini akan lebih mudah dicapai. Upaya itu diwujudkan, misalnya, melalui amendemen Undang Undang Dasar 1945 dan keinginan untuk merevitalisasi Pancasila. Di era 'transisi demokrasi' bangsa Indonesia dihadapkan pada pelbagai fenomena yang mempengaruhi kewarganegaraannya, seperti rasionalisme ekonomi, etika sosial, pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi, degradasi lingkungan, lokalisme demokratis, dan multikulturalisme. Semua masalah yang disebut belakangan ini merupakan tantangan berat dalam revitaslisasi cita sipil, khususnya melalui pendidikan kewarganegaraan.
Table Perbandingan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama untuk mata pelajaran IPS di Perancis dan Indonesia
| No. | Aspek Perbandingan | Indonesia | Perancis |
| 1. | Masa Belajar | 3 tahun | 4 tahun |
| 2. | Tahun Akademik | Juli sampai dengan Juni | September sampai Agustus |
| 5 | Jumlah jam mata Pelajaran IPS | Jumlah jam perminggu Kelas 7 : 4 jam Kelas 8 : 4 jam Kelas 9 : 4 jam | Jumlah jam perminggu Kelas 6 : 3 jam Kelas 7 : 3 jam Kelas 8 : 3 jam Kelas 9 : 3,5 jam
|
| 6 | Bidang studi | Mata pelajaran umum - IPS Terpadu (sejarah, geografi, ekonomi) | Mata pelajaran Umum - Sejarah: sejarah eropa di dunia - Geografi: 4 tema pada isu pembangunan, organisasi, perencanaan dan pengembangan wilayah dengan menyeberangi sosial, ekonomi dan lingkungan.
Mata Pelajaran Pilihan - 2 pilihan pelajaran eksplorasi ekonomi : 1. Prinsip dasar ekonomi dan manajemen 2. Ilmu ekonomi dan social - 2 pengajaran teknologi : 1. Bioteknologi dan ilmu labratorium 2. Kesehatan dan pembangunan social 3. Inovasi teknologi dan ilmu teknik 4. Ilmu ekonomi dan social |
| Sejarah - Kelas 7 : Mempelajari kehidupan pada masa aksara di Indonesia, perkembangan masyarakat hindu-budha di Indonesia - Kelas 8: Proses kebangkitan nasional, persiapan kemerdekaan - kelas 9 usaha mempertahankan kemerdekaan, kerjasama internasional
Geografi: - kelas 7: a. keanekaragaman bentuk muka bumi, pembentukan serta dampaknya b. menggunakan peta, atlas dan globe, c. gejala atmosfer - kelas 8: a. Kondisi fisik wilayah dan penduduk b. Permasalahan penduduk c. Permasalahan lingkungan hidup
Ekonomi Kelas 7 a. tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan sehari-hari b. manusia sebagai makhluk social dan ekonomi yang bermoral dalam memnuhi kebutuhan. Kelas 8: a. pelaku ekonomi, bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat b. permintaan dan penawaran serta terben-tuknya harga pasar, fungsi pajak dalam perekonomian nasional c. sistem perekonomian Indonesia | Sejarah - Tingkat keenam : Setelah mengenal peradaban Timur, siswa mengetahui Yunani dan Roma dan mempelajari munculnya Yudaisme dan Kristen. - Tingkat kelima : Siswa belajar tentang peradaban besar antara abad ketujuh dan akhir abad ketujuh belas - Tingkat keempat : Abad kedelapan belas dan kesembilan belas (Pencerahan untuk Revolusi Industri) - Tingkat ketiga : Siswa memulai sejarah dunia sejak 1914
Program Geografi - Tingkat keenam : program ini mengeksplorasi dunia, untuk mencari kebudayaan dalam keragaman mereka, menemukan dan mengkarakterisasi berbagai cara hidup. - Tingkat kelima :Pertumbuhan penduduk, ketidaksetaraan dalam kondisi hidup, kekayaan dan perkembangan masyarakat, hubungan antara perusahaan dan sumber daya - Tingkat keempat : siswa belajar elemen sederhana dari deskripsi, analisis dan penjelasan dari proses globalisasi dan bekerja pada diskusi itu memprovokasi. - Tingkat ketiga : Program mengarah peran global Perancis dan Uni Eropa.
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar