Jawaban :
No:1
Liberalisme gagasan inti ideologi liberalisme adalah kebebasan indifidu.liberalisme menjunjung tinggi kesetaraan.Hak-hak dasar tiap individu harus dilindungi oleh negara.
Kapitalisme gagasan inti kapitalisme adalah kebebasan individu untuk melakukan akumulasi kapital individual .negara tidak bole membatasi atau mengintervensi peran individu untuk mengakumulasi kekayaan.
Sosialisme gagasa inti sosialisme adalah kesetaraan sosial yang di dorong oleh peran dominanpemerintah atau negara atas individu.Hak milik pribadi tidak diakui oleh sistem yang menganut sosialisme.
Marxisme gagasan inti maxisme adalah pemikiran karl marx di posisikan sebagai proses utama .Markisme mengambil inspirasi konseptual dari pemikiran marx tentang bagaimana masyarakat bekerja.
No:2
Teori Ketuhanan
Penganut teori ini adalah F.Y. Stahl, Kranenburg, Thomas Aquino, Haller, dan Agustinus. Lewat teori ini, para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. So, terbentuknya suatu negara juga bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Bukti nyata teori ini dapat dilihat dalam kalimat 'by the Greece of God' (dengan rahmat Tuhan) pada undang-undang dasar suatu negara, seperti Pembukaan UUD 1945.
Teori Kekuasaan
Nah, yang ini beda dari teori pertama. Kalau menurut para ahli yang mendukung hal ini, negara bisa terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat, memaksakan kemauannya kepada yang lemah. Kekuasaan yang dimaksud ada 2, yaitu fisik dan ekonomi.
Teori Perjanjian
Menurut teori ini, negara bisa ada karena perjanjian masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. So, nggak ada paksaan untuk bernegara dalam teori ini. Penganut teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu.
eori Hukum Alam
Pada teori ini, negara dianggap terjadi karena faktor alamiah, sama seperti waktu seseorang lahir atau meninggal. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino.
Teori Kedaulatan
Ada 2 sub-teori yang berhubungan dengan kedaulatan, yaitu:
Teori kedaulatan negara, yaitu negara memegang kekuasaantertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Penganut teori ini adalah Paul Laband dan Jellinek.
Teori kedaulatan hukum, yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Penganut teori ini adalah Krabbe.
NO:3
Selama abad ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (disingkat VOC) memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an, tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaan mereka pada ekonomi lokal.
Namun korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris (East India Company) mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan milik VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun, ketika Perancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, harta tersebut dipindahkan ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda.
Arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia
Dua nama menonjol sebagai arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal 1808-1811 ketika Belanda dikuasai oleh Perancis dan, kedua, Letnan Inggris Stamford Raffles, Gubernur Jenderal 1811-1816 ketika Jawa dikuasai Inggris. Daendels mereorganisasi pemerintahan kolonial pusat dan daerah dengan membagi pulau Jawa dalam distrik (yang juga dikenal sebagai residensi) yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil Eropa - yang disebutkan residen - yang secara langsung merupakan bawahan dari - dan harus melapor kepada - Gubernur Jenderal di Batavia. Para residen ini bertanggung jawab atas berbagai hal di residensi mereka, termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian.
Raffles melanjutkan reorganisasi pendahulunya (Daendels) dengan mereformasi pengadilan, polisi dan sistem administrasi di Jawa. Dia memperkenalkan pajak tanah di Jawa yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak, kira-kira nilai dua-perlima dari panen tahunan mereka, kepada pihak berwenang. Raffles juga sangat tertarik dengan budaya dan bahasa Jawa. Pada tahun 1817 ia menerbitkan bukunya The History of Java, salah satu karya akademis pertama yang topiknya pulau Jawa. Namun, reorganisasi administrasinya yang diterapkan Raffles juga berarti meningkatnya intervensi pihak asing di masyarakat dan ekonomi Jawa, yang tercermin dari meningkatnya jumlah pejabat peringkat menengah Eropa yang bekerja di residensi-residensi di pulau Jawa. Antara tahun 1825 dan tahun 1890 jumlah ini meningkat dari 73 menjadi 190 pejabat Eropa.
Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa adalah sistem yang direk (langsung) maupun dualistik. Bersamaan dengan hirarki Belanda, ada hirarki pribumi yang berfungsi sebagai perantara antara petani Jawa dan layanan sipil Eropa. Bagian atas struktur hirarki pribumi ini terdiri dari para aristokrasi Jawa, sebelumnya para pejabat yang mengelola pemerintahan Mataram. Namun, karena dikuasai penjajah para priyayi ini terpaksa melaksanakan kehendak Belanda.
Meningkatnya dominasi Belanda atas pulau Jawa tidak datang tanpa perlawanan. Ketika Pemerintah Kolonial Belanda memutuskan untuk membangun jalan di tanah yang dimiliki Pangeran Diponegoro (yang ditunjuk sebagai wali tahta Yogyakarta setelah kematian mendadak saudara tirinya), ia memberontak dengan didukung oleh mayoritas penduduk di Jawa Tengah dan ia menjadikannya perang jihad. Perang ini berlangsung tahun 1825-1830 dan mengakibatkan kematian sekitar 215,000 orang, sebagian besar orang Jawa. Tapi setelah Perang Jawa selesai - dan pangeran Diponegoro ditangkap - Belanda jauh lebih kuat di Jawa dibanding sebelumnya.
Tanam Paksa atau Sistem Kultivasi di Jawa
Persaingan dengan para pedagang Inggris, Perang Napoleon di Eropa dan Perang Jawa mengakibatkan beban finansial yang besar bagi Kerajaan Belanda. Diputuskan bahwa Jawa harus menjadi sebuah sumber utama pendapatan untuk Belanda dan karena itu Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era Tanam Paksa (para sejarawan di Indonesia mencatat periode ini sebagai era Tanam Paksa namun Pemerintah Kolonial Belanda menyebutnya Cultuurstelsel yang berarti Sistem Kultivasi) di tahun 1830.
Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi, pihak Belanda lah yang memutuskan jenis (dan jumlah) komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa. Secara umum, ini berarti para petani Jawa harus menyerahkan seperlima dari hasil panen mereka kepada Belanda. Sebagai gantinya, para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan harga yang ditentukan Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Para pejabat Belanda dan Jawa menerima bonus bila residensi mereka mengirimkan lebih banyak hasil panen dari waktu sebelumnya, maka mendorong intervensi top-down dan penindasan. Selain pemaksaan penanaman dan kerja rodi, pajak tanah Raffles juga masih berlaku. Sistem Tanam Paksa menghasilkan kesuksesan keuangan. Antara tahun 1832 dan 1852, sekitar 19% dari total pendapatan pemerintah Belanda berasal dari koloni Jawa. Antara tahun 1860 dan 1866, angka ini bertambah menjadi 33%.
Pada awalnya, Sistem Tanam Paksa itu tidak didominasi hanya oleh pemerintah Belanda saja. Para pemegang kekuasaan Jawa, pihak Eropa swasta dan juga para pengusaha Tionghoa ikut berperan. Namun, setelah 1850 - waktu Sistem Tanam Paksa direorganisasi - Pemerintah Kolonial Belanda menjadi pemain utama. Namun reorganisasi ini juga membuka pintu bagi pihak-pihak swasta untuk mulai mendominasi Jawa. Sebuah proses privatisasi terjadi karena Pemerintah Kolonial secara bertahap mengalihkan produksi komoditi ekspor kepada para pengusaha swasta Eropa.
Zaman Liberal Hindia Belanda
Semakin banyak suara terdengar di Belanda yang menolak sistem Tanam Paksa dan mendorong sebuah pendekatan yang lebih liberal bagi perusahaan-perusahaan asing. Penolakan sistem Tanam Paksa ini terjadi karena alasan kemanusiaan dan ekonomi. Pada 1870 kelompok liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan dengan sukses menghilangkan beberapa ciri khas Sistem Tanam Paksa, seperti persentase penanaman beserta keharusan menggunakan lahan dan tenaga kerja untuk mengekspor hasil panen.
Kelompok liberal ini membuka jalan untuk dimulainya sebuah periode baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai Zaman Liberal (sekitar 1870-1900). Periode ini ditandai dengan pengaruh besar dari kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial pada saat itu kurang lebih memainkan peran sebagai pengawas dalam hubungan antara pengusaha-pengusaha Eropa dengan masyarakat pedesaan Jawa. Namun, walau kaum liberal mengatakan bahwa keuntungan pertumbuhan ekonomi juga akan mengucur kepada masyarakat lokal, keadaan para petani Jawa yang menderita karena kelaparan, kurang pangan dan penyakit tidak lebih baik dibandingkan masa Tanam Paksa.
Abad ke-19 juga dikenal sebagai abad ekspansi karena Belanda melaksanakan ekspansi geografis yang substantial di Nusantara. Didorong oleh mentalisme imperialisme baru, negara-negara Eropa bersaing untuk mencari koloni-koloni di luar benua Eropa untuk motif ekonomi dan status. Salah satu motif penting bagi Belanda untuk memperluas wilayahnya di Nusantara - selain keuntungan keuangan - adalah untuk mencegah negara-negara Eropa lain mengambil bagian-bagian dari wilayah ini. Pertempuran paling terkenal (dan pertempuran yang paling lama antara Belanda dan rakyat pribumi) selama periode ekspansi Belanda abad ini adalah Perang Aceh yang dimulai pada tahun 1873 dan berlangsung sampai 1913, berakibat pada kematian lebih dari 100,000 orang. Namun, Belanda tidak pernah memegang kontrol penuh atas Aceh. Toh, integrasi politik antara Jawa dan pulau-pulau lain di nusantara sebagai kesatuan politis kolonial telah sebagian besar dicapai pada awal abad ke-20.
Politik Etis dan Nasionalisme Indonesia
Waktu perbatasan Hindia Belanda mulai mirip perbatasan yang ada di Indonesia saat ini, Ratu Belanda Wilhelmina membuat pengumuman pada pidato tahunannya di 1901 bahwa kebijakan baru, Politik Etis, akan diterapkan di Hindia Belanda. Politik Etis ini (yang merupakan pengakuan bahwa Belanda memiliki hutang budi kepada orang nusantara) bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui intervensi negara secara langsung dalam kehidupan (ekonomi), dipromosikan dengan slogan 'irigasi, pendidikan dan emigrasi'. Namun, pendekatan baru ini tidak membuktikan kesuksesan yang signifikan dalam meningkatkan standar kehidupan penduduk asli.
Politik Etis menyebabkan efek samping yang besar. Komponen pendidikan dalam politik ini berkontribusi signifikan pada kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan menyediakan alat-alat intelektual bagi masyarakat Indonesia untuk mengorganisir dan menyampaikan keberatan-keberatan mereka terhadap Pemerintah Kolonial. Politik Etis ini memberikan kesempatan, untuk sebagian kecil kaum elit Indonesia, untuk memahami ide-ide politik Barat mengenai kebebasan dan demokrasi. Maka, untuk pertama kalinya orang-orang pribumi mulai mengembangkan kesadaran nasional sebagai 'orang Indonesia'.
Pada 1908, para mahasiswa di Batavia mendirikan asosiasi Budi Utomo, kelompok politis pribumi yang pertama. Peristiwa ini dianggap sebagai saat kelahiran nasionalisme Indonesia. Hal ini memulai tradisi politik kerja sama antara elit muda Indonesia dan para pejabat pemerintahan Belanda yang diharapkan untuk membantu wilayah Hindia Barat mencapai kemerdekaan yang terbatas.
Bab selanjutnya dalam proses kebangkitan nasionalisme Indonesia adalah pendirian partai politik pertama berbasis masa, Sarekat Islam, pada tahun 1911. Pada awalnya, organisasi ini didirikan untuk mendukung para pengusaha pribumi terhadap pengusaha Tionghoa yang mendominasi ekonomi lokal namum Sarekat Islam ini kemudian mengembangkan fokusnya dan mengembangkan kedasaran politik populer dengan tendensi subversif.
Gerakan-gerakan penting lainnya yang menyebabkan terbukanya pemikiran politik pribumi adalah Muhammadiyah, gerakan reformis sosio-religius Islam yang didirikan pada tahun 1912 dan Asosiasi Sosial Demokrat Hindia, gerakan komunis yang didirikan pada tahun 1914 yang menyebarluaskan ide-ide Marxisme di Hindia Belanda. Perpecahan internal di gerakan ini kemudian mendorong pendirian Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920.
Pada awalnya, Pemerintah Kolonial Belanda mengizinkan pendirian gerakan-gerakan politik lokal namun ketika ideologi Indonesia diradikalisasi pada tahun 1920an (seperti yang tampak dalam pemberontakan-pemberontakan komunis di Jawa Barat dan Sumatra Barat di tahun 1926 dan 1927) Pemerintah Belanda mengubahkan kebijakannya. Sebuah rezim yang relatif toleran digantikan dengan rezim represif yang menekan semua tindakan yang diduga subversif. Rezim represif ini hanya memperparah keadaan dengan meradikalisasi seluruh gerakan nasionalis Indonesia. Sebagian dari para nasionalis ini mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pada tahun 1927 sebagai sebuah reaksi pada rezim yang represif. Tujuannya adalah mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia.
Peristiwa penting lainnya bagi nasionalisme Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada kongres yang dihadiri organisasi-organisasi pemuda ini, tiga idealisme diproklamasikan, menyatakan diri memiliki satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Tujuan utama dari kongres ini adalah mendorong persatuan antara kaum muda Indonesia. Di dalam kongres ini lagu yang kemudian menjadi lagu kebangsaan nasional (Indonesia Raya) dikumandangkan dan bendera nasional di masa kemerdekaan (merah-putih) dikibarkan untuk yang pertama kalinya. Pemerintah Kolonial Belanda bertindak dengan melakukan aksi-aksi penekanan. Para pemimpin nasionalis muda, seperti Sukarno (yang di kemudian hari menjadi presiden pertama Indonesia) dan Mohammad Hatta (wakil presiden Indonesia yang pertama) ditangkap dan diasingkan.
Invasi Jepang ke Hindia Belanda
Penjahah Belanda cukup kuat untuk mencegah nasionalisme Indonesia dengan cara menangkap para pemimpinnya dan menekan organisasi-organisasi nasionalis namun mereka tidak bisa menghapuskan sentimen nasionalisme yang telah tertanam. Orang-orang Indonesia, di sisi lain, tidak cukup kuat untuk melawan pemimpin kolonialis dan karenanya membutuhkan bantuan dari luar untuk menghancurkan sistem kolonial.
Pada Maret 1942, tentara Jepang, dibakar semangatnya oleh keinginan akan minyak, menyediakan bantuan tersebut dengan menduduki Hindia Belanda. Walau pada awalnya disambut sebagai pembebas oleh penduduk pribumi Indonesia, mereka segera mengalami kesengsaraan di bawah penjajahan Jepang: kekurangan makanan, pakaian dan obat beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Kurangnya makanan terutama disebabkan oleh administrasi yang tidak kompeten, dan ini mengubah Jawa menjadi sebuah pulau penuh kelaparan. Orang-orang Indonesia bekerja sebagai buruh paksa (disebut romusha) ditempatkan untuk bekerja dalam proyek-proyek yang padat karya di Jawa.
Waktu Jepang mengambil alih Hindia Belanda para pejabat Belanda ditempatkan dalam kamp-kamp tawanan dan digantikan oleh orang-orang Indonesia untuk mengerjakan tugas-tugas kepemerintahan. Tentara Jepang mendidik, melatih dan mempersenjatai banyak kaum muda Indonesia dan memberikan suara politik kepada para pemimpin nasionalis. Ini memampukan para pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia yang merdeka. Pada bulan-bulan terakhir sebelum penyerahan diri Jepang, yang secara efektif mengakhiri Perang Dunia II, pihak Jepang memberikan dukungan penuh pada gerakan nasionalis Indonesia. Hancurnya kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial Pemerintah Kolonial Belanda melahirkan sebuah era baru. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, delapan hari setelah penjatuhan bom atom di Nagasaki dan dua hari setelah Jepang kalah perangnya.
No:4
-Sebelum
1. Jepang Menyerah Kepada Sekutu dan Dibentuknya BPUPKI dan PPKI
Kekalahan Jepang kepada Sekutu di Perang Dunia Kedua ditandai setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang pun disambut baik oleh para rakyat Indonesia untuk segera memproklamasikan diri dan segera bebas.
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai didirikan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia dengan dipimpin oleh Radjiman Wedyodiningrat. Setelah itu BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Inkai dan dipimpin oleh Soekarno dan Hatta.
Pada 12 Agustus 1945 perwakilan Jepang, Marsekal Terauchi, bertemu dengan pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat di Dalat, Vietnam. Marsekal Terauchi memberitahukan bahwa Jepang akan memberikan Indonesia kemerdekaan. Namun, Sutan Syahrir medesak Soekarno dan Hatta agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan karena berpikir hadiah kemerdekaan tersebut hanyalah tipu muslihat Jepang saja.
2. Peristiwa Rengasdengklok
Golongan pemuda dan golongan tua dari para pejuang dulu sempat memiliki argumen panas menanggapi kapan seharusnya Proklamasi dilakukan. Golongan muda seperti Sutan Syahrir, Wikana, Chaerul Saleh, Sukarni selalu mendesak agar Proklamasi segera dilakukan. Mereka ingin mendapatkan kemerdekaan dengan perjuangan sendiri dan bukannya karena hadiah dari Jepang.
Pada 16 Agustus 1945 dini hari para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Para pemuda ingin kembali meyakinkan Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan dan tidak terpengaruh dengan Jepang. Mereka meyakinkan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan itu adalah saat yang tepat untuk segera merdeka.
Ahmad Subardjo pun datang ke Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta serta memberi keyakinan kepada para pemuda bahwa Proklamasi akan dilakukan tapi tak boleh tergesa-gesa. Ia juga menyebutkan bahwa Proklamasi akan dilakukan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00 siang.
3. Dirumuskannya Teks Proklamasi
Setelah dari Rengasdengklok, Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta dan segera melakukan pertemuan untuk membahas persiapan Proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu dilakukan di kediaman Laksamana Maeda yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang.
Di sana Soekarno, Hatta, Sukarni, Ahmad Soebardjo, Mbah Diro dan B.M. Diah melakukan rapat untuk menentukan isi teks Proklamasi. Setelah disepakati mengenai isi teks Proklamasi kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta yang menjadi wakil bangsa Indonesia sebab mereka memiliki pengaruh yang besar bagi rakyat Indonesia.
Setelah itu, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks Proklamasi. Dari awal rapat yang dimulai sejak dini hari pada 17 Agustus 1945, akhirnya baru diselesaikan pada pukul 04.00 pagi saat teks Proklamasi selesai diketik dan ditandatangani. Berikut ini isi teks Proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik:
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoesaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 Tahoen '05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno - Hatta
4. Pembacaan Teks Proklamasi
Pembacaan teks Proklamasi dilakukan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jl. Pegangsaan Timur No.56 Jakarta (Jl. Proklamasi) pada pukul 10.00 pagi. Para tokoh perjuangan serta rakyat Indonesia berkumpul untuk menyaksikan teks Proklamasi dibacakan dan melihat pengibaran bendera Merah Putih.
Setelah Soekarno yang didampingi Hatta membacakan teks Proklamasi, bendera Sang Saka Merah Putih yang dijahit oleh ibu Fatmawati juga dikibarkan oleh Suhud dan Latief Hendradiningrat. Saat pengibaran bendera para hadirin yang datang pun menyanyikan Indonesia Raya.
Indonesia pun dinyatakan telah merdeka dari penjajahan dengan perjuangan tak kenal menyerah dari para pahlawan. Meskipun banyak menghadapi kendala dan argumen akhirnya para tokoh bisa mempersatukan diri karena memiliki cita-cita yang sama yaitu ingin merdeka.
Setelah mengetahui 4 peristiwa penting sebelum Proklamasi dibacakan, tentunya kalian bisa melihat bagaimana kerasnya perjuangan para pahlawan Teens. Kita harus selalu menghargai jasa para pahlawan dan tetap memiliki semangat membara seperti mereka ya.
-sesudah
Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu setelah kedua kotanya Hiroshima dan Nagasaki hancur terkena bom atom Sekutu. Menyerahnya Jepang dalam Perang Pasifik membuat daerah dudukannya menjadi status quo. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para tokoh nasional Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin sebelum Sekutu datang. Dua hari setelah Jepang menyerah, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan merdeka atas penjajahan. Kemerdekaan Indonesia ini menjadi tonggak sejarah baru negeri ini. Kemerdekaan pulalah yang menjadi titik balik dalam dinamika sosial, sehingga terjadi perubahan sosial yang drastis dalam masyarakat. Perubahan sosial pascaproklamasi inilah yang sering disebut dengan revolusi sosial.
Revolusi sosial merupakan bentuk tanggapan dari proklamasi Indonesia dan menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Pada setiap daerah di Indonesia terjadi Revolusi Sosial yang dilatarbelakangi penyebab yang hampir sama yaitu kondisi ketimpangan disegala aspek kehidupan masyarakat. Ketimpangan ini terlihat sangat mencolok terutama antara rakyat kelas bawah dengan para pengusaha, bangsawan, dan pejabat pemerintah. Selain ketimpangan dalam segala aspek juga muncul rasa ketidakadilan di dalam masyarakat terhadap golongan atas. Keadaan ini juga didukung provokasi dari pejuang-pejuang gerakan bawah tanah kepada masyarakat akan kondisi ketidakadilan ini. Momen proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal pelampiasan rasa ketidakadilan yang sudah menjadi bibit di dalam masyarakat. Perihal-perihal di atas menjadi penyebab secara umum terjadinya Revolusi sosial di setiap daerah di Indonesia.
NO:5
Berdasarkan hasil survey di atas dapat dikatakan bahwa lambat laun bangsa ini akan mengalami krisis intoleransi yang sangat besar apabila tidak diatasi dengan bijak melalui berbagai program-progam penguatan nilai-nilai Pancasila, toleransi dan kebhinekaan secara masif di tengah masyarakat kita. Penyebaran paham-paham radikal kini sangat terstruktur dan sistematis di masyarakat kita baik melalui lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, lembaga dakwa, maupun komunitas-komunitas sosial yang ada di masyarakat. Metode-metode penyebaran yang digunakan pun sangat soft dan bahkan prinsip dan nilai agama pun digunakan sebagai pembenaran untuk menghalalkan cara yang mereka tempuh. Metode ini pun bahkan cukup signifikan mempengaruhi cara berpikir dan tindakan masyarakat kita yang sikap kritis masih sangat rendah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar