Catatan Bela Negara

Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap 

warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya 

dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus 

kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan 

hidup bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu 

ketentuan Pasal 27 Ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam 

upaya pembelaan Negara," dan Pasal 30 Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak 

dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara 

sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta 

yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin pula memiliki 

peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat dicapai apabila 

masyarakat dan bangsa kita juga merupakan masyarakat dan bangsa yang baik (good 

society and nation), damai, adil dan sejahtera, sebagaimana yang telah diwasiatkan 

oleh para pendiri bangsa (founding fathers) dalam Pembukaan UUD 1945. Di sisi lain, 

bahwa UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan 

penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat 

dalam UUD 1945 diantaranya adalahpandangan bangsa Indonesia dalam melihatdiri 

dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan 

warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang 

segala bentuk penjajahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian, keadilan 

dan kesejahteraan. 

Selanjutnya, UUD 1945 menetapkan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang 

menempatkan rakyat sebagai pemeran yang vital, dan pertahanan negara dilaksanakan 

dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). 

Kemudian Sishankamrata dijabarkan dalam Sishanneg, menjadi Sishanneg yang 

bersifat semesta. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari 

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 

Makna yang terkandung dalam Sishankamrata: "rakyat adalah yang utama dan 

dalam kesemestaan," baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap 

kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela 

eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat dalam Sishanneg pada dasarnya 

merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk ikut 

serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam 

pertahanan negara adalah wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan 

haknya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat secara 

langsung, yakni menjadi prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi 

dapat juga secara tidak langsung, yakni dalam profesinya masing-masing yang memberikan kontribusi terhadap pertahanan negara (termasuk 

pendidik), atau menjadi prajurit wajib.

Bela negara sesungguhnya merupakan salah satu pembentuk jatidiri dan 

kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban 

sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan 

perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan negara 

yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara, yang sadar bela Negara 

merupakan bangun kekuatan bela negara dalam Sishanneg. 

Tentang Hakikat Pertahanan Negara. 

Sejarah pertahanan negara, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

penghayatan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan dan tujuan nasionalnya sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan (4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang 

bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan 

kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka 

dan berdaulat (survival of the nation and survival of the state). Sedangkan 

kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber 

daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai 

satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. 

Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan sebagai 

pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan 

keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga 

negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat 

kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis 

untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan 

negara sesuai dengan perannya masing-masing. 

Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, 

dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan 

diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan 

mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya 

pertahanan. Sedangkan ciri kewilayahan mengandung makna bahwa gelar 

kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai 

dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. 

Usaha untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah (territorial integrity) 

sesuatu negara sangat erat hubungannya dengan hak keberadaan suatu negara 

(the right of national or state existence) yang dijamin dalam hukum internasional. 

Oleh karena itu, hak utama dari suatu negara adalah keutuhan (integrity) dari 

personalitasnya (kepribadian dan entitasnya) sebagai negara, karena keberadaan suatu 

negara merupakan kondisi yang sangat penting dari hak apa pun yang dituntut oleh negara tersebut. Kemudian, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, negara 

juga mempunyai hak sepenuhnya untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, 

kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Pemahaman arti hak keberadaan suatu negara 

termasuk hak untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, bahkan 

tindakan dengan resiko apapun, seperti tindakan refresif, apabila cara-cara melalui 

perundingan, penyelesaian secara hukum atau cara-cara damai lainnya memang tidak 

lagi dapat berhasil dilakukan. Tindakan semacam itu, merupakan tindakan terakhir 

(the last resort) dapat saja dilakukan dalam rangka hak suatu negara untuk membela 

diri (the right to self defence), karena adanya ancaman yang dapat mengancam 

kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayahnya. 

Negara mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya terhadap wilayahnya 

sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Dengan demikian, maka negara tersebut 

mempunyai hak penuh di dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya dari segala 

ancaman, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, 

dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kekuasaan negara atau yurisdiksinya 

terhadap berbagai wilayahnya tersebut merupakan kelengkapan dan eksklusif. 

Dikatakan lengkap karena negara tersebut dapat mempunyai akses terhadap semua 

wilayah negara tersebut, termasuk semua penduduk yang berada di wilayah itu tanpa 

memandang nasionalitasnya. Yurisdiksi negara terhadap wilayahnya yang bersifat 

eksklusif itu diartikan bahwa tidak ada fihak manapun termasuk negara lain yang 

mempunyai hak untuk memaksakan yurisdiksinya terhadap wilayah tersebut. 

Dengan demikian, tanpa mengurangi prinsip-prinsip hukum internasional yang 

berlaku, wilayah suatu negara tidak bisa diganggu gugat (the inviolability of territories 

of states). Kewajiban untuk menghormati keutuhan wilayah sesuatu negara juga telah 

dicantumkan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip mengenai Hukum Internasional yang 

telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 

Oktober 1970 (General Assembly Declaration on Principles of International Law 

Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with 

the Charter of the United Nations). Istilah "keutuhan wilayah" ini juga telah 

dimasukkan sebagai prinsip tidak diganggugugatnya perbatasan antar negara 

(principle of inviolability of frontiers). 

Di sisi lain, bangsa Indonesia menempati geografi yang luas dan pada posisi yang 

strategis (posisi silang) dengan jumlah penduduk yang besar, dan memiliki sumber 

kekayaan alam yang berlimpah-ruah. Karena itu, dengan modal dasar pembangunan 

tersebut, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bangsa dan negara besar. Persepsi 

terhadap kemampuan dan kekuatan suatu bangsa dan negara dilakukan dengan 

mengamati faktor-faktor obyektif, yaitu hal-hal yang bersifat kongkret (tangible) atau 

berwujud fisik material serta faktor non-fisik (intangible). Dalam hidup bernegara, 

bangsa Indonesia telah memiliki ideologi dan wawasan bangsa. Ideologi memberikan 

visi yang lebih luas, dengan memperhitungkan faktor non-fisik, yaitu kondisi mental 

psikologis atau kejiwaan. Dalam upaya mengadaptasi kondisi geografi, bangsa 

Indonesia secara politik menentukan bentuk negara sebagai NKRI, yang kemudian 

dikenal sebagai Wawasan Nusantara. 

Realisasi Wawasan Nusantara tersebut di satu pihak menjamin persatuan nasional, 

keutuhan wilayah nasional dan terlindunginya sumber-sumber kekayaan alam beserta 

eksploitasinya. Di pihak lain, realisasi tersebut harus dapat menjadi bukti kapabilitas stratejik dalam bidang kesejahteraan, keamanan nasional (termasuk di dalamnya 

bidang pertahanan negara), dalam rangka menjamin identitas, integritas, 

kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. 

Kondisi ini menjadi penting, mengingat bangsa Indonesia sangat plural dan heterogen, 

jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas membutuhkan ruang hidup (lebens 

raum) yang memadai. Kesadaran dan tuntutan akan ruang hidup ini, harus 

diposisikan dalam konteks nasional, regional, maupun global, dan harus dicegah 

kecenderungan diposisikan dalam konteks lokal. Apabila yang terakhir ini terjadi, 

dalam arti beberapa bagian lokal tertentu secara bebas mengembangkan geopolitik 

masing-masing, maka bukan tidak mungkin NKRI akan mengalami ancaman 

disintegrasi. Oleh karena itu, sekalipun seluruh rakyat dan penyelenggara negara 

serta segenap potensi bangsa telah berusaha menegakkan dan melestarikan NKRI, 

tentunya masih ada ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan dan keutuhan 

wilayah NKRI. Maka negara kita memerlukan adanya Ketahanan Nasional yang 

tangguh dalam upaya menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara.

 Nama : Muhammad Reza Pahlepi

 Nim     : 181710044

 Kelas  : HUKUM 1C