Senin, 01 Mei 2017

(Alief Atariq) (161310854) (KELAS 013)

PERBEDAAN KETENAGAKERJAAN ANTARA INDONESIA DAN MYANMAR

 

Myanmar sebagai sebuah negara yang belum lama mengalami perubahan sistem politik dan menerapkan keterbukaan diharapkan dapat segera siap menghadapi Komunitas Ekonomi yang ada di ASEAN selanjutnya. Menurut survei terbaru, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar US$ 875, Myanmar merupakan yang terendah diantara 10 negara anggota ASEAN lainnya khususnya Indonesia. Sebagai perbandingan, PDB per kapita negara lower middle income lainnya di ASEAN seperti Lao PDR sudah sebesar US$ 1,279. Selain indikator Ketenagakerjaan ekonomi yang kurang menggembirakan, Myanmar masih memiliki berbagai kendala terkait dengan kesiapannya menghadapi gaji untuk ketenagakerjaan buruh dan pekerja lainnya, Komunitas Ekonomi ASEAN. Kendala-kendala tersebut antara lain sektor kebutuhan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial dan gaji bagi ketenagakerjaan ekonomi yang masih belum memadai. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya apakah Myanmar benar-benar siap menuju Komunitas Ekonomi yang lebih baik.

Keterbukaan ekonomi Myanmar sejak tahun 2011 telah dapat mengundang masuknya investasi asing dan menjadi potensi kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia Tenggara. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Myanmar di tahun 2014 yang melebihi pertumbuhan ekonomi rata- rata dunia sebesar 7,8%. Diperkirakan tren positif pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terus berlangsung hingga 2 tahun ke depan.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi Myanmar, bahwa diperlukan upaya dalam memanfaatkan masuknya modal asing secara bijaksana dalam membangun sarana infrastruktur dengan stabilitas mikro-ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, IMF telah menjalin hubungan kerja sama dengan Bank Sentral Myanmar dalam hal pemberian bantuan teknis di sektor keuangan Myanmar yang diarahkan pada reformasi nilai tukar, liberalisasi pasar dan kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar. Selain itu, Pemerintah Myanmar juga berencana akan menyempurnakan UU Foreign Direct Investment (FDI) yang disahkan pada tanggal 2 November 2012 lalu, yang nantinya akan memudahkan pekerja-pekerja disektor jasa dan manufaktur untuk memulai usaha bisnisnya di Myanmar.

Ditambahkan, salah satu informasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Myanmar adalah dengan diterimanya Myanmar sebagai bagian dari Generalize Systrem Preference (GSP) Uni Eropa, ekspor garmen pada tahun fiskal 2013- 2014 sudah mencapai hampir dua kali lipat US$ 700 juta yang dihasilkan pada tahun 2012 sebelumnya sehingga menarik perusahaan asing seperti perusahaan minuman berakohol Heineken, Carlsberg, perusahaan semen Slam Cement Group dan Nissan Corp telah memulai kegiatan usaha bisnisnya di Myanmar.

Investasi asing saat ini, khususnya di sektor migas, merupakan penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi Myanmar. Selain itu, program reformasi pemerintah yang disertai stabilitas ekonomi makro dan minat investor yang tinggi membuat ekonomi berkembang secara signifikan. IMF meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Myanmar ke depan secara umum cukup menjanjikan. Dalam kenyataan, memang terlihat bahwa ekonomi Myanmar menunjukkan dinamika perkembangan yang cukup pesat, yang tampak dari pertumbuhan pasar domestik maupun peningkatan hubungan perdagangan ekspor dan impor antara Myanmar dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. Informasi kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan Myanmar yang didapatkan dari pemerintah Myanmar menunjukkan bahwa terdapat peluang potensi kerja sama ekonomi cukup terbuka bagi negara-negara lain, termasuk dari kalangan BUMN maupun pengusaha Indonesia yang berminat untuk berinvestasi dan bekerjasama di Myamar.Adapula Otoritas ketenagakerjaan Myanmar menyiapkan sistem upah minimum bagi pekerja pabrik tekstil. Upaya ini dilakukan guna untuk merupakan kelanjutan pascademonstrasi para pekerja sejak adanya kesenjangan dengan tenaga kerja buruh pabrik tekstil tersebut, adapua Menurut warta 7-Day News para pekerja menghentikan unjuk rasa setelah keinginan mereka terakomodasi. Diamana sebelumnya sudah terjadi unjuk rasa untuk menaikkan gaji buruh pabrik. Dan pada akhirnya pemerintah dapat berdamai dengan tenaga kerja buruh tekstil dengan manyakupi keinginan dari buruh tersebut, dimana para pekerja mendapat upah 1000 kyats atau setara dengan sekitaran 16Kyats per hari. Ini masih dengan tambahan upah kebutuhan hidup dan penghargaan andai ada prestasi. Dimana itu dapat meningkatkan dari kinerja ketenagakerjaan yg ada pada perusahaan tersebutJam kerja untuk para pekerja dipatok 44 jam per minggu. Sementara, lembur ditargetkan 22 jam per minggu.Unjuk rasa para pekerja, kala itu, mengusung tuntutan upah bulanan di angka 20.000 kyats atau setara dengan 60,24.Sebanyak 36.810 pekerja dari sekitar 57 pabrik, khususnya di Yangon, berunjuk rasa sepanjang berhari-hari. Dan pada akhirnya pemerintah memberikan keringanan dan akhirnya gaji para buruh sudah dinaikkan walau pun tidak sekeinginan dengan buruh. Sedangkan diIndonesia Data dan informasi ketenaga-kerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, stategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan saat ini dan masa datang. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi data dan informasi ketenagakerjaan yang baik pula. Apabila telah tersusun kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan maka kemungkinan besar masalah ketenagakerjaan akan dapat dipecahkan secara benar pula. Untuk dapat menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat dan benar tersebut sangat ditentukan oleh dukungan sistem informasi ketenagakerjaan yang baik dan handal. Sistem informasi ketenagakerjaan yang dimaksud disini menyangkut arus data dan informasi dari sumber data ke tempat pengolahan dan seterusnya ke pengguna data dan informasi ketenagakerjaan khususnya para pengambil dan penyusun kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan. Dalam era otonomi saat ini, masalah arus data dan informasi ketenagakerjaan ini mengalami kemunduran.Sumber data ketenagakerjaan seperti instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan yang berada di daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota tidak pernah lagi mau mengirim data dan informasi ke pusat .Kondisi ini telah mempengaruhi keberadaan data dan informasi ketenagakerjaan, yang pada akhirnya data dan informasi ketenagakerjaan yang dipergunakan saat ini masih bertumpu pada data dan informasi ketenagakerjaan yang bersifat makro. Data dan informasi ketenagakerjaan makro tersebut, sampai saat ini belum mampu untuk menjawab berbagai tantangan dan masalah ketenaga-kerjaan yang dihadapi. Hal-hal yang bersifat mikro seperti data dan informasi pelatihan, hubungan industrial (perselisihan dan pemogokan kerja) dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri serta keselamatan, kecelakaan dan kesehatan kerja, usaha-usaha untuk peningkatan produktivitas kerja dan pengupahan masih belum tersedia dengan baik dan benar.Memperhatikan permasalahan diatas, maka sudah seharusnya dibangun suatu sistem informasi ketenagakerjaan era baru, dengan tujuan agar data dan informasi ketenagakerjaan yang bersifat mikro tersebut dapat tersedia dengan baik dan benar. Pembangunan sistem informasi ketenagakerjaan seperti itu tidaklah mudah untuk diwujudkan, karena menghadapi berbagai tantangan. Akan tetapi ada pepatah mengatakan : ?Masih ada jalan ke Roma?, yang berarti kalau diusahakan dan dipikirkan secara terus menerus maka sistem informasi ketenagakerjaan era baru dapat terbangun yang akhirnya data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat dan kontiniu baik yang bersifat makro maupun mikro dapat disediakan dengan baik dan benar.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar