DEMOKRASI VS DEMOCRAZY
Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah yang terbentang di dalamnya. Ini menyebabkan keanekaragaman suku, adat istiadat dan kebudayaan dari setiap suku di setiap wilayahnya. Hal ini sungguh sangat menakjubakan Indonesia memiliki banyak wilayah, yang terbentang pada garis khatulistiwa dari sabang hingga merauke. Namun, sungguh sangat disayangkan sebagian besar dari mereka tidak terlalu paham akan sebuah sistem demokrasi. Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis.
Melihat berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan maupun masyarakat sendiri. Miris rasanya melihat dan mendengar kasus korupsi terjadi dimana-mana, baik dipemerintah pusat maupun daerah, melihat dan mendengar tindakan anarkis para demonstran yang turun ke jalan dan merusak apapun yang ada dihadapannya, penjara bukan lagi hotel prodeo namun hotel berbintang.
Dengan karya tulis ini diharapkan masyarakat Indonesia lebih memahami makna demokrasi yang sebenarnya bukan demokrasi seperti sekarang yang sedang terjadi di Indonesia yang tercinta ini.
Kebebasan memberikan aspirasi merupakan salah satu wujud dari Negara demokrasi.Semua golongan masyarakat terbuka untuk memberikan pendapat baik itu secara langsung maupun tidak seperti menuntut ketidakadilan hukum, ketidakmerataan pembangunan, kesenjangan hidup masyarakat dsb.Hal ini dilakukan oleh semua golongan masyarakat tanpa melihat status dan usia.
Indonesia berdiri menjadi bangsa yang berdemokrasi penuh tidak terlepas dari perjuangan segelintir orang yang memiliki keberanian dan bertekad untuk memperjuangkan keadilan, sebut saja tokoh-tokoh reformator yang menggulingkan rezim otoriter pada era Soeharto.Dalam era tersebut Negara berbentuk demokrasi dan berke-Tuhanan, namun faktanya adalah Negara berbentuk kekuasaan/otoriter.Hal ini juga yang sedang terjadi di banyak Negara baru-baru ini seperti di Timur-Tengah, berbagai golongan masyarakat memperjuangkan hak-hak mereka dan berusaha menggulingkan pemerintahan yang otoriter yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat sipil.
Sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dalam kenyataanya masih terjadi dan terlaksana di berbagai kehidupan masyarakat di indonesia.Penyampaian aspirasi pun dilakukan dengan berbagai cara.Bagaimana supaya aspirasi digubris dan di dengar oleh pihak tertentu.Ketika bahasa sudah tidak dimengerti oleh pemerintah, dan orasi-orasi sudah tidak di dengarkan lagi, maka bentuk aspirasi yang mengerikan sekalipun dilakukan oleh masyarakat.Masih jelas dalam ingatan kita bahwa seorang Mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta yang rela membakar dirinya sebagai wujud keprihatinanya akan kondisi bangsa Ini dan berharap pemerintah membuka tembok-tembok pemisah sebagai tembok ketidakadilan dalam lini masyarakat.Mungkin bagi sebagian orang hal tersebut dirasakan aneh, lucu, atau gila malahan, bagaimana tidak, seseorang rela membakar diri demi keprihatinanya melihat kondisi bangsa dan negaranya, ada juga yang jahit mulut menuntut perlakuan adil, bahkan ada yang mengubur diri dan mogok makan , itu semua dilakukan untuk membuka hati pemerintah yang mungkin sudah tertutup oleh kenyamanan kursi pemerintahan.
Ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Kelebihannya adalah dengan sistem demokrasi, segala keputusan yang terjadi haruslah diputuskan atau disetujui oleh masyarakat umum. Hal ini menyebabkan minimnya kemungkinan munculnya pemimpin Negara yang sewenang-wenang dan cenderung mendiktatori Indonesia. Dengan seluruh rakyat Indonesia sebagai kuncinya, maka kebijakan yang dapat mencederai rakyat sangatlah tidak mungkin bisa dieksekusi. Dengan sistem demokrasi pun, karena sebuah keputusan lahir dari kekuatan suara terbanyak, maka kemungkinan untuk sebuah keputusan untuk dilaksanakan dan terealisasi sangatlah besar. Mayoritas suara berarti mayoritas rakyatlah yang akan menjadi perealisasi sebuah keputusan. Sehingga tidak mungkin terjadi terpilihnya sebuah keputusan yang mana mayoritas rakyat menolak untuk melaksanakannya. Kemudian di Negara demokrasi, setiap individu memiliki hak yang sama untuk bersuara. Dengan kata lain, setiap orang bisa memberikan kritiknya, menambahkan saran, memberik masukan, dan solusi. Akibatnya adalah opsi dan pemikiran dari sebuah permasalahan akan semakin melebar dan banyak jalan keluarnya. Hal ini membuat permasalah yang ada akan lebih mudah untuk dientaskan.
Kemudian mengenai kekurangan sistem demokrasi, ada slogan dari pengamat politik Inggris yang berbunyi, "demokrasi artinya mengubah sistem Negara dari yang tadinya segelintir orang-orang korup yang memimpin bangsa, menjadi sekumpulan orang-orang yang bodoh". Maksud dari perkataan itu adalah, ketika seluruh rakyat memiliki hak yang sama, hal ini berarti dalam mata hukum seseorang dipandang memiliki kualitas yang sama baik itu dari segi intelektual, emosi,stamina, dan fisik. Sehingga ketika suara mayoritas adalah suara orang-orang yang tidak paham akan hukum dan politik, bisa jadi keputusan yang diambil adalah keputusan yang nantinya malah membawa Indonesia ke dalam jurang kenistaan. Kenyataan bahwa kebenaran adalah suara terbanyak adalah hal yang jelas-jelas sangat tidak logis. Ketika mayoritas Negara diisi oleh orang-orang yang memiliki standar kualitas manusia yang rendah, pendidikan yang kurang, ekonomi yang mendekati ambang batas, dan emosi yang sangat eksplosif, apakah dapat dikatakan suara mayoritas adalah suara "tuhan"?
Itu mengapa sistem demokrasi yang sekarang ada merupakan demokrasi transisi. Kita sebagai Negara berkembang, masih memperbaiki berbagai sektor demi menuju demokrasi yang ideal. Sektor terpenting dan vital yang harus perbaiki adalah sistem birokrasi pemerintahan dan Sumber daya manusia. Nampak kedua hal tersebut adalah hal yang berat mengingat kita masih memiliki segudang permasalahan di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan. Namun dibalik itu, semangat berdemokrasi dan semangat untuk menuju Negara yang lebih baik sangatlah besar. Kita sebagai Negara dengan jumlah populasi terbanyak ke empat di dunia telah menunjukan kepada dunia apa itu demokrasi. Walaupun masih terpincang-pincang dan banyak bolong sana-sini dalam sistem ini, tapi kita sudah bisa menyelenggarakan pemilihan umum dengan jumlah partai yang sangat banyak dan pelaksanaan pemilihan yang berjalan damai dan tentram.
DEMOCRAZY SISTEM
Democrazy Voting. Di negara Democrazy, "monyet" boleh jadi Presiden asal disetujui suara terbanyak. Homosex dan Lesbi boleh kawin resmi asal disetujui suara terbanyak. Ganja dan Narkoba boleh diperjual-belikan asal disetujui suara terbanyak. Agama boleh dihina dan dinodai asal disetujui suara terbanyak. Apa saja boleh, termasuk mengaku sebagai Nabi atau Malaikat, bahkan sebagai Tuhan sekali pun, asal disetujui suara terbanyak.
Democrazy Politik. Dengan dalih persamaan hak dan kewajiban, suara Ulama dan suara pelacur sama, suara cendikiawan dan suara si pandir sama, suara pejuang dan suara pecundang sama, suara pahlawan dan suara bajingan sama. Dan dengan dalih musyawarah, yang halal bisa diharamkan dan yang haram bisa dihalalkan.
Democrazy Kebhinnekaan. Atas nama kebhinnekaan, aliran sesat di-anggap kebebasan beragama, penodaan agama dianggap hak berekspresi, penyelewengan dianggap perbedaan, kejahatan pemikiran disebut kegenitan pemikiran, dan pemurtadan dikatagorikan sebagai pilihan beragama. Sebaliknya, membela agama dengan tegas dianggap radikalisme, menjalankan ajaran agama dengan istiqomah disebut puritanisme, berjihad di jalan Allah SWT divonis terorisme.
DEMOCRAZY EKONOMI
Democrazy Kesenjangan. Di negeri democrazy sosialis, konon katanya pajak rendah tapi cari uang sulit. Di negeri democrazy kapitalis, konon katanya cari uang mudah tapi pajak selangit. Di Indonesia yang konon katanya ikut-ikutan berdemocrazy ria, kenyataannya cari uang susah dan pajak menggigit, serta cari kerja payah dan pajak pahit. Namun yang pasti di semua negara democrazy, sosialis mau pun kapitalis, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
Democrazy Pemiskinan. Indonesia negara agraris dengan tanah yang sangat subur, tapi anehnya wortel, kentang dan sayuran serta buah-buahan import. Indonesia negara maritim dengan lautan yang luas, tapi anehnya garam dan ikan pun import. Indonesia punya gas dan minyak bumi serta minyak langit (sawit) yang melimpah ruah, tapi anehnya rak-yat harus membayar mahal untuk mendapatkannya. Akhirnya, rakyat Indonesia dipaksa menjadi tikus yang mati kelaparan di lumbung padi.
DEMOCRAZY HUKUM
Democrazy Keadilan. Di Arab koruptor dipotong tangan, dan di China koruptor dipotong kepala, sedang di Indonesia koruptor dipotong masa tahanan. Di Jepang menteri salah mundur, sedang di Indonesia menteri biar salah asal pantang mundur. Wong Cilik terpaksa mencuri dijebloskan ke bui, sedang Koruptor serakah merampok negara dijadikan ATM pribadi. Pencuri dua buah coklat diadili dan pencuri sebuah semangka dipenjara, sedang perampok uang rakyat dan negara trilyunan rupiah tenang-tenang saja di "istana".
Democrazy Diskriminasi. Di Indonesia Ulama Istiqomah dicurigai, sedang Pejabat Korup dilayani. Pesantren digeledah, sedang Diskotik dijaga. Masjid diawasi, sedang markas aliran sesat dilindungi. Jika anggota Ormas Islam bersalah maka itu mutlak kesalahan organisasi, sedang jika anggota Partai Politik atau Pejabat Pemerintah bersalah maka itu sekedar kesalahan oknum. Jika massa suatu Ormas Islam Menghancurkan botol minuman keras maka divonis anarkis dan dituntut untuk dibubarkan. Sedang jika massa suatu Partai Politik membakar kantor Bupati, merusak gedung DPRD, bahkan membunuh ketua DPRD, maka dinilai hanya sebagai dinamika democrazy.
DEMOCRAZY SOSIAL BUDAYA
Democrazy gaya hidup. Kini di Indonesia mulai ada gerakan yang menilai Polygami sebagai sesuatu yang menjijikkan, sedang perselingkuhan dijadikan gaya hidup. Pejabat berpolygami di-pecat dari jabatannya, sedang pejabat selingkuh tidak ada sanksi. Wanita berusia 12 tahun tapi sudah menstruasi (bali-ghoh / dewasa) menikah jadi masalah, sehingga Komnas HAM Anak pun turun tangan teriak-teriak seantero negeri, sedang banyak wanita lain yang seusia ramai-ramai jadi pelacur tak dipermasalahkan, bahkan bungkam seribu baha-sa.
Democrazy adat dan tradisi. Perempuan berjilbab dinilai meresahkan, sedang perempuan telanjang dijadikan adat yang menyenangkan. Kyai polygami membuat presiden marah-marah, sedang pejabat berzina Presiden tenang saja. Tradisi rakyat membela yang benar berubah menjadi membela yang bayar. Tradisi merendahkan pelacur dengan istilah hina seperti "cabo" dan "lonte", diubah menjadi "tradisi" memuliakan pelacuran sebagai "pekerjaan" dengan istilah pekerja sex komersial (PSK). Jika pelacur sudah disebut "pekerja sex komersial", nanti jangan-jangan isteri disebut "pekerja sex non komer-sial".
Democrazy seni dan budaya. Masyarakat yang belum berbusana mestinya dibusanakan, dan yang belum berpendidikan mestinya dididik, sehingga yang belum berperadaban menjadi berperadaban. Nyatanya, di Indonesia masyarakat tanpa busana dijaga agar tetap tak berbusana, dan yang belum berpendidikan dijaga agar tetap tidak terdidik, dengan dalih "pelestarian budaya" dan "menjaga kebhinnekaan". Ada Bupati di Purwakarta - Jawa Barat buat patung dengan dalih da'wah mengikuti cara Walisongo. Padahal, Walisongo meng-gunakan seni untuk membawa umat dari alam pewayangan kepada alam Islam, sedang Sang Bupati membawa umat dari alam Islam kepada alam pewayangan. Ada lagi serombongan seniman yang mempropagandakan foto bugil sebagai karya seni.
DEMOCRAZY TRANSNASIONAL
Democrazy transnasional. Di dunia internasional, jika Amerika Serikat dan sekutunya menyerang negeri Islam, maka itu adalah kebenaran, sedang jika umat Islam berjuang membela diri me-lakukan perlawanan maka itu adalah suatu kesalahan. Tatkala Obama berteriak akan membunuh Usamah maka itu adalah kebijakan, sedang tatkala Usamah berteriak akan membunuh Obama maka itu adalah kejahatan. Kebiadaban AS di Iraq dan Afghanistan, Israel di Palestina, China di Xinjiang, India di Kashmir, Rusia di Chechnya,Thailand di Patani, Philipina di Mindanau, Myanmar di Rohingya, itu semua disebut upaya melindungi keselamatan negara, bahkan dunia, sedang saat pejuang muslim melakukan perlawanan terhadap kebiadaban mereka di negeri-negeri tersebut, semuanya disebut teroris
Hakikat Demokrasi
peran utama rakyat dalam proses sosial politik. Hal ini sesuai dengan tiga pilar penegak demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by the people) dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Jadi, untuk dikatakan sebagai Negara yang demokratis maka ketiga hal ini harus terpenuhi dalam suatu Negara. Berikut akan dipaparkan secara singkat tentang penjabaran dari ketiga hal tersebut.
Pertama, pemerintahan dari rakyat (government of the people) berarti suatu pemerintahan yang sah adalah yang mendapat pengakuan dan dukungan dari mayoritas rakyatnya yang dalam prakteknya dilakukan dengan mekanisme demokrasi, pemilihan umum, pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting. Karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.
Kedua, pemerintahan oleh rakyat (government by the people) berarti suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit Negara atau elit birokrasi. Serta pemerintahan yang dijalankan harus diawasi oleh rakyat. Pengawasan itu bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun oleh para wakil rakyat di parlemen.
Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government for the peple) berarti segenap kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat kepada pemerintah hatrus digunakan dan dijalankan sebaik-baiknya demi kepentngan rakyat sendiri. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan suatu pemerintahan yang demokratis.
III. Prinsip Islam Dalam Demokrasi
Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, Islam memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola organisasi atau pemerintahan. Al-qur'an dan As-sunnah dalam permasalahan ini telah mengisyaratkan beberapa prinsip pokok dan tata nilai yang berkaitan dengan kepemimpinan, kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, bernegara termasuk di dalamnya ada system pemerintahan yang nota-benenya merupakan kontrak sosial. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut antara lain: prinsip Tauhid, As-syura (bermusyawarah) Al-'adalah (berkeadilan) Hurriyah Ma'a Mas'uliyah (kebebasan disertai tanggung jawab) Kepastian Hukum, Jaminan Haq al Ibad (HAM) dan lain sebagainya.
CONTOH KASUS YANG ADA :
PARPOL 2009 CERMINAN DEMOCRAZY
Masad Masrur memberi pengertian bahwasannya: Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.
Indonesia merupakan salah satu Negara yang menggunakan system Demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Namun, realitanya Demokrasi di Indonesia sekarang tampaknya tidak lagi mengagungkan semboyan, "Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat", tapi semboyan itu berubah menjadi " Dari Rakyat, jadi Pejabat untuk ningrat", itulah DEMOCRAZY.
Demokrasi yang eksistensinya sangat penting di tengah masyarakat kini tak mampu lagi berdiri tegak untuk mengayomi rakyat. Karena demokrasi di negeri ini sepertinya telah dikuasai penuh oleh partai politik (parpol).
Munculnya berbagai parpol yang tidak didasari oleh semboyan demokrasi yakni hanya untuk kepentingan parpol semata melahirkan semboyan; "Kesetiaan saya kepada negara berakhir kalau kepentingan partai saya terancam"[1]. Semboyan ini seolah-olah mengantarkan Indonesia pada gerbang pintu kehancuran. Padahal kita tahu bahwa fungsi Parpol ialah untuk membangun serta memajukan Indonesia. Kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi Parpol beralih menjadi sebuah ajang kepentingan Privacy.
Cara berpikir orang partai semacam itu sudah berakar sejak zaman kolonial, yaitu zaman dimana orang-orang berbondong-bondong ramai membentuk partai-partai politik. Pada masa itu bermunculan partai-partai sosialis, partai komunis, partai agamis, partai nasionalis, dan segala macam varian partai "-is" lainnya.
Seperti kejadian pemilu 2009 baru-baru ini, orang-orang berbondong-bondong ramai mendaftarkan parpolnya ke dephumkam. Sebagian dari mereka berlandaskan semboyan "Kesetiaan saya kepada negara berakhir kalau kepentingan partai saya terancam". Bagaimana jadinya jika parpol ini menguasai Negara kita tercinta?
Disamping itu terdapat parpol yang memiliki semboyan: "Kesetiaan saya kepada partai berakhir kalau kepentingan bangsa dan negara terancam"[2]. yang bersifat sosialis-ekonomi-budaya. Partai ini beranjak dari agama, nasional, budaya, etnik dan pendidikan. Sejatinya mereka bertekad bulat memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang miskin, nalangsa, malarat bin sangsara deuih -Bukan untuk kepentingan politik atau kekuasaan- tidak seperti partai yang pertama.
Contohnya: Semangat kepartaian non-politik di zaman pergerakan nasional yang selama ini dipandang lebih rendah dari partai-partai politik, ikut membentuk cara berpikir kita dalam dunia kepartaian negara ini. Organisasi macam Taman Siswa, Budi Utomo, Muhammadiyah, NU, semua itu cuma organisasi sosial kelas dua. Mereka ini terlalu mementingkan nasib rakyat dan bangsanya, sehingga abai terhadap perjuangan kemerdekaan. Mereka membentuk partai bukan untuk kepentingan politik kekuasaan, tetapi untuk kepentingan rakyat yang miskin dan bodoh.
Akankah kita memperoleh kesejahteraan ?, itu semua tidak terlepas dari partisipasi semua warga.
Sebaliknya ada juga partai-partai politik yang tujuannya hanya untuk merebut kekuasaan kolonial yakni kemerdekaan bangsa. Parpol ini berambisi untuk menguasai Negara di bawah kekuasaannya dengan ideology partainya. yang membuat bangsa Indonesia sekarang ini seolah-olah menantang kolonialisme, hanya apa yang disebut "pemerintahan koloni" ini tak lain adalah pemerintah yang sedang berkuasa atas nama satu partai atau gabungan beberapa partai. Dengan demikian sejarah kepartaian kita belum beranjak dari zaman pergerakan nasional dahulu, so, zadul kaleee!. Pemerintah yang sedang berkuasa itu adalah "musuh" dan partai-partai lain atau gabungan partai-partai mengincar untuk berebut kekuasaan pemerintah lewat pemilu.
Sepertinya, belenggu paska kolonial belum lepas dari pikiran kita. Semboyan demokrasi pun tak urung berubah menjadi, "Dari Ningrat, Oleh Ningrat, Untuk Ningrat"[3].
Sepertinya Negara Indonesia ini tinggal menghitung hari kehancurannya. Bagaimana tidak, negara kita mengidap Parpol-Parpol yang terjangkit virus Democrazy.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar