KURANGNYA PERHATIAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN ANAK PERDESAAN
Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk mendapatkan pendidikan yang selayaknya terutama untuk sebuah bangunan yang menjadi sarana tempat untuk mendapatkan pendidikan. Seberjalannya waktu pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, seperti pendidikan di perdesaan sangat memprihatinkan, bahkan sangat beda jauh dengan sarana dan prasarana yang di kota-kota besar, akan tetapi dari segi pembangunan untuk mendapatkan pendidikan sangat susah untuk anak desa.
Ketidak merataan pemerintah terhadap pembangunan yang menjadi wadah untuk anak bangsa mendapatkan pendidikan sangatlah tidak adil seperti dikota kota besar sangat banyak sekolah-sekolah atau wadah yang sangat terfavorit karna fasilitas yang memadai, sedangkan perdesaan untuk mendapatkan fasilitas ruangan saja susah bahkan ada pula yang menjadikan satu ruangan untuk beberapa tingkatan. Bagaimana pemerintan untuk bisa adil dengan persoalan yang satu ini? Bahkan yang sangat tidak habis pikir untuk warga desa sekolah di kota-kota besar bisa membangun dua sampai tiga tingkat dalam membangun sedangkan disebuah perdesaan untuk membangun tiga lokal kelas sangat susah didapatkan.
Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.
Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim.
Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit
Nama : Nurul Auliyah
Kelas 07 malam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar