A-181710021_jawaban UTS

2.   1. Teori Ketuhanan

Penganut teori ini adalah F.Y. Stahl, Kranenburg, Thomas Aquino, Haller, dan Agustinus. Lewat teori ini, para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi, terbentuknya suatu negara juga bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Bukti nyata teori ini dapat dilihat dalam kalimat 'by the Greece of God' (dengan rahmat Tuhan) pada undang-undang dasar suatu negara, seperti Pembukaan UUD 1945.

2. Teori Kekuasaan

Teori yang ini beda dari teori pertama. Kalau menurut para ahli yang mendukung hal ini, negara bisa terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat, memaksakan kemauannya kepada yang lemah. Kekuasaan yang dimaksud ada 2, yaitu fisik dan ekonomi.

3. Teori Perjanjian

Menurut teori ini, negara bisa ada karena perjanjian masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Jadi, tidak ada paksaan untuk bernegara dalam teori ini. Penganut teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu.

4. Teori Hukum Alam

Pada teori ini, negara dianggap terjadi karena faktor alamiah, sama seperti waktu seseorang lahir atau meninggal. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino.

5. Teori Kedaulatan

Ada 2 sub-teori yang berhubungan dengan kedaulatan, yaitu:

a. Teori kedaulatan negara, yaitu negara memegang kekuasaantertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Penganut teori ini adalah Paul Laband dan Jellinek.

b. Teori kedaulatan hukum, yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Penganut teori ini adalah Krabbe.

4.   Bangsa Indonesia adalah sekelompok masyarakat Indonesia yang bersatu atau dipersatukan karna adanya persamaan sejarah dan nasip di masa lampau, serta memiliki cita-cita maupun tujuan yang sama untuk kehidupan di masa yang akan datang.

Menurut Surjomiharjdjo (1989) perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di Negara-negara asia yang pernah mengalami proses penjajahan, pada umumnya mencapai puncak pada pertengahan abad ke 20 yakin melalui proses dekolonisasi antara tahun 1945-1955 negara-negara yang merdeka dalam periode tersebut selain Indonesia adalah srilangka dan libanon (22 november 1943), pilipina (4 juli 1946), yordania (22 Maret 1946), Pakistan dan India (15 agustus 1947), miyanmar atau burma (4 januari 1948), Vietnam(20 juli 1954) dan srilangka (4 febuari 1948).

Untuk menjelaskan mengenai Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, berikut akan kami paparkan dalam pembagian waktunya:

Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Sebelum Kemerdekaan

Masa Bangsa Portugis

Sebelum negara ini merdeka, Indonesia harus mencicipi kejamnya penjajahan oleh beberapa negara asing. Diawali dari Portugis yang pertama kali datang ke Malaka pada 1509. dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque Portugis dapat menguasai Malaka pada 10 Agustus 1511. Setelah mendapatkan Malaka, portugis mulai bergerak dari Madura sampai ke Ternate.

 

Ilustrasi masukknya portugis di indonesia

Sejatinya Bangsa Indonesia meluncurkan berbagai perlawanan kepada Portugis. Salah satu perlawan yang terkenal ialah perlawan Fatahillah yang berasal dari Demak di Sunda Kelapa (Jakarta). kala itu Fatahillah dapat menyapu bangsa Portugis dan merebut kembali Sunda Kelapa. Kemudian oleh Fatahillah nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta.

Masa Bangsa Spanyol

Keberhasilan Portugis mendorong bangsa Eropa yang lain untuk ikut mencari untung. Kalau Portugis lebih memusatkan perhatian di Ternate, Spanyol lebih tertarik bersekutu dengan Tidore. Terjadilah persaingan antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku. Spanyol kemudian membangun benteng di Tidore. Pembangunan benteng ini semakin memperuncing persaingan persekutuan Portugis dan Ternate dengan Spanyol dan Tidore. Akhirnya pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Benteng yang dibangun Spanyol di Tidore dapat direbut oleh persekutuan Ternate dan Portugis.

Portugis dan Spanyol menyadari kerugian yang ditimbulkan akibat persaingan itu. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1534 keduanya menyepakati diadakanlah Perjanjian Saragosa. Isi perjanjian itu antara lain:

Maluku menjadi daerah pengaruh dan kegiatan Portugis

Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina

Perjanjian ini semakin mengokohkan kedudukan Portugis di Maluku. Dalam melaksanakan monopoli perdagangan, Portugis juga memiliki ambisi untuk menanamkan kekuasaan di Maluku. Itulah sebabnya, rakyat dan raja Ternate kemudian menentang Portugis.

Masa Pemerintahan penjajah Belanda

Masuknya Belanda ke Indonesia juga sebagai akhir dari masa penjajahan bangsa Portugis (Penjajahan Portugis Berakhir pada 1602). Cornelius de Houtman memimpin Belanda masuk ke Indonesia melalui Banten. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Banten karena ingin menguasai pasar rempah-rempah di Indonesia. kemudian lantaran pasar di Banten mendapat saingan dari pedagang Inggris dan Tionghoa maka kantor VOC pindah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, VOC mendapat perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Setelah berpindah-pindah tempat, akhirnya sampailah VOC di Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC menyepakati perjanjian Giyanti yang isinya ialah Belanda mengakui mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono 1. Perjanjian Giyanti juga membagi kerajaan Mataram menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. kemudian pada tanggal 1 Januari 1800 VOC dibubarkan setelah Perancis mengalahkan Belanda.

 

Logo VOC

Penjajahan Belanda tidak berhenti Semenjak VOC dibubarkan. Belanda kemudian memilih Daendels sebagai gubernur jenderal hindia belanda. Saat masa Deandels, rakyat Indonesia dipaksa untuk membuat jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Namun masa pemerintahan Daendels berlangsung singkat yang kemudian diganti Johannes van den Bosch. Johannes Van den Bosch menerapkan cultuur stelsel (sistem tanam paksa). Dalam sistem tanam paksa, tiap desa wajib menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor seperti tebu, kopi, nila dll. Hasil tanam paksa ini harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan.

Masa Pemerintahan penjajah Jepang

Setelah 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia, kemudian Jepang menggantikan Penjajahan Belanda di Indonesia. kala itu melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada jepang. Masa pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 agustus 1945. Saat melakuakn penjajahan di NKRI Jepang membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang dibentuk Jepang antara lain ialah Putera, Heiho (pasukan Indonesia buatan Jepang), PETA (Pembela Tanah Air), Jawa Hokokai (pengganti Putera).

 

Masa Pemerintahan penjajah Jepang

Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan ramah oleh bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda.

Pembentukan BPUPKI

1 Maret 1945 Jepang meyakinkan Indonesia tentang kemerdekaan dengan membentuk Dokuritsu Junbi Tyosakai atau BPUPKI (Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). kemudian pada 28 April 1945, Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang Jawa melantik anggota BPUPKI di Gedung Cuo Sangi In, di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Kemlu). saat itu Ketua BPUPKI yang ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat dengan wakilnya Icibangase (Jepang) serta Sekretaris R.P. Soeroso. Jml anggota BPUPKI saat itu adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan Jepang dan untuk menindaklanjuti BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Iinkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia dipimpin oleh Ir. Sukarno, dengan wakilnya Drs. Moh. Hatta serta penasihatnya Ahmad Subarjo. kemudian Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah karena kalah setelah bom atom dijatuhkan di Hirosima dan Nagasaki. Kala itu Kondisi di Indonesia tidak menentu namun membuka peluang baik karena Jepang menyatakan kalah perang namun Sekutu tidak ada. Inilah waktu yang tepat sebagai klimaks tonggak-tonggak perjuangan berabad-abad untuk menjadi bangsa yang berdaulat. kemudian 3 hari setelah Jepang tak berdaya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 dinyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia keseluruh dunia.

Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia merupakan jembatan emas, sehingga mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Menurut Surjumiharjo (1989), gerakan ini merupakan peristiwa yang serempak di berbagai belahan bumi, khususnya di Asia dan Afrika.

Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Setelah Kemerdekaan

Konflik Indonesia dan Belanda

Atas nama bangsa Indonesia Proklamasi Kemerdekaan telah dikumandangkan oleh Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Satu langkah maju sudah ada pada genggaman bangsa Indonesia melalui Proklamasi kemerdekaan tersebut. Sebagai negara yang baru memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia mendapat simpati dari bangsa-bangsa di dunia. Hal ini tampak dari adanya pengakuan negara lain terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagai sebuah negara merdeka, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dan pemilihan Presiden yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden.

Semula rakyat Indonesia menyambut dengan senang hati kedatangan Sekutu, karena mereka mengumandangkan perdamaian. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di bawah pimpinan Van der Plass dan Van Mook ikut di dalamnya, sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. NICA adalah organisasi yang didirkan orang-orang Belanda yang melarikan diri ke Australia setelah Belanda menyerah pada Jepang. Organisasi ini semula didirikan dan berpusat di Australia.

Keadaan bertambah buruk karena NICA mempersenjatai kembali KNIL setelah dilepas Oleh Sekutu dari tawanan Jepang. Adanya keinginan Belanda berkuasa di Indonesia menimbulkan pertentangan, bahkan dimana-mana terjadi pertempuran melawan NICA dan Sekutu. Tugas yang diemban oleh Sekutu yang dalam hal ini dilakukan oleh Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) ternyata memiliki agenda yang terselubung. Kedatangan pasukan Sekutu justru diboncengi oleh NICA yang tidak lain adalah orang-orang Belanda yang ketika Jepang datang melarikan diri ke Australia dan membentuk kekuatan di sana. Mereka memiliki keinginan untuk menghidupkan kembali Hindia Belanda. Dengan demikian sikap Indonesia yang semula menerima kedatangan Sekutu menjadi penuh kecurigaan dan kemudian berkembang menjadi permusuhan.

Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya

Pertempuran Surabaya ialah peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Britania Raya dengan tentara Indonesia. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya. Pertempuran ini merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan salah satu pertempuran terberat dan terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia kepada kolonialisme.

Pertempuran Ambarawa

Pertempuran dasyat ini memakan waktu hampir satu bulan lamanya, sebelum seluruh kota jatuh di tangan pihak Inggris. Peristiwa berdarah ini benar-benar membuat Inggris merasa berperang dipasifik, medan perang Surabaya mendapat julukan "neraka" bagi mereka karena kerugian yg disebabkan tidaklah sedikit, sekitar 1600 orang prajurit pengalaman mereka tewas di surabaya serta puluhan alat perang rusak dan hancur diterjang badai semangat arek-arek Surabaya.

Kejadian luar biasa heroik yg terjadi di kota Surabaya telah menggetarkan Bangsa Indonesia, semangat juang, pantang menyerah dan bertarung sampai titik darah penghabisan demi tegaknya kedaulatan dan kehormatan bangsa telah mereka tunjukan dengan penuh kegigihan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu serta semangat membara yang membuat Inggris serasa terpanggang di neraka telah membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai Kota Pahlawan dan tanggal 10 nopember diperingati setiap tahunnya sebagai hari Pahlawan.

Palagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap Sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh mendaratnya pasukan Sekutu dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 oktober 1945. Pemerintah Indonesia memperkenankan mereka untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang.

Kedatangan pasukan Sekutu (Inggris) diikuti oleh pasukan NICA. Mereka mempersenjatai para bekas tawanan perang Eropa, sehingga pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi insiden di Magelang yang kemudian terjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan Sekutu. Insiden berakhir setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethell datang ke Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan memperoleh kata sepakat yang dituangkan da1am 12 pasal. Naskah persetujuan itu berisi antara lain:

Pihak sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi APWI (Allied Prisoners War And Interneers atau tawanan perang dan interniran sekutu). Jumlah pasukan sekutu dibatasi sesuai dengan keperluan itu.

Jalan raya Ambarawa dan Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia dan Sekutu.

Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dan badan-badan yang ada di bawahnya.

Medan Area

Mr. Teuku M. Hassan yang telah diangkat menjadi gubernur mulai membenahi daerahnya. Tugas pertama yang dilakukan Gubernur Sumatera ini adalah menegakkan kedaulatan dan membentuk Komite Nasional Indonesia untuk wilayah Sumatera. Oleh karena itu, mulai dilakukan pembersihan terhadap tentara Jepang dengan melucuti senjata dan menduduki gedung-gedung pemerintah. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di Medan mendarat pasukan Serikat yang diboncengi oleh NICA. Para Pemuda Indonesia dan Barisan Pemuda segera membentuk TKR di Medan. Pertempuran pertama pecah tanggal 13 Oktober 1945 ketika lencana merah putih diinjak-injak oleh tamu di sebuah hotel. Para pemuda kemudian menyerbu hotel tersebut sehingga mengakibatkan 96 korban luka-luka. Para korban ternyata sebagian orang-orang NICA. Bentrokan antar Serikat dan rakyat menjalar ke seluruh kota Medan. Peristiwa kepahlawanan ini kemudian dikenal sebagai pertempuran "Medan Area".

Bandung Lautan Api

Istilah Bandung Lautan Api menunjukkan terbakarnya kota Bandung sebelah selatan akibat politik bumi hangus yang diterapkan TKR. Peristiwa itu terjadi tanggal 23 Maret 1946 setelah ada ultimatum perintah pengosongan Bandung oleh Sekutu. Seperti di kota-kota lainnya, di Bandung juga terjadi pelucutan senjata terhadap Jepang. Di pihak lain, tentara Serikat menghendaki agar persenjataan yang telah dikuasai rakyat Indonesia diserahkan kepada mereka. Para pejuang akhirnya meninggalkan Bandung, tetapi terlebih dahulu membumi hanguskan kota Bandung. Peristiwa tragis ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api.

Tragedi Nasional (Masa Orde Lama)

Tragedi nasional adalah suatu rangkaian peristiwa yang menimpa bangsa Indonesia. Tragedi ini tentu membawa akibat yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Peristiwa-demi peristiwa terjadi pada bangsa Indonesia sekaligus merupakan ancaman, tantangan dan hambatan. Peristiwa-peristiwa tersebut sangat mengganggu upaya menata kembali bangsa Indonesia setelah mencapai kemerdekaan.

Pemberontakan PKI Madiun 1948

Peristiwa Madiun tidak dapat dipisahkan dari pembentukan Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948. FDR adalah kumpulan beberapa partai seperti partai Sosialis, Pesindo, partai Buruh, PKI dan Sobsi. Peristiwa Madiun itu diawali dari kota Solo yang dilakukan oleh para pengikut Muso dan Amir Syarifuddin Pada tahun 1948 Muso kembali dari Rusia. Sekembalinya itu Muso bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Ajaran yang diberikan pada para anggota PKI adalah mengadu domba kesatuan nasional dengan menyebarkan teror. Pada tanggal 18 September 1948 di Madiun tokoh-tokoh PKI memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Orang-orang yang dianggap musuh politiknya dibunuh oleh PKI.

Dengan terjadinya peristiwa Madiun tersebut, pemerintah dengan segera mengambil tindakan tegas. Pemberontakan Madiun itu dapat diatasi setelah pemerintah mengangkat Gubernur Militer Kolonel Subroto yang wilayahnya meliputi Semarang, Pati dan Madiun. Walaupun dalam menghancurkan kekuatan PKI dalam peristiwa Madiun menelan banyak korban, namun tindakan itu demi mempertahankan Kemerdekaan yang kita miliki. Ketika Belanda melakukan agresi terhadap Republik Indonesia, PKI justru menikam dari belakang dengan melakukan pemberontakan yang sekaligus dapat merepotkan pemerintah Republik.

Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)

Usai pendudukan oleh Kekaisaran Jepang pada 1945, para pemimpin khususnya yang berdomisili di Pulau Jawa menyatakan kemerdekaan Indonesia. namun Tidak semua suku dan wilayah di Indonesia langsung menerima dan bergabung dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kala itu banyak terjadi pemberontakan dan Pemberontakan pribumi pertama yang terorganisasi muncul di Maluku Selatan dengan bantuan Belanda, pemberontakan tersebut biasa disebut Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan).

Gerakan 30 September 1965 (G.30 S / PKI)

Gerakan 30 September (dahulu juga disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di saat tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta.

 

Monumen Pancasila Sakti

Gerakan G 30 S PKI sendiri terjadi pada tanggal 30-September-1965 tepatnya saat malam hari. Insiden G 30 S PKI sendiri masih menjadi perdebatan kalangan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang melatar belakanginya. Akan tetapi kelompok reliji terbesar saat itu dan otoritas militer menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan ulah PKI yang bertujuan untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis.

Sedangkan Menurut versi Orde Baru gerakan ini dilakukan oleh sekelompok pasukan yang diketahui sebagai pasukan Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal presiden yang melakukan aksi pembunuhan dan penculikan kepada Enam (6) jenderal senior TNI AD (Angkatan Darat).

3.   Sejarah Penjajahan Indonesia

Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang.

Selama abad ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (disingkat VOC) memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an, tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaan mereka pada ekonomi lokal.

Namun korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris (East India Company) mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan milik VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun, ketika Perancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, harta tersebut dipindahkan ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda.

Arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia

Dua nama menonjol sebagai arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal 1808-1811 ketika Belanda dikuasai oleh Perancis dan, kedua, Letnan Inggris Stamford Raffles, Gubernur Jenderal 1811-1816 ketika Jawa dikuasai Inggris. Daendels mereorganisasi pemerintahan kolonial pusat dan daerah dengan membagi pulau Jawa dalam distrik (yang juga dikenal sebagai residensi) yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil Eropa - yang disebutkan residen - yang secara langsung merupakan bawahan dari - dan harus melapor kepada - Gubernur Jenderal di Batavia. Para residen ini bertanggung jawab atas berbagai hal di residensi mereka, termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian.

Raffles melanjutkan reorganisasi pendahulunya (Daendels) dengan mereformasi pengadilan, polisi dan sistem administrasi di Jawa. Dia memperkenalkan pajak tanah di Jawa yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak, kira-kira nilai dua-perlima dari panen tahunan mereka, kepada pihak berwenang. Raffles juga sangat tertarik dengan budaya dan bahasa Jawa. Pada tahun 1817 ia menerbitkan bukunya The History of Java, salah satu karya akademis pertama yang topiknya pulau Jawa. Namun, reorganisasi administrasinya yang diterapkan Raffles juga berarti meningkatnya intervensi pihak asing di masyarakat dan ekonomi Jawa, yang tercermin dari meningkatnya jumlah pejabat peringkat menengah Eropa yang bekerja di residensi-residensi di pulau Jawa. Antara tahun 1825 dan tahun 1890 jumlah ini meningkat dari 73 menjadi 190 pejabat Eropa.

Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa adalah sistem yang direk (langsung) maupun dualistik. Bersamaan dengan hirarki Belanda, ada hirarki pribumi yang berfungsi sebagai perantara antara petani Jawa dan layanan sipil Eropa. Bagian atas struktur hirarki pribumi ini terdiri dari para aristokrasi Jawa, sebelumnya para pejabat yang mengelola pemerintahan Mataram. Namun, karena dikuasai penjajah para priyayi ini terpaksa melaksanakan kehendak Belanda.

Meningkatnya dominasi Belanda atas pulau Jawa tidak datang tanpa perlawanan. Ketika Pemerintah Kolonial Belanda memutuskan untuk membangun jalan di tanah yang dimiliki Pangeran Diponegoro (yang ditunjuk sebagai wali tahta Yogyakarta setelah kematian mendadak saudara tirinya), ia memberontak dengan didukung oleh mayoritas penduduk di Jawa Tengah dan ia menjadikannya perang jihad. Perang ini berlangsung tahun 1825-1830 dan mengakibatkan kematian sekitar 215,000 orang, sebagian besar orang Jawa. Tapi setelah Perang Jawa selesai - dan pangeran Diponegoro ditangkap - Belanda jauh lebih kuat di Jawa dibanding sebelumnya.

Tanam Paksa atau Sistem Kultivasi di Jawa

Persaingan dengan para pedagang Inggris, Perang Napoleon di Eropa dan Perang Jawa mengakibatkan beban finansial yang besar bagi Kerajaan Belanda. Diputuskan bahwa Jawa harus menjadi sebuah sumber utama pendapatan untuk Belanda dan karena itu Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era Tanam Paksa (para sejarawan di Indonesia mencatat periode ini sebagai era Tanam Paksa namun Pemerintah Kolonial Belanda menyebutnya Cultuurstelsel yang berarti Sistem Kultivasi) di tahun 1830.

Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi, pihak Belanda lah yang memutuskan jenis (dan jumlah) komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa. Secara umum, ini berarti para petani Jawa harus menyerahkan seperlima dari hasil panen mereka kepada Belanda. Sebagai gantinya, para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan harga yang ditentukan Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Para pejabat Belanda dan Jawa menerima bonus bila residensi mereka mengirimkan lebih banyak hasil panen dari waktu sebelumnya, maka mendorong intervensi top-down dan penindasan. Selain pemaksaan penanaman dan kerja rodi, pajak tanah Raffles juga masih berlaku. Sistem Tanam Paksa menghasilkan kesuksesan keuangan. Antara tahun 1832 dan 1852, sekitar 19% dari total pendapatan pemerintah Belanda berasal dari koloni Jawa. Antara tahun 1860 dan 1866, angka ini bertambah menjadi 33%.

Pada awalnya, Sistem Tanam Paksa itu tidak didominasi hanya oleh pemerintah Belanda saja. Para pemegang kekuasaan Jawa, pihak Eropa swasta dan juga para pengusaha Tionghoa ikut berperan. Namun, setelah 1850 - waktu Sistem Tanam Paksa direorganisasi - Pemerintah Kolonial Belanda menjadi pemain utama. Namun reorganisasi ini juga membuka pintu bagi pihak-pihak swasta untuk mulai mendominasi Jawa. Sebuah proses privatisasi terjadi karena Pemerintah Kolonial secara bertahap mengalihkan produksi komoditi ekspor kepada para pengusaha swasta Eropa.

