(161310852-07) Korupsi Di Indonesia

Korupsi Di Indonesia

Akhir-akhir ini banyak permasalahan korupsi di Indonesia yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dimedia masa. Seperti kasus Dahlan Iskan mantan Menteri BUMN dan PT. PLN yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan 21 gardu, Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat yang ditetapkan tersangka terkait kasus Hambalang, dan Suryadharma Ali yang menjadi tersangka kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji serta masih banyak lagi kasus-kasus korupsi lainnya yang terjadi di Indonesia.

Banyak para ahli berpendapat tentang korupsi yang terjadi. Pada dasarnya, korupsi ini sangat merugikan Negara dan dapat merusak kesejahteraan bangsa. Korupsi adalah tindakan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan publik dengan menggelapkan keuangan negara dan perekonomian negara.

Korupsi juga merusak struktur pemerintahan, menjadi penghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. praktek korupsi akan berlangsung secara terus menerus selama tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat sehingga timbul oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memperkaya diri sendiri.

Korupsi tidak bisa dibiarkan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus maka semua kalangan akan menganggap tindak korupsi sebagai hal biasa, dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu menghalalkan segala cara untuk melakukan tindakan korupsi.

Maka korupsi harus ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab. seperti yang dikemukakan oleh Dra. Erika Revida, MS. seorang ahli hukum, bahwa cara penanggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif. Pencegahan preventif yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji), menumbuhkan kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial, menumbuhkan rasa "sense of belonging" diantara para pejabat dan pegawai. Selanjutnya pencegahan represif adalah menegakkan hukum yang berlaku pada koruptor dan penayangan wajah koruptor dimedia masa dan pencatatan ulang kekayaan pejabat dan pegawai.