Demokratisasi di seluruh Negara di dunia sedang buming-bumingnya di jalankan dan di pelajari oleh Negara-negara yang menginginkan kehidupan yang demokratis. Demokrasi memang pada awalnya diusung oleh negara-negara barat. Mereka mengklaim kehidupan di negara-negara barat jauh lebih demokratis dibanding kehidupan di negara-negara lain karena mereka lebih memahami, menghormati, dan menerima suara yang berbeda. Semakin pesatnya perkembangan zaman yang kemudian menuntut perubahan di segala bidang kehidupan akhirnya demokratisasi diinginkan oleh seluruh Negara di dunia. Sebuah negara dapat dikatakan demokratis apabila mengedepankan keterbukaan, kebebasan tetapi yang bertanggung jawab dalam segala bidang kehidupan manusia, penghormatan terhadap kaum minoritas di negara tersebut. Dan masih banyak indikator yang lain yang bisa digunakan untuk melihat isu demokrasi di suatu Negara.
Berlanjut dengan hal diatas kita bisa membandingkan suatu Negara dengan Negara lain. didalam menjalankan demokratisasi dinegaranya masing-masing. perbandingan demokratisasi di Indonesia dan italia.
Di tahun Tahun 1999 ini lah rakyat Indonesia baru merasakan adanya pemilihan yang transparan dan bebas. Dimana Spanduk-spanduk yang terpancang di berbagai tempat umum dan propaganda melalui media umum, sepert radio, televisi, pemerintah mempropagandakan janji-janjinya yaitu: " Pemilihan parlemen musti dijalankan secara aman, langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil".
Ditahun ini pula masyarakat mulai berani berbicara secara lantang tentang masa depan negeri ini. Masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa kedepan nanti negeri ini akan bisa lebih dewasa untuk memahami arti dari demokrasi seperti Negara-negara yang sudah menerapkan system demokrasi ini terlebih dahulu.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Satu hal yang paling krusial dalam konteks penerapan demokrasi di Indonesia adalah, kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai sebuah lembaga legislasi baru yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi wajah demokrasi, khususnya keterwakilan rakyat yang berada di daerah untuk sama-sama merasakan keadilan dan pemerataan dalam pembangunan. Dalam konteks demokrasi, mekanisme pemilihan anggota DPD yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, tentunya menjadikan anggota DPD adalah orang-orang yang mendapat legitimasi secara utuh dari masyarakat. Dan hal ini tentunya menjadi wajar apabila sebagai sebuah lembaga, DPD memiliki suatu otomomi dalam menjalankan fungsi legilasinya.
Setelah berlangsung cukup lama yaitu dari tahun 1999 sampai tahun ini secara umum proses demokrasi di Indonesia memang masih lebih condong pada suatu pembentukan dari atas ke bawah (tergantung dari elite politik). Karena proses demokrasi di Indonesia dalam kehidupan politik masih sangat situasional, seperti dalam momentum pemilu nasional ataupun daerah, dimana otoritas dan hak masyarakat didalam menyampaikan suara benar-benar diakui, dan itupun jika tidak ada manipulasi atau kecurangan dalam pemilu. Oleh karena itu proses pendewasaan demokrasi di Indonesia sampai dengan saat ini masih sangat dipengaruhi oleh peranan kelembagaan, baik dalam organisasi, partai politik hingga lembaga negara. Dalam situasi seperti ini, maka yang harus menjadi perhatian adalah pembagian wewenang yang proporsional didalam lembaga-lembaga tersebut. Sehingga meminimalisir terjadinya monopoli dan penyalahgunaan otoritas didalam mengambil sebuah kebijakan. Perkembangan demokrasi di Indonesia juga membawa hal yang negatif bagi Negara kita, yaitu melemahnya perekonomian di republik Indonesia. Hal seperti ini umum terjadi di suatu Negara ketika demokrasinya sedang berkembang. Tapi di satu sisi seluruh rakyat Indonesia mendapatkan medali demokrasi dari International Association for Political Consultant (IAPC) karena Indonesia dinilai telah berhasil dalam mengembangkan dan mempraktikkan demokrasi seperti terbukti dengan terselenggarakannya pemilihan umum parlemen dan dan pemilihan presiden secara damai. Ini membuktikan bahwa Indonesia telah bersungguh-sungguh menjalankan dan memahami tentang Demokrasi.
Pertempuran ideologi di Italia dalam jalan mereka menuju demokrasi adalah sebuah tantangan, bukan hanya ideologinya saja yang bertentangan, tetapi juga ada kebudayaan, keagamaan, bahkan kesetiaan politik yang diwakili oleh setiap kelompok masyarakat di Italia. Namun, meskipun konflik terus berjalan diantara partai-partai politik, baik itu tengah, kanan-tengah, atau kiri-tengah semuanya ditentukan oleh hasil akhir dari pemilihan yang dilakukan oleh rakyat Italia sendiri, jadi demokrasi di Italia pada dasarnya telah mulai solid, meski konsekuensi langsungnya adalah konflik diantara pada elit politik
PERBANDINGAN DEMOKRASI INDONESIA DAN ITALIA
Karakter demokrasi di INDONESIA
· Legislatif bebas bersuara. Meski diwarnai dengan isu suap, korupsi atau plesiran keluar negeri tetapi dewan perwakilan rakyat di indonesia masih bisa bersuara lantang. Hitam putih. Tegas atau berani.
· Pers yang bebas. Kebebasan pers di indonesia bukan main. Pers benar-benar menjalankan fungsinya sebagai fourth estate setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers menjadi watch dog yang ampuh menekan sekaligus menyodorkan banyak isu kepada masyarakat.
· Demonstrasi. Wah. Anda bisa melihat sendiri di indonesia saban hari demonstrasi boleh di lakukan asal sesuai dengan ketentuan hukum. Demonstrasi bahkan sekarang bukan menjadi hal yang aneh karena saking seringnya.
· Kebebasan berkumpul. Maraknya organisasi masyarakat (ormas) di indonesia mencerminkan kebebasan berkumpul yang telah matang di indonesia. Bahkan kelewat bebasnya, ormas tertentu bertindak layaknya aparat penegak hukum.
ITALIA
Karakter hukum demokrasi di ITALIA
· Kebebasan berkumpul minim. Melalui undang-undang keamanan khusus italia, seseorang bisa ditahan tanpa proses hukum yang lazim terjadi. Kebebasan berkumpul di kekang. Terutama yang menjurus kepada kritik terhadap pemerintah.
· Demonstrasi. Jangan harap melihat pemandangan seperti di indonesia. Demonstrasi disana boleh jadi barang mewah. Bahkan kalau mau turun demonstrasi pun paling banter tidak seganas yang bisa dilihat di indonesia.
·
Tidak ada komentar:
Posting Komentar