Zaman Liberal Hindia Belanda

Semakin banyak suara terdengar di Belanda yang menolak sistem Tanam Paksa dan mendorong sebuah pendekatan yang lebih liberal bagi perusahaan-perusahaan asing. Penolakan sistem Tanam Paksa ini terjadi karena alasan kemanusiaan dan ekonomi. Pada 1870 kelompok liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan dengan sukses menghilangkan beberapa ciri khas Sistem Tanam Paksa, seperti persentase penanaman beserta keharusan menggunakan lahan dan tenaga kerja untuk mengekspor hasil panen.

Kelompok liberal ini membuka jalan untuk dimulainya sebuah periode baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai Zaman Liberal (sekitar 1870-1900). Periode ini ditandai dengan pengaruh besar dari kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial pada saat itu kurang lebih memainkan peran sebagai pengawas dalam hubungan antara pengusaha-pengusaha Eropa dengan masyarakat pedesaan Jawa. Namun, walau kaum liberal mengatakan bahwa keuntungan pertumbuhan ekonomi juga akan mengucur kepada masyarakat lokal, keadaan para petani Jawa yang menderita karena kelaparan, kurang pangan dan penyakit tidak lebih baik dibandingkan masa Tanam Paksa.

Abad ke-19 juga dikenal sebagai abad ekspansi karena Belanda melaksanakan ekspansi geografis yang substantial di Nusantara. Didorong oleh mentalisme imperialisme baru, negara-negara Eropa bersaing untuk mencari koloni-koloni di luar benua Eropa untuk motif ekonomi dan status. Salah satu motif penting bagi Belanda untuk memperluas wilayahnya di Nusantara - selain keuntungan keuangan - adalah untuk mencegah negara-negara Eropa lain mengambil bagian-bagian dari wilayah ini. Pertempuran paling terkenal (dan pertempuran yang paling lama antara Belanda dan rakyat pribumi) selama periode ekspansi Belanda abad ini adalah Perang Aceh yang dimulai pada tahun 1873 dan berlangsung sampai 1913, berakibat pada kematian lebih dari 100,000 orang. Namun, Belanda tidak pernah memegang kontrol penuh atas Aceh. Toh, integrasi politik antara Jawa dan pulau-pulau lain di nusantara sebagai kesatuan politis kolonial telah sebagian besar dicapai pada awal abad ke-20.

5.  Dalam sejarah perjuangan semua bangsa di dunia, pemuda tidak pernah absen untuk ambil bagian. Semangat membara dan idealisme yang masih dijunjung tinggi adalah komponen primer yang menjadi senjata utama pergerakan pemuda. Meski cenderung terkesan anarki, namun peran serta pemuda dalam setiap momen tak dapat dilupakan begitu saja. Anarki adalah bagian dari jiwa muda yang masih berkobar, bukan karena pesanan atasan dengan tawaran materi atau jabatan seperti halnya yang banyak dilakukan oleh selain pemuda.

Pemuda sangat dibutuhkan perannya dalam mengawal perjalanan bangsa, baik sebagai pemberi kontrol atau pemberi masukan dalam rangka untuk menentukan kebijakan pemerintah. Namun lebih dari itu semua, pemuda adalah generasi penerus bangsa yang akan mengisi semua pos-pos pemerintahan berikutnya. Pemuda adalah calon pemimpin masa depan yang telah disiapkan masanya tersendiri kelak untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang akan memegang tumpuk pemerintahan dimana nasib rakyat dan negara digantungkan di atas pundaknya. Dengan tanggung jawab yang begitu besar, maka seorang pemuda selain dituntut memiliki kecerdasan intelektual dan kemampuan manajemen yang baik, juga harus memiliki moral serta akhlak yang juga baik. Pemuda yang memahami cita dasar filsafat hidup, pandangan hidup serta ideologi negara saat di didirikan, agar kelak saat benar-benar menjadi pemimpin negara, segala aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang.

1.  Ide negara kesatuan muncul dari adanya pemikiran dan keinginan dari warga masyarakat suatu negara untuk membentuk suatu negara yang dapat menjamin adanya persatuan dan kesatuan, keinginan itu semua timbul dalam upaya membangun suatu negara yang kokoh dan memiliki kemungkinan kecil atau terhindar dari kemungkinan adanya konflik yang serius antara pusat dan daerah yang dapat menghambat pembangunan nasional dan meyebabkan mudahnya terjadi perpecahan.