A-181710093-Email Untuk Jokowi

              EMAIL UNTUK JOKOWI

Untuk saudara  yang terhormat, ini adalah satu dari sekian juta manusia yang saudara tuntun di negeri ini. Saya harap saudara mau baca tulisan saya ini, yang mungkin saudara anggap tidak penting. Tapi ketahuilah, tulisan ini datang dari hati, dari perasaan saya sebagai rakyatmu yang dipimpin oleh seorang manusia terhormat seperti saudara. Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Di satu pihak, manusia terbatas kemampuannya untuk memimpin, di pihak lain ada yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Di sinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin, dan kami percayakan kepemimpinan itu pada saudara. Kepemimpinan yang tepat  juga mendukung proses pembangunan pada suatu pemerintahan, dan kepercayaan kami tujukan kepada saudara, karena ketepatan dalam proses pembaginan tugas dan wewenang secara tepat secara langsung akan membantu proses pencapaian tujuan  pembangunan yang telah ditetapkan. Sekali lagi kami percayakan pada saudara. Ntah saudara sadar, atau pura-pura tidur, yang pasti kami disini tengah berperang, melawan pikiran buruk tentang saudara. Kami selalu berusaha untuk selalu percaya bahwa saudara akan menepati janji-janji yang pernah saudara ucap ketika meminta kami untuk memilih saudara sebagai pemimpin kami dulu. Sekarang kami merasakan rendahnya kualitas pelayanan publik yang menjadi salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan dari hati kami semua rakyatmu, namun dalam perjalanan reformasi yang sampai saat ini sudah berada di pimpinan yang ke tujuh, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan kami mulai bermunculan, ada yang berpendapat bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang utamanya ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik pada masa ini. Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup, dan diskriminatif serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani  juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sebagian aparatur pemerintahan atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi ini karena di dalam kerangka hukum administrasi positif Indonesia saat ini telah diatur tentang standar minimum kualitas pelayanan, namun kepatuhan terhadap standar minimum pelayanan publik tersebut masih belum tercapai dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintah. Rendahnya pengawasan  dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, merupakan sebagai akibat dari tidak jelasnya standar dan prosedur pelayanan, serta prosedur penyampaian keluhan pengguna jasa pelayanan publik. Karena itu tidak cukup dirasakan adanya tekanan sosial yang memaksa penyelenggara pelayanan publik harus memperbaiki kinerja mereka. Kami rasa kami juga harus bertindak, terlebih ini adalah negara demokrasi, negara yang sudah merdeka, oleh sebab itu kami sebagai rakyat, menuntut janji-janji saudara yang katanya akan mensejahterakan kami sebagai rakyat. Seperti yang saya lihat sekarang ini di berbagai daerah pelayanan yang dilakukan oleh para aparatur pemerintah sangat menyulitkan bagi masyarakat. Sehingga dalam pelayanan publik yang dilakukan para aparatur pemerintah baik di pemerintahan pusat, kabupaten, sampai ke desa mereka mengambil keuntungan dari masyarakat yang memerlukan pelayanan dari aparatur pemerintah. Secara umum kualitas pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah, baik di pusat, kabupaten, dan daerah. Dapat kita ketahui sejumlah masalah terkait pelayanan publik di Indonesia yang menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga-lembaga terkait dan tentunya menjadi pekerjaan rumah kita semua sebagai warga negara. Menurut saya rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun hingga kini masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Perencanaan pembangunan untuk memacu kesejahteraan masyarakat tak bisa hanya berorientasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan perlu memakai pendekatan budaya. Pembangunan tak selalu berasosiasi dengan ekonomi semata. Isu ini setara dengan isu pembangunan ekonomi lainnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu masalah jangka panjang yang harus dilakukan oleh setiap negara. Dimana sangat diharapkan terjadinya pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami dunia semenjak dua abad belakangan ini. Dalam periode tersebut dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sampai abad ke 18 kebanyakan masyarakat di berbagai negara masih hidup pada tahap yang sama dimana mata pencarian utama adalah dari mata pencaharian di sektor pertanian, perikanan dan berburu.

Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi dunia yang berlaku semenjak dua abad yang lalu menimbulkan dua efek penting yang sangat menggalakkan yaitu,

Kemakmuran atau taraf hidup masyarakat makin meningkat 

Masyarakat dapat menciptakan kesempatan kerja yang baru kepada penduduk yang terus bertambah jumlahnya.

Untuk memahami masalah pertumbuhan ekonomi yang dihadapi oleh negara-nnegara berkembang terutama negara berkembang yang masih rendah taraf pembangunan dan kemakmurannya, seperti negara kita ini, perhatian lebih pemerintah terhadap masyarakat kalangan bawah yang kurang pemahamannya dalam bidan ekonomi dan manejemen, diharapkan mampu memberi pelatihan-pelatihan khusus bagi mereka yang berada d\m kategori tersebut. Masalah korupsi dan inefisiensi ekonomi meliputi berbagai macam kebocoran dalam ekonomi dan pembangunan. Selain korupsi yang murni, ada korupsi tidak langsung yang dilakukan melalui praktek- praktek mark-up dalam pelaksanaan pembangunan proyek. Berbagai kebocoran ini menunjukkan pemakaian dana yang tidak produktif, termasuk pemilihan proyek-proyek yang tak bermanfaat. Praktek korupsi melibatkan dana negara, dan terjadi akibat kolusi antara birokrat dan pengusaha berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Ini semua menimbulkan keadaan high-cost dalam ekonomi. Selain itu, ada pula kebocoran-kebocoran ekonomi yang bermuara pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengakibatkan inefisiensi ekonomi, seperti monopolisme-oligopolisme, pemberian fasilitas keagenan dan proteksi dalam industri dan perdagangan, serta berbagai kemudahan secara sembarangan bagi sekelompok kecil masyarakat. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh semua negara. Karena itu, masalah korupsi patut ditangani oleh semua pihak, tidak hanya oleh pemerintah.

Ada berbagai macam hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor. Salah satunya seperti hukuman mati yang dilakukan oleh negara Cina.

Dulu, negara Cina adalah negara koruptor terbesar di dunia. Tapi karena ada hukuman mati di negara Cina, sekarang negara Cina lebih makmur daripada sebelumnya. Dan hanya tinggal beberapa persen koruptor yang masih melakukan aktivitas korupsinya.

Berbeda dengan Indonesia, pemerintah sedang berusaha menangani para koruptor dengan cara membentuk KPK (Komis Pemberantasan Korupsi), tapi belum seutuhnya berhasil. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya, malahan termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasankeuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negarake jurang kehancuran. Ketahuilah, Hanya kekecewaan yang dirasakan masyarakat, pelayanan publik dimonopoli oleh Sekelompok orang, sarana prasarana tidak memadai, produk yang ditawarkan juga buruk serta pelayanan yang buruk. Terimakasih sudah mau menyempatkan diri membaca tulisan saya ini